Oleh, Optic Macca
Jika Gibran menjadi Presiden, akankah grup WhatsApp, linimasa Twitter, dan seluruh ruang publik digital kita meledak — tumpah ruah di kota-kota besar di seluruh negeri?
Kalau itu terjadi, jangan buru-buru menyalahkan bangsa. Yang harus ditanya: apakah ini buah dari kegagalan individu, atau dari sistem hukum dan pola penegakan yang rusak — rule and behavior — yang memaksa rakyat tunduk namun menimbun amarah?
Tanda-tandanya sudah nyata. Setiap hari kita menyaksikan sumpah-serapah dan hinaan terhadap sosok Jokowi, anaknya, dan para aparatur negara. Ini bukan sekadar komentar acak — materi aksi massa, diskusi publik, dan litigasi yang bermunculan menunjukkan kumulatif kekecewaan: kemarahan yang menempel pada narasi politik dan institusi. Bahkan “uniform coklat” yang menyertai peristiwa-peristiwa itu menjadi simbol: bukan sekadar seragam, melainkan lambang otoritas yang kehilangan legitimasi.
Apakah semua ini semata karena figur Gibran? Atau sebaliknya, karena fungsi sistem hukum dan pola kepemimpinan kontemporer yang telah lama terpuruk — status quo yang tidak adil, transparansi yang semu, dan akuntabilitas yang teronggok? Ketika mekanisme kontrol rusak, siapa pun yang naik ke tampuk sangat mungkin menjadi katalisator ledakan publik.
Bangsa ini sedang diuji: apakah publik akan tetap sabar saat Gibran menduduki RI-1, atau memilih bergerak—dengan cara-cara damai maupun konfrontatif? Jika tidak sabar, kita akan melihat variabilitas politik, ekonomi, hukum, dan budaya yang drastis. Bisa jadi itu melahirkan pembaruan yang cemerlang — atau malah memperparah kerusakan yang sudah ada, mengingat banyak kebijakan masa lalu yang menurut sebagian pihak malah memperdalam keretakan tata kelola dan etika pejabat publik.
Ringkasnya: persoalannya bukan hanya siapa yang duduk di kursi—melainkan bagaimana sistem bekerja (atau berhenti bekerja). Jika kita ingin mencegah kekacauan, fokuslah bukan hanya pada figur, tetapi pada perbaikan prinsip: penegakan hukum yang konsisten, transparansi nyata, dan pemimpin yang berintegritas.
Ayok Fufu Fafa — segeralah ambil bagian demi Indonesia yang lebih baik. Kamu menjadi Presiden RI bukan karena takdir semata, melainkan karena proses politik yang sulit ditolak dan dihambat. Kini giliran kita menuntut agar proses itu bekerja adil — bukan menjadi pemantik kerusakan.
