“Begini, bansos diberikan mengikuti kalender kebutuhan rakyat, bukan mengikuti kalender politik,” ujar Anies saat melakukan kampanye akbar di Jawa Tengah, Selasa (30/1/2025).
Jakarta – Fusilatnews – Menanggapi kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 200 ribu per Januari, Februari, dan Maret yang dijadwalkan didistribusikan pada saat menjelang hari coblosan pemilu 2024 bulan depan Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan BLT menuding adanya unsur politis dalam kebijakan distribusi bansos
“Begini, bansos diberikan mengikuti kalender kebutuhan rakyat, bukan mengikuti kalender politik,” ujar Anies saat melakukan kampanye akbar di Jawa Tengah, Selasa (30/1/2025).
Menurut Anies pemberian atau pencairan bansos memang dilakukan dengan berorientasi pada kebutuhan rakyat. Bukan pada keinginan para penguasa untuk kepentingan tertentu.
“Kapan rakyat membutuhkan di situ diberikan bansos, ada jadwalnya. Jadwal sesuai kebutuhan rakyat bukan sesuai kebutuhan politik yang mau memberi. Karena yang memberi itu negara dan yang nanti menyampaikan aparat pemerintah,” tuturnya.
Anies meminta agar pemerintah petahana tidak memanfaatkan momen tahun politik ini untuk kepentingannya semata. Di samping itu, Anies meyakini bahwa rakyat berpegang pada harapan akan perubahan.
“Jadi jangan ini dimanfaatkan, rakyat kita cerdas kok. Saya yakin bansos yang diterima, tapi pilihannya perubahan karena mereka ingin hidup lebih baik, suapaya tidak terus-menerus kondisinya berat. Kondisi sulit itulah yang mereka mau nerima bansos, masa terima bansos gini mau diteruskan sulitnya,” tutur dia.
Bantuan Langsung Tunai (bahasa Inggris: cash transfers) atau disingkat BLT adalah program bantuan negara berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat (conditional cash transfer) maupun tak bersyarat (unconditional cash transfer) untuk masyarakat miskin. Negara yang pertama kali memprakarsai BLT adalah Brasil, dan selanjutnya diadopsi oleh negara-negara lainnya.[2] Besaran dana yang diberikan dan mekanisme yang dijalankan dalam program BLT berbeda-beda tergantung kebijakan pemerintah di negara tersebut
Indonesia juga merupakan negara penyelenggara BLT, dengan mekanisme berupa pemberian kompensasi uang tunai, pangan, jaminan kesehatan, dan pendidikan dengan target pada tiga tingkatan: hampir miskin, miskin, sangat miskin
BLT dilakukan pertama kali pada tahun 2005, berlanjut pada tahun 2009 dan di 2013 berganti nama menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) Program BLT diselenggarakan sebagai respon kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dunia pada saat itu, dan tujuan utama dari program ini adalah membantu masyarakat miskin untuk tetap memenuhi kebutuhan hariannya.[Dalam pelaksanaannya, program BLT dianggap sukses oleh beberapa kalangan, meskipun timbul kontroversi dan kritik