OLEH : ENTANG SASTRAATMADJA
(PENULIS, KETUA HARIAN DPD HKTI JAWA BARAT).
Setidaknya untuk tahun 2024 ini, kita akan memiliki tambahan cadangan beras sekitar 3 juta ton yang diperoleh dari impor. 1 juta ton dari India dan 2 juta ton dari Thailand. Presiden Jokowi menjelaskan upaya impor beras dari India dan Thailand ini ditempuh untuk mengamankan cadangan strategis ketahanan pangan di tanah air. Ini perlu ditempuh, karena produksi beras dalam negeri mengalami penurunan yang cukup signifikan.
Turunnya produksi beras hasil petani dalam negeri, memang harus kita akui. Jangan lagi berpura-pura produksi beras dalam negeri mencukupi kebutuhan beras secara nasional. Kalau untuk memenuhi konsumsi masyarakat, produksi beras memang tercukupi dari hasil produksi petani dalam negeri. Surplus beras 2023 sebesar 700 ribu ton, menjadi bukti terpenuhinya kebutuhan tersebit.
Masalahnya, ternyata tidak selesai sampai disini. Untuk mewujudkan ketahanan pangan yang kokoh, kebutuhan beras dalam negeri, tidak cukup hanya dengan telah terpenuhinya sisi konsumsi masyarakat semata, namun kita juga butuh untuk cadangan beras strategis dan untuk Bantuan Langsung beras, yang jumlahnya cukup besar.
Untuk cadangan beras strategis, sekurang-kurangnya kita butuh 1,5 juta ton beras, bahkan Presiden Jokowi meminta untuk ditambah hingga 3 juta ton, sedangkan untuk bantuan langsung, kita butuh beras sekitar 2,56 juta ton per tahun, sekiranya menggunakan pola yang digarap saat ini. 21,3 juta penerina manfaat, diberi 10 kg beras per bulannya.
Itu sebabnya, Presiden Jokowi memandang impor beras penting untuk dilakukan, sekiranya bangsa ini ingin memiliki ketahanan pangan yang kuat dan tangguh. Impor merupakan pilihan jangka pendek selama produksi petani di dalam negeri, tidak mampu memenuhi kebutuhan yang ada. Selain itu, penting dipahami, soal impor-ekspor adalah hal biasa dalam perdagangan internasional.
Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kalau beras yang kita butuhkan, tidak tersedia lagi di negara-negara produsen beras dunia ? Sinyal ke arah itu, sebetulnya telah berkelap-kelip. Beberapa waktu lalu, di saat El Nino menyergap banyak negara, kita sempat kesusahan untuk memperoleh beras impor, karena ada “warning” dari Badan Pangan Dunia, bakal terjadinya krisis pangan global.
Untungnya dengan kegigihan para penentu kebijakan perberasan dalam melobi negara-negara sahabat, akhirnya kita mendapatkan beras impor yang dibutuhkan. Keberangkatan Kepala Badan Pangan Nasional dan Direktur Utama Perum BULOG ke India adalah bukti keseriusan Pemerintah guna mendapatkan beras agar ketahanan pangan bangsa tetap terjaga dan terpelihara dengan baik.
Kita tentu memahami, mengapa Presiden Jokowi begitu sungguh-sungguh menangani masalah beras. Presiden Jokowi, pasti tidak ingin main-main atau setengah hati dengan persoalan beras di tanah air. Beliau pasti akan mengingat apa yang disampaikan Proklamator Bangsa Bung Karni 72 tahun lalu, urusan pangan menyangkur mati hidupnya sebuah bangsa.
Dihadapkan pada suasana seperti ini, untuk jangka menengah Pemerintah telah melahirkan kebijakan guna menggenjot produksi beras setinggi-tingginya menuju swasembada. Kemauan politik semacam ini, bukan cuma retorika politik. Presiden Jokowi pun langsung menambah anggaran Kementerian Pertanian sebesar 5,8 trilyun rupiah untuk menggenjot produksi beras dan jagung.
Untuk lebih memberi keyakinan terhadap pencapaian peningkatan produksi beras, Pemerintah juga menambah anggaran pupuk bersubsidi sebesar 14 trilyun rupiah. Yang sering jadi pertanyaan adalah apakah dengan penambahan anggaran yang cukup besar, akan mampu meningkatkan kinerja para petugas di lapangan ? Jawaban inilah yang penting kita selami lebih dalam lagi.
Menggenjot produksi setinggi-tingginya, tentu tidak cukup hanya dengan menambah pagu anggaran. Yang tak kalah penting untuk diperhatikan adalah sampai sejauh mana anggaran sebesar itu dapat efektip dan efesien dalam penggunaannya. Satu contoh adalah mana mungkin kita akan menggenjot produksi, jika benih/bibit padinya tidak tersedia ?
Atau bisa juga ditanyakan, mana mungk8n produksi akan meningkat cukup signifikan jika tiba-tiba datang La Nina dan kita tidak menyiapkan diri untuk menghadapinya ? Pengalaman ketidak-siapan dalam menghadapi El Nino, ada baiknya dijadikan proses pembelajaran, seandainya kita harus menghadapi hal yang sejenis. Disinilah kita butuh pendekatan deteksi dini (early warning system).
Selain itu, tentu kita harus siap juga dengan kehadiran dan keberadaan para Penyuluh Pertanian guna menularkan kemajuan ilmu teknologi dan inovasi terkini kepada para petani. Sebagai guru petani dan pembawa obor pencerahan, para Penyuluh Pertanian diharapkan lebih pro aktif untuk anjangsono ke rumah-rumah petani, sehingga terjaga suasana kebatinan yang selama ini tertanam sejak lama.
Hanya ceritanya bisa menjadi lain, jika para Penyuluh Pertanian lebih terpanggil untuk jadi tenaga pelaksana proyek eselin 1 Kementerian, ketimbang harus membangun komunikasi yang inten dengan para petani. Kalau yang dikejar adalah tambahan penghasilan karena gaji yang kecil, mska solusi terbaiknya adalah tambah insentif Penyuluh Pertanian dalam jumlah yang memadai.
Sebetulnya, masih banyak hal yang perlu dibenahi agar semangat menggenjot produksi benar-benar dapat diwujudkan. Cuma, berdasarkan pengamatan yang ada, hal-hal itulah yang butuh penanganan dengan serius. Semoga langkah menggenjot priduksi merupakan solusi cerdas untuk menjawab ancaman krisis beras yang kapan-kapan datang menjemput.
