Oleh: Jaya Suprana, Pendiri Sanggar Pembelajaran Kemanusiaan
Jakarta – Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Ferdy Sambo divonis hukuman mati dalam kasus pembunuhan berencana terhadap eks ajudannya, Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menilai, Ferdy Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum.
Layak diyakini bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan vonis secara adil sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Di sisi lain, dengan judul “Dianggap Perampasan Hak Hidup secara Sewenang-wenang, 111 Negara Hapus Hukuman Mati“, Kompas.com, 13 Oktober 2022, memberitakan bahwa hukuman mati selama ini menuai pro kontra di sejumlah negara.
Penolakan terhadap penerapan hukuman mati semakin banyak disuarakan oleh berbagai pihak di planet bumi masa kini. Pada 2022 memang tercatat 111 negara telah menghapus hukuman mati untuk segala tindak kejahatan kriminal. Gerakan ini berlanjut pada pembentukan koalisi internasional menentang hukuman mati atau The World Coalition Against the Death Penalty pada 13 Mei 2022. Koalisi tersebut terdiri lebih dari 160 organisasi non-pemerintah (NGO) dari berbagai negara.
Pembentukan koalisi berdasarkan komitmen para penandatangan Deklarasi Kongres Dunia Menentang Hukuman Mati yang digelar NGO Perancis, Together Against the Death Penalty (ECPM), di Strasbourg pada Juni 2001.
Sebagai warga Indonesia yang mencoba menghayati makna luhur terkandung pada dua sila utama Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab sehingga mendirikan Sanggar Pembelajaran Kemanusiaan, secara prinsip saya mendukung komitmen para penandatangan Deklarasi Kongres Dunia Menentang Hukuman Mati yang diprakarsai oleh NGO Perancis ECPM di Strasbourg pada Juni 2001.
Hukuman mati dianggap sebagai tindakan perampasan hak hidup manusia secara sewenang-wenang setara dengan tindakan yang dilakukan oleh para pembunuh sesama manusia.
Namun saya tetap sadar bahwa sudah barang tentu pendapat saya pribadi sebagai seorang rakyat jelata sama sekali tidak berarti bagi hukum yang berlaku di Tanah Air Udara saya. Maka selanjutnya adalah lebih bijak apabila masalah hukuman mati di Indonesia saya percayakan sepenuhnya kepada pihak yang berwenang dan berwajib dalam menyusun undang-undang di persada Indonesia tercinta ini.
Yang di masa kini kebetulan berada di bawah koordinasi mahaguru hukum saya, yaitu Menko Polhukam Prof DR Mahfud MD.
Dikutip dari Kompas.com, Selasa 21 Februari 2023.
