Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pertahanan Indonesia (Unhan) Prof Salim Said, menyebut bahwa saat ini kondisi partai politik di rezim Presiden Jokowi bukan lagi sebuah konsolidasi demokrasi.
Ia menerangkan, sebesar 82 persen partai yang berada dalam parlemen merupakan bagian dari pemerintahan Jokowi, bukan sebagai oposisi.
Menanggapi hal itu, Salim pun menilai penggabungan para partai hingga menjadi gemuk ini merupakan konsolidasi kekuatan Jokowi.
“Untuk proses politik Indonesia, menurut saya, itu bukan konsolidasi demokrasi, itu lebih merupakan konsolidasi kekuatan Jokowi,” kata Salim Said, ujarnya dilansir melalui kanal Youtube Akbar Faizal Uncensored Kamis, 27 Januari 2022.
Dia menyebut mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut makin kuat, dan hal ini terbukti dengan terpilihnya keluarga Jokowi sebagai pemimpin daerah.
Di antaranya Gibran Rakabuming Raka yang kini menjadi Wali Kota Solo, serta menantunya yang menjadi Wali Kota Medan.
Menurut Salim Said, semua perolehan kursi kepala daerah tersebut tidak mungkin dapat diraih jika bukan karena posisi Jokowi yang kuat.
“Dan itu kan risikonya berat, apakah Jokowi bisa bertahan mempertahankan kekuatannya setelah dia mundur, selesai menjadi presiden?” ujarnya.
Dia mengatakan anak dan menantu Jokowi dapat menjadi Wali Kota Solo dan Medan disebabkan adanya dukungan dari partai-partai kekuatan politik.
Intelektual politik militer ini menyatakan ini bukan contoh yang baik bagi demokrasi di Indonesia.
Pasalnya, seperti tercatat dalam sejarah, Indonesia baru saja melakukan sidang MPR dengan keputusan melawan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
“Lah kok kita punya presiden (yang) KKN-nya terang-terangan. Anaknya yang cuma punya pengalaman jual martabak jadi wali kota,” tutur Salim.
Selain itu, kabar karier politik menantu Jokowi yang mengisi jabatan sebagai Wali Kota Medan pun tidak pernah terdengar.
“Itu bagi pendidikan politik Indonesia, konsolidasi seperti itu sangat melukai perjalanan demokrasi di Indonesia,” ucapnya.
