Ada momen menarik dalam perjalanan sebuah bangsa ketika kritik datang bukan dari lawan politik di dalam negeri, bukan pula dari kelompok oposisi, melainkan dari luar pagar kekuasaan. Kritik semacam itu biasanya lebih dingin, lebih kalkulatif, dan tidak dibebani oleh kepentingan elektoral domestik. Ia datang dari kacamata angka, tren ekonomi, dan pembacaan terhadap arah kebijakan. Sorotan seperti inilah yang belakangan diarahkan majalah bisnis dan politik global The Economist kepada pemerintahan Prabowo Subianto.
Dalam sorotannya, The Economist menampilkan kekhawatiran bahwa orientasi belanja besar negara, proyek-proyek ambisius, dan berbagai janji ekonomi berpotensi membawa Indonesia menuju risiko fiskal yang lebih berat. Perspektifnya sederhana: negara tidak bisa terus-menerus memperbesar pengeluaran tanpa memperhitungkan keseimbangan jangka panjang. Di dalam ilmu ekonomi, optimisme tanpa rem sering kali melahirkan tagihan yang harus dibayar generasi berikutnya.
Kekhawatiran itu tentu bukan tanpa konteks. Di berbagai negara berkembang, sejarah telah menunjukkan bagaimana ledakan belanja pemerintah sering dimulai dengan narasi mulia: pembangunan, kesejahteraan, pemerataan, atau pertumbuhan ekonomi. Namun di belakang narasi itu terkadang tersembunyi persoalan lama: defisit yang membesar, utang yang meningkat, dan ketergantungan terhadap pembiayaan yang semakin tinggi.
Di titik inilah muncul respons dari Menteri Purbaya yang mencoba meredakan kecemasan tersebut. Inti pembelaannya adalah bahwa ekonomi Indonesia masih berada dalam jalur aman, fiskal tetap terkendali, dan berbagai program besar memiliki perhitungan yang matang. Dengan kata lain, pemerintah meminta publik percaya bahwa mesin negara masih memiliki cukup bahan bakar dan pengemudi yang mengendalikan laju kendaraan dengan baik.
Persoalannya kemudian bukan terletak pada siapa yang benar antara The Economist dan Menteri Purbaya. Yang lebih penting adalah pertanyaan: mengapa dua pandangan itu bisa lahir secara bersamaan?
The Economist melihat Indonesia dari kejauhan, melalui data-data makro dan pengalaman berbagai negara lain. Mereka tidak memiliki beban untuk mempertahankan citra pemerintahan. Mereka menilai kemungkinan risiko yang dapat muncul beberapa tahun ke depan.
Sebaliknya, seorang menteri berbicara dari dalam kokpit pemerintahan. Ia tidak hanya berbicara soal angka, tetapi juga soal stabilitas psikologis pasar. Sebab ekonomi bukan semata-mata persoalan matematika. Ekonomi juga persoalan kepercayaan. Jika pemerintah sendiri tampak ragu terhadap arah kebijakannya, pasar bisa bereaksi negatif bahkan sebelum masalah benar-benar terjadi.
Karena itu, dapat dipahami mengapa seorang menteri akan cenderung menenangkan keadaan. Tidak ada pemerintah yang dengan mudah mengatakan, “Ya, kami mungkin sedang menuju masalah.” Bahasa kekuasaan hampir selalu dibangun dari keyakinan, optimisme, dan rasa aman.
Namun sejarah juga mengajarkan sesuatu yang lain. Banyak negara tidak jatuh karena kekurangan peringatan. Mereka justru jatuh karena terlalu banyak meyakini bahwa semuanya baik-baik saja.
Indonesia pernah merasakan pahitnya krisis ekonomi 1998. Sebelum badai datang, berbagai indikator resmi juga terlihat terkendali. Sebelum kapal mulai miring, penumpang di dek atas masih menikmati suasana dengan tenang.
Maka yang seharusnya dilakukan bukan memilih kubu antara The Economist dan Menteri Purbaya. Sikap yang lebih sehat adalah menjadikan kritik sebagai alarm, bukan musuh. Alarm bukan berarti rumah sudah terbakar. Tetapi orang bijak tidak mematikan alarm hanya karena suara itu mengganggu tidurnya.
Jika pemerintah memang memiliki dasar yang kuat, maka kritik semacam ini justru menjadi kesempatan untuk menunjukkan transparansi: bagaimana proyeksi fiskalnya, bagaimana pembiayaan program-program besar dilakukan, dan bagaimana negara memastikan rakyat tidak mewarisi beban yang terlalu berat di masa depan.
Karena pada akhirnya ukuran keberhasilan bukanlah seberapa keras pemerintah membantah kritik, melainkan seberapa jauh waktu membuktikan bahwa kritik itu keliru.
Dan sejarah, tidak seperti politik, tidak memiliki juru bicara. Ia hanya mencatat siapa yang akhirnya benar.
