Kemenag Bantah Isu Kongkalikong Atur 1 Ramadan

Kementerian Agama (Kemenag) membantah telah bersepakat dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk mengatur penentuan tanggal 1 Ramadan sejak jauh hari. Dirjen Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kemenag, Kamaruddin Amin mengatakan tidak ada keuntungan bagi pemerintah mengatur 1 Ramadan jatuh pada tanggal 2, 3, maupun 4 April.

“Apa kepentingan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama untuk menentukan 1 Ramadan itu 3 April misalnya. Apa kepentingannya?” kata Amin saat dihubungi CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Senin (4/4). Pernyataan Amin merespons sebuah unggahan di media sosial yang menyebut perbedaan tanggal 1 Ramadan telah diatur. Postingan itu melampirkan video yang merekam kegiatan Muskercab PCNU Kabupaten Wonosobo yang disebut digelar 26 Maret.

Dalam video itu seseorang mengatakan Kementerian Agama sudah sepakat dan didukung NU bahwa 1 Ramadan akan jatuh pada hari Minggu (3/4) dan puasa akan dijalankan selama 29 hari.

“Subhanallah, keblinger dan jahatnya. Ternyata perbedaan tanggal 1 Ramadan sepertinya memang sudah disetting lama. Entah maunya apa Muskercab 26 Maret DPC Wonosobo terungkap?” tulis narasi dalam video yang beredar. Amin menjelaskan penentuan 1 Ramadan dilakukan berdasarkan Sidang Isbat yang melibatkan ahli falak perwakilan semua organisasi masyarakat (Ormas) Islam, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam (Persis), dan lainnya.

Menurut Amin, berdasarkan rukyah yang dilakukan di 101 lokasi di Indonesia pada Jumat (1/4) hilal tidak tampak. Hal ini karena ketinggian hilal di di bawah 3 derajat. Karena itu, orang dalam video tersebut mengatakan jika ada orang mengaku melihat hilal pada Jumat (1/4) maka ia berbohong. Di sisi lain, Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (Mabims) telah bersepakat ketinggian hilal minimal 3 derajat sebagai syarat bulan baru.

“Jadi kalau di bawah, misalnya 2 derajat itu tidak bisa dilihat,” kata Amin. Ia menuturkan berdasarkan pengalaman bertahun-tahun, jika ketinggian hanya 2 derajat maka hilal tidak akan terlihat. Karena itu, pemerintah memutuskan 1 Ramadan jatuh pada Minggu (3/4).

Amin menegaskan dalam menentukan 1 Ramadan, pemerintah menggunakan metode hisab (hitung) dan rukyat (pemantauan). Sementara, Muhammadiyah menggunakan hisab dan berpedoman bahwa ketinggian hilal tidak harus 2 derajat.

“Hanya perbedaan metode saja. Jadi selama metode ini tidak sama pasti juga hasilnya akan berbeda. Kecuali kalau posisi hilalnya 3 derajat pasti sama,” terang Amin.Amin mengingatkan agar persoalan ini tidak dilanjutkan dan dijadikan polemik. Sebab, baik kelompok yang menentukan 1 Ramadan jatuh pada 2 maupun 3 April sudah sama-sama menjalankan puasa.

Ia mengimbau agar masyarakat menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk dan saling menghormati. Ia juga menegaskan pemerintah tidak memiliki kepentingan apapun dalam penentuan 1 Ramadan. “Jadi saya sekali lagi mengatakan tidak mungkin ada settingan, untuk apa, apa kepentingannya?” tutur Amin.

Sumber : CNN Indonesia