Fusilatnews – Di tengah tekanan fiskal yang kian menumpuk, Presiden Prabowo Subianto memilih menerima para pengusaha besar di Padepokan Garudayaksa, Hambalang. Pertemuan dengan jajaran Apindo itu dipresentasikan sebagai ruang dialog strategis: membahas pengembangan sektor padat karya, peningkatan daya saing global, dan peran swasta dalam menciptakan lapangan kerja. Pemerintah menyebutnya sebagai pengejawantahan visi Indonesia Incorporated—negara dan dunia usaha berjalan beriringan.
Namun di luar ruang pertemuan yang hangat itu, realitas ekonomi nasional menyodorkan cerita yang jauh lebih keras.
Negara sedang menghadapi tekanan fiskal serius. Penerimaan melemah, sementara utang jatuh tempo melonjak ke kisaran Rp 850 triliun. Defisit anggaran menyentuh batas psikologis 3 persen. Kebutuhan pembiayaan riil, jika dihitung dari defisit dan pembiayaan ulang utang, mendekati Rp 1.600 triliun. Ini bukan sekadar angka di atas kertas. Ini adalah batas daya tahan negara.
Dalam konteks inilah pertemuan Prabowo dengan para pengusaha patut dibaca lebih dalam: apakah ini upaya membangun solusi struktural, atau sekadar mengandalkan sektor swasta sebagai penyangga terakhir ketika ruang fiskal negara menyempit?
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa para pengusaha dan pemerintah sepakat untuk “berjalan beriringan”. Sektor padat karya—tekstil, garmen, sepatu—kembali disebut sebagai tumpuan penciptaan lapangan kerja dan daya saing global. Indonesia, kata Prasetyo, tidak bisa hanya mengandalkan pasar domestik.
Secara konseptual, gagasan itu tak keliru. Industri padat karya memang menjadi tulang punggung ekonomi di banyak negara berkembang. Masalahnya, sektor inilah yang justru paling lama tertekan di Indonesia. Dalam satu dekade terakhir, industri tekstil dan turunannya menghadapi kombinasi mematikan: banjir impor, biaya energi tinggi, logistik mahal, regulasi yang berubah-ubah, dan pasar global yang semakin kompetitif.
Maka pertanyaannya bukan lagi apa yang harus dikembangkan, melainkan dengan instrumen apa.
Di tengah tekanan fiskal, ruang insentif pemerintah sangat terbatas. Subsidi, tax holiday, hingga stimulus industri bersaing langsung dengan kebutuhan membayar utang dan menjaga stabilitas makro. Negara tidak lagi berada pada posisi leluasa untuk “mendorong” sektor swasta tanpa mengorbankan pos anggaran lain. Dalam situasi seperti ini, seruan agar pengusaha menjadi motor penciptaan lapangan kerja terdengar lebih sebagai harapan daripada kebijakan yang ditopang daya dukung fiskal.
Konsep Indonesia Incorporated sendiri menyimpan ambiguitas. Di satu sisi, ia menjanjikan sinergi negara dan pasar. Di sisi lain, ia berisiko memindahkan beban struktural negara ke pundak dunia usaha—tanpa terlebih dulu menyelesaikan persoalan dasar yang menghambat produktivitas: lemahnya daya beli, rendahnya kualitas tenaga kerja, dan ketidakpastian kebijakan.
Lebih jauh, pertemuan ini juga berlangsung di tengah memburuknya persepsi pasar global terhadap Indonesia. Koreksi dari lembaga pemeringkat dan penyedia indeks global mencerminkan kekhawatiran terhadap tekanan fiskal dan tata kelola. Dalam situasi seperti ini, dunia usaha nasional pun tidak sepenuhnya berada dalam posisi aman. Mereka menghadapi pasar global yang ketat, biaya pendanaan yang meningkat, serta risiko permintaan domestik yang melemah.
Dengan kata lain, negara dan pengusaha sama-sama sedang tertekan—bukan berada dalam posisi saling menopang secara seimbang.
Di sinilah letak jurang antara wacana dan realitas. Pemerintah berbicara tentang daya saing global, sementara fondasi domestik—konsumsi rumah tangga—justru melemah. Pemerintah mendorong ekspor, sementara industri padat karya kesulitan bertahan di dalam negeri. Pemerintah mengajak dunia usaha berlari lebih kencang, sementara beban struktural belum diringankan.
Pertemuan di Hambalang bisa dibaca sebagai sinyal politik: Presiden ingin menunjukkan bahwa negara masih solid, bahwa pengusaha besar masih berada dalam lingkaran kepercayaan kekuasaan. Ini penting untuk menjaga sentimen pasar. Namun stabilitas berbasis sentimen elite tidak selalu sejalan dengan stabilitas ekonomi riil.
Sejarah menunjukkan bahwa kolaborasi negara dan pengusaha hanya efektif jika negara terlebih dahulu menyelesaikan persoalan dasarnya: kepastian hukum, kebijakan industri yang konsisten, dan perlindungan terhadap ekonomi rakyat. Tanpa itu, Indonesia Incorporated berpotensi menjadi slogan yang menutupi keterbatasan fiskal, bukan strategi keluar dari krisis.
Pertanyaan yang tersisa setelah pertemuan Hambalang bukanlah seberapa sering Presiden bertemu pengusaha, melainkan sejauh mana negara mampu memperbaiki kondisi yang membuat sektor padat karya benar-benar hidup kembali. Tanpa pembenahan itu, visi besar tentang daya saing global hanya akan berputar di ruang diskusi—sementara tekanan fiskal dan kelelahan ekonomi rakyat terus berjalan di dunia nyata.
