• Login
  • Register
ADVERTISEMENT
  • Home
  • News
    • Politik
      • MPR Baru
    • Pemilu
    • Criminal
    • Economy
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Lingkungan
  • Article
  • World
  • Japan
    • Atarashi Watch On
    • Japan Supesharu
    • Cross Cultural
    • Study
    • Alumni Japan
  • Science & Cultural
    • Citayam Lifestyle
    • Aya Aya Wae
  • Sport
  • Consultants
    • Law Consultants
    • Spiritual Consultant
  • Jobs
  • Sponsor Content
  • Indonesia at Glance
No Result
View All Result
  • Home
  • News
    • Politik
      • MPR Baru
    • Pemilu
    • Criminal
    • Economy
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Lingkungan
  • Article
  • World
  • Japan
    • Atarashi Watch On
    • Japan Supesharu
    • Cross Cultural
    • Study
    • Alumni Japan
  • Science & Cultural
    • Citayam Lifestyle
    • Aya Aya Wae
  • Sport
  • Consultants
    • Law Consultants
    • Spiritual Consultant
  • Jobs
  • Sponsor Content
  • Indonesia at Glance
No Result
View All Result
Fusilat News
No Result
View All Result
Home News

Arteria Dahlan Jangan Berlindung di Pasal Imunitas, Tapi Melupakan Pasal Lain

fusilat by fusilat
February 5, 2022
in News
0
Arteria Dahlan Jangan Berlindung di Pasal Imunitas, Tapi Melupakan Pasal Lain
Share on FacebookShare on Twitter

Melalui Undang-undang tentang Kedudukan MPR,DPR,DPD dan DPRD (UU MD3), anggota Dewan Perwakilan Rakyat tak bisa dipanggil begitu saja oleh penyidik kepolisian, kejaksaan, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi. Ada syarat yang harus dipenuhi oleh penyidik, yakni izin dari Mahkamah Kehormatan Dewan.

Mahkamah Kehormatan Dewan adalah salah satu alat kelengkapan DPR yang fungsinya menggantikan Badan Kehormatan. Mahkamah dibentuk dengan tujuan untuk menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Ketentuan itu tercantum dalam pasal 245 ayat 1 Undang-undang tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD atau UU MD3. “Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan,” begitu bunyi pasal 245 ayat 1 seperti, Jumat (11/7/2014). Dikutip detik.com

Apabila dalam waktu 30 hari sejak permohonan diajukan tak juga keluar surat izin tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan, maka pemanggilan keterangan untuk penyidikan baru bisa dilakukan.

Penyidik tak memerlukan izin tertulis dari Mahkamah Dewan Kehormatan saat anggota DPR tersebut tertangkap tangan atau menjadi tersangka dalam sebuah tindak pidana khusus. Termasuk dalam kategori tindak pidana khusus adalah tindak pidana korupsi, terorisme, dan pelangaran hak asasi manusia.

Ini bunyi pasal 245 Undang-undang tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD atau UU MD3:

(1). Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan.

(2). Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan.


(3). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR:
a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana

b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

c. Disangka melakukan tindak pidana khusus.

Get real time update about this post categories directly on your device, subscribe now.

Unsubscribe
Previous Post

Blusukan Jokowi Picu Kerumunan saat Covid Melonjak

Next Post

Seperti Apa Suasana Ibadah Komunitas Yahudi di Sinagoge Minahasa Sulut

fusilat

fusilat

Related Posts

Presiden Jokowi Minta Praktik Mengecer Anggaran Dihentikan
News

Presiden Jokowi Minta Praktik Mengecer Anggaran Dihentikan

October 3, 2023
Dianggap Kerap Anulir UU, Hakim Konstitusi Aswanto Dicopot. UU Cipta Kerja Tak Lagi Cacat Formil Setelah MK Tolak Gugatan
Law

Dianggap Kerap Anulir UU, Hakim Konstitusi Aswanto Dicopot. UU Cipta Kerja Tak Lagi Cacat Formil Setelah MK Tolak Gugatan

October 3, 2023
MK Tolak 5 Perkara Gugatan UU No 6/2023 Tentang Cipta Kerja
Law

MK Tolak 5 Perkara Gugatan UU No 6/2023 Tentang Cipta Kerja

October 3, 2023
Next Post
Seperti Apa Suasana Ibadah Komunitas Yahudi di Sinagoge Minahasa Sulut

Seperti Apa Suasana Ibadah Komunitas Yahudi di Sinagoge Minahasa Sulut

Jepang dalam Geliat Sektor Properti Indonesia

Jepang dalam Geliat Sektor Properti Indonesia

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Notifikasi Berita

Subscribe

STAY CONNECTED

Reporters' Tweets

  • Trending
  • Comments
  • Latest
Salim Said: Kita Punya Presiden KKN-nya Terang-terangan

Salim Said: Kita Punya Presiden KKN-nya Terang-terangan

September 28, 2022
Rahasia Istana Itu Dibuka  Zulkifli Hasan

Rahasia Istana Itu Dibuka  Zulkifli Hasan

September 28, 2022
Video Heboh Beredar Ratusan Tentara China Masuk ke Indonesia. Apa Kata Ditjen Imigrasi?

Video Heboh Beredar Ratusan Tentara China Masuk ke Indonesia. Apa Kata Ditjen Imigrasi?

February 3, 2023
Kapolri Umumkan Daftar 25 Personel Polri Diduga Hambat Kasus Brigadir J

Kapolri Umumkan Daftar 25 Personel Polri Diduga Hambat Kasus Brigadir J

September 28, 2022
Rahasia Istana Itu Dibuka  Zulkifli Hasan

Rahasia Istana Itu Dibuka  Zulkifli Hasan

18
Salim Said: Kita Punya Presiden KKN-nya Terang-terangan

Salim Said: Kita Punya Presiden KKN-nya Terang-terangan

16
Regime Ini Kehilangan Pengunci Moral (Energi Ketuhanan) – “ Pemimpin itu Tak Berbohong”

Regime Ini Kehilangan Pengunci Moral (Energi Ketuhanan) – “ Pemimpin itu Tak Berbohong”

8
Menguliti : Kekayaan Gibran dan Kaesang

Menguliti : Kekayaan Gibran dan Kaesang

6
PKS Tolak Pengesahan RUU IKN Atas Dasar Delapan Pertimbangan

PKS Tolak Pengesahan RUU IKN Atas Dasar Delapan Pertimbangan

October 3, 2023
Presiden Jokowi Minta Praktik Mengecer Anggaran Dihentikan

Presiden Jokowi Minta Praktik Mengecer Anggaran Dihentikan

October 3, 2023
Polda Lampung Ringkus Kurir Narkoba Jaringan Fredy Pratama

Polda Lampung Ringkus Kurir Narkoba Jaringan Fredy Pratama

October 3, 2023
Guntur Soekarno Dorong Kongres Luar Biasa PDIP untuk Singkirkan Megawati

Guntur Soekarno Dorong Kongres Luar Biasa PDIP untuk Singkirkan Megawati

October 3, 2023
Youtube Video
Fusilat News

To Inform [ Berita-Pendidikan-Hiburan] dan To Warn [ Public Watchdog]. Proximity, Timely, Akurasi dan Needed.

Follow Us

About Us

  • About Us

Recent News

PKS Tolak Pengesahan RUU IKN Atas Dasar Delapan Pertimbangan

PKS Tolak Pengesahan RUU IKN Atas Dasar Delapan Pertimbangan

October 3, 2023
Presiden Jokowi Minta Praktik Mengecer Anggaran Dihentikan

Presiden Jokowi Minta Praktik Mengecer Anggaran Dihentikan

October 3, 2023

© 2021 Fusilat News - Impartial News and Warning

No Result
View All Result
  • Home
  • News
    • Politik
      • MPR Baru
    • Pemilu
    • Criminal
    • Economy
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Lingkungan
  • Article
  • World
  • Japan
    • Atarashi Watch On
    • Japan Supesharu
    • Cross Cultural
    • Study
    • Alumni Japan
  • Science & Cultural
    • Citayam Lifestyle
    • Aya Aya Wae
  • Sport
  • Consultants
    • Law Consultants
    • Spiritual Consultant
  • Jobs
  • Sponsor Content
  • Indonesia at Glance

© 2021 Fusilat News - Impartial News and Warning

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist