Oleh: Malika Dwi Ana
Jakarta, 11 Februari 2026
Oleh: Malika Dwi AnaIndonesia sudah seharusnya belajar dari Iran. Bukan soal sanksi ekonomi atau program nuklir, melainkan soal ancaman kedaulatan digital melalui internet satelit asing seperti Starlink.
Melihat kebijakan pemerintah belakangan ini sungguh ironis: di satu sisi, sangat ketat memaksa biometrik untuk SIM card, KTP-elektronik, registrasi perangkat elektronik, dan identitas digital warga—dengan alasan pencegahan penipuan, judi online, terorisme, dan kejahatan siber. Di sisi lain, terhadap Starlink—jaringan satelit milik SpaceX milik Elon Musk yang benar-benar bypass infrastruktur nasional—sikap pemerintah terkesan longgar, bahkan nyaris diberikan karpet merah.
Ini bukan sekadar perbedaan prioritas. Ini kebalikan prioritas yang berbahaya bagi kedaulatan negara.
Biometrik: Kontrol Ketat pada Rakyat Biasa
Pemerintah sangat gigih soal biometrik. Sidik jari wajib untuk SIM card, KTP-el sudah full biometric sejak lama, registrasi perangkat elektronik semakin ketat. Alasan resmi: mencegah penipuan identitas, judi online, terorisme, dan kejahatan siber domestik. Semua itu memang masuk akal secara teknis.
Tapi ini juga berarti negara ingin tahu siapa Anda, nomor Anda, perangkat apa yang Anda pakai, hampir secara real-time. Data pribadi warga dikumpulkan, disimpan, dan diawasi ketat—demi “keamanan”.
Starlink: Pintu Belakang yang Dibiarkan Terbuka Lebar
Di sisi lain, Starlink masuk Indonesia dengan proses izin yang relatif cepat. Awalnya diposisikan sebagai solusi konektivitas di daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T). Hingga Februari 2026, sudah ada puluhan ribu terminal aktif, termasuk 76 unit di Aceh pasca-Siklon Senyar. Tapi yang mengkhawatirkan:
- Lalu lintas data Starlink belum wajib lewat gateway lokal Indonesia secara ketat.
- Network Operation Center (NOC) utama masih berada di luar negeri.
- Kemampuan lawful intercept (penyadapan resmi) dan sensor konten sangat terbatas.
- Di wilayah sensitif seperti Papua, Natuna, atau Aceh, Starlink bisa menjadi saluran informasi yang hampir tak terkendali—tanpa filter penuh dari pemerintah.
Iran sudah merasakan pahitnya. Pada protes besar pasca-kematian Mahsa Amini (2022–2023), pemerintah memutus internet nasional di banyak wilayah, tapi Starlink tetap hidup dan digunakan demonstran untuk koordinasi serta siaran langsung ke dunia luar. Iran akhirnya melarang penggunaan terminal Starlink, memblokir perangkat, dan mempercepat pengembangan satelit domestik (Noor series). Pelajaran mereka jelas: satelit asing bukan penyelamat konektivitas, melainkan senjata informasi yang bisa diaktifkan kapan saja oleh pihak asing.
Ironi yang Mencolok dan Berbahaya
Kenapa pemerintah lebih memilih meribetkan diri mengurus sidik jari rakyat kecil untuk “keamanan data pribadi”, tapi terhadap infrastruktur internet satelit asing yang bisa membawa data strategis keluar negeri tanpa filter, pengawasannya terkesan kurang tegas?
Ini ironi yang sangat berbahaya:
– Biometrik = kontrol terhadap individu (rakyat biasa).
– Starlink = kontrol terhadap infrastruktur nasional (kedaulatan negara).
Kita takut hacker lokal atau penipuan identitas, tapi kurang kewaspadaan terhadap potensi akses asing yang jauh lebih sistemik dan strategis.
Apa yang Harus Dilakukan?
Indonesia tidak perlu meniru pendekatan represif Iran secara penuh. Tapi kita wajib belajar dari esensinya:
– Wajibkan gateway lokal untuk semua satelit asing → lalu lintas data harus lewat Indonesia, bisa dimonitor BSSN dan Kominfo.
– Batasi penggunaan di wilayah sensitif (perbatasan, daerah rawan konflik).
– Tingkatkan pengawasan teknis secara nyata, bukan sekadar ancaman cabut izin.
– Percepat pengembangan satelit domestik (Satria-2, Satria-3) agar tidak bergantung pada penyedia asing.
Kedaulatan bukan hanya soal wilayah darat, udara, dan laut. Di era digital ini, kedaulatan juga soal data, narasi, dan infrastruktur informasi. Saat ini, kita sedang membiarkan pintu belakang rumah terbuka lebar sambil sibuk mengunci pintu depan rumah warga.
Belajar dari Iran bukan berarti meniru sensor mereka.
Belajar dari Iran berarti menjaga kedaulatan digital sebelum terlambat. Karena kalau kita terus begini, suatu hari nanti internet nasional bisa diputus, tapi Starlink tetap menyala—dan narasi, data, serta stabilitas negara sudah tidak lagi sepenuhnya di tangan kita.
Waktunya bertindak, bukan hanya bicara.
Atau nanti yang kita lindungi cuma sidik jari warga, tapi data dan kedaulatan negara sudah di tangan orang lain.
(MDA, 11 Februari 2026)
