Menurut Mahfud, MK mesti membuktikan komitmennya menjaga demokrasi saat ini. Apalagi, menurut dia, saat ini sudah muncul persepsi bahwa pemenang pemilu cenderung dekat dengan penguasa dan memiliki kekayaan dalam bentuk uang.
Jakarta – Fusilatnews – Setelah mengikuti sidang sidang sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh tim hukum Ganjar-Mahfud, di Gedung MK, Jakarta, Rabu (27/3/2024). Mahfud menggelar konferensi pers di Gedung MK,
Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD meminta kesanggupan dan komitmen Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menyelamatkan demokrasi dan hukum Konstitusi di Indonesia.
Awalnya, Mahfud mengatakan bahwa MK pernah memiliki masa jaya dengan menangani kasus serupa dugaan kecurangan pemilihan umum. Namun, ia tak menyebut persis waktunya.
“Sebenarnya masalahnya simpel, pertama, Mahkamah Konstitusi itu pernah berjaya, dihargai orang karena bisa membangun demokrasi yang hampir tenggelam, bisa menyelesaikan kecurangan-kecurangan di dalam pemilu,” kata Mahfud di Gedung MK Jakarta, Rabu.
Menurut Mahfud oleh karena MK seringkali dijadikan tempat ujian tidak hanya untuk persoalan hukum, tetapi juga sebagai tempat menuntut ilmu bahkan hingga dunia internasional.
“Oleh karena itu, masalahnya simpel. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi sekarang ini berani apa enggak, mau apa tidak? Mengembalikan marwah, marwah Mahkamah Konstitusi dengan menjaga demokrasi dan konstitusi kita,” kata Mahfud.
Menurut Mahfud, MK mesti membuktikan komitmennya menjaga demokrasi saat ini. Apalagi, menurut dia, saat ini sudah muncul persepsi bahwa pemenang pemilu cenderung dekat dengan penguasa dan memiliki kekayaan dalam bentuk uang.
“Mundur peradaban kita, kalau Mahkamah Konstitusi tidak mau mengembalikan kejayaannya,” kata mantan ketua MK ini.
MK memulai sidang sengketa hasil Pilpres 2024 pada Rabu (27/3/2024). Agenda sidang berupa pemeriksaan pendahuluan atas perkara yang didaftarkan oleh kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar serta Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Pada sidang perdana, majelis hakim akan memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti pemohon.
Dalam gugatannya ke MK, baik Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud sama-sama meminta agar pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo-Gibran didiskualifikasi. Kedua pihak juga meminta MK membatalkan hasil Pilpres 2024 dan memerintahkan penyelenggaraan pemilu ulang.
