Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengangkat Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Harian Dewan Sumber Daya Air Nasional menimbulkan pertanyaan besar bagi sejumlah pihak. Keputusan itu ditetapkan Presiden Jokowi dengan menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional pada 6 April 2022. Dewan SDA Nasional merupakan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada tingkat nasional.
Lembaga ini merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Dengan bertambahnya tugas ini, semakin panjang tanggung jawab yang kini dipegang Luhut. Hal ini karena Luhut dikenal sering mendapat tugas dari Presiden Jokowi untuk mengurus sejumlah hal di luar tugas-tugas kementerian. Belum lama ini Presiden Jokowi juga mengungkapkan amarahnya dalam sidang kabinet terkait wacana penundaan pemilihan umum (pemilu) dan perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode. Saat itu dia melarang para menterinya untuk membahas soal wacana penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan presiden.
“Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, enggak,” kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022). Salah satu menteri yang turut menyuarakan gagasan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden adalah Luhut Pandjaitan. Sebelum Jokowi menyampaikan pernyataan melarang para menterinya membahas penundaan pemilu, Luhut pernah mengeklaim bahwa dia mempunyai big data mengenai 110 juta orang di media sosial yang menghendaki penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode. Akan tetapi, Luhut menyatakan enggan membuka klaim big data itu kepada masyarakat.
Pembantu presiden yang turut menyuarakan wacana kontroversial itu adalah Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Sedangkan di kalangan elite partai politik yang mendukung gagasan itu adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. Keputusan Jokowi mengangkat Luhut menjadi Ketua Dewan SDA Nasional memicu reaksi dari Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani. Menurut dia, keputusan Jokowi dengan memberi Luhut jabatan baru berbanding terbalik dengan sikapnya yang meluapkan amarah di sidang kabinet.
Menurut Kamhar, seharusnya Luhut mendapat teguran dan sanksi karena pernyataannya soal wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden turut membuat gaduh. Dia mengatakan, hal itu membuat banyak kalangan mempertanyakan seperti apa hubungan antara Jokowi dan Luhut. “Namun, belum reda isu ini, bukannya mendapatkan punishment, LBP malah mendapatkan promosi. Publik tentu menjadi semakin bertanya-tanya, termasuk mempertanyakan relasi antara Pak Jokowi dan Pak LBP sebenarnya seperti apa?” kata Kamhar dalam keterangannya, Sabtu (9/4/2022).
“Pengangkatan LBP ini membuat publik mempertanyakan sikap presiden yang beberapa waktu lalu mempertontonkan kemarahan terhadap pembantu-pembantunya yang berada di balik wacana tersebut di depan publik,” lanjut Kamhar.
Sangat kuat
Terpisah, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PDI-P Bambang Wuryanto menilai Luhut memiliki kekuatan politik yang kuat. Hal tersebut disampaikannya untuk menanggapi Luhut yang kerap kali menyatakan komunikasi publik soal wacana penundaan pemilu 2024. “Tapi orang juga paham sekali betapa pak Luhut sangat kuat. Power politiknya kuat,” kata Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (7/4/2022). Pria yang akrab disapa Bambang Pacul itu berpandangan, kekuatan politik Luhut bahkan sudah dipahami banyak orang dan sudah menjadi rahasia umum publik.
Ia pun mengambil contoh ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah memberikan pernyataan untuk menyetop ekspor, yang lalu beberapa hari kemudian Luhut membukanya kembali. “Contoh, Pak Presiden pernah statement disetop ekspor kan gitu. Dua hari berikutnya dibuka lagi Pak Luhut yang statement,” ujar Bambang. Menurut Bambang, semua pihak pun bisa menilai sikap Luhut menyatakan hal itu karena memiliki kekuatan politik yang sangat kuat. “Kalau Pak Luhut ya monggo saja, bisa evaluasi sendiri. Kan banyak orang yang mengatakan beliau prime minister. Menteri utama. Menko kan menteri utama bos,” jelasnya.
Sindiran
Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menilai keputusan Presiden Jokowi yang kembali memberi Luhut jabatan baru bisa dianggap sebagai sebuah sindiran bagi para elite partai. “Penunjukan Luhut BP dalam berbagai posisi strategis terutama dalam hal-hal untuk mengatasi hambatan birokrasi juga dapat bisa dibaca sebagai bentuk sindiran presiden terhadap elite-elite partai di kabinet,” kata Bawono saat dihubungi Kompas.com, Senin (11/4/2022). Bawono mengatakan, ada kemungkinan saat ini elite-elite partai di kabinet boleh jadi dinilai oleh Presiden kurang memiliki kapasitas untuk mengatasi berbagai hambatan birokrasi dalam rangka mempercepat dari akselerasi berbagai program pembangunan. Maka dari itu, lanjut dia, Presiden lebih condong mendelegasikan tugas kepada Luhut.
Faktor lain yang membuat Jokowi lebih memilih Luhut untuk diberi jabatan baru terkait dengan hubungan mereka dalam soal bisnis. Kemungkinan besar dari kegiatan bisnis itu sangat mungkin tertanam rasa saling percaya antara Jokowi dan Luhut melebihi elite politik lain. “Dalam konteks itu wajar apabila saat ini Joko Widodo sebagai Presiden merasa sosok Luhut Binsar Pandjaitan bisa diandalkan untuk mengatasi hambatan (debottlenecking) di birokrasi,” ucap Bawono.
Sumber : Kompas.com
