Oleh: Radhar Tribaskoro
Oleh: Radhar TribaskoroAda ironi yang sulit diabaikan dalam politik Indonesia mutakhir. Pada Hari Buruh 1 Mei yang lalu Presiden Prabowon melontarkan pertanyaan retoris kepada massa, “Setujukah kalian kepada program Makan Bergizi Gratis (MBG)?” Prabowo tentu berharap jawaban afirmatif, tetapi kebalikannya massa buruh malah meneriakkan “Tidaaak!”. Apa yang terjadi?
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memang ironis. Program yang secara moral tampak sulit ditolak—memberi makan anak-anak sekolah—justru memunculkan resistensi dari sebagian buruh dan rakyat kecil. Penolakan itu lalu sering disederhanakan sebagai sikap sinis, tidak tahu berterima kasih, atau bahkan anti terhadap kesejahteraan anak. Padahal persoalannya jauh lebih kompleks.
Sebagian besar buruh sesungguhnya tidak menolak anak-anak mendapat makanan bergizi. Yang mereka persoalkan adalah arah, prioritas, dan logika politik-ekonomi di balik program tersebut. Dalam pandangan mereka, MBG bukan sekadar soal makanan, melainkan tentang bagaimana negara mendefinisikan hubungan antara rakyat, pekerjaan, kesejahteraan, dan kekuasaan.
Karena itu, penolakan terhadap MBG harus dibaca sebagai gejala sosial yang lebih dalam: krisis kepercayaan antara negara dan kelas pekerja.
Selama bertahun-tahun, buruh Indonesia hidup dalam ketidakpastian ekonomi yang panjang. Upah sering tertinggal dari kenaikan biaya hidup. Outsourcing meluas. PHK datang bergelombang. Perlindungan sosial dianggap lemah. Dalam situasi seperti itu, program bantuan negara sering dipandang ambigu. Di satu sisi membantu, tetapi di sisi lain terasa seperti pengganti dari hak-hak ekonomi yang tidak pernah benar-benar dipenuhi.
Di titik itulah lahir kekhawatiran pertama: MBG akan menjadi narasi “tukar guling” dengan upah layak.
Banyak buruh merasa negara perlahan menggeser paradigma kesejahteraan. Alih-alih memastikan gaji cukup agar orang tua mampu memberi makan anak-anak mereka sendiri secara bermartabat, negara justru mengambil alih fungsi tersebut melalui program bantuan langsung. Buruh khawatir logika ini akan digunakan untuk menekan tuntutan kenaikan upah minimum.
Mereka bertanya: bila negara sudah memberi makan anak di sekolah, apakah nanti pengusaha dan pemerintah akan merasa tidak perlu lagi menaikkan upah? Apakah kebutuhan dasar keluarga akan dihitung sudah “disubsidi negara”, sehingga tuntutan living wage dianggap berlebihan?
Pertanyaan itu mungkin terdengar sinis, tetapi tidak lahir dari ruang kosong. Sejarah hubungan industrial Indonesia memang dipenuhi kompromi yang sering berujung pada pelemahan posisi tawar pekerja. Karena itu, MBG dibaca sebagian buruh bukan sebagai tambahan kesejahteraan, melainkan potensi substitusi terhadap hak ekonomi yang lebih mendasar.
Kecurigaan itu diperkuat oleh meningkatnya beban iuran dan pajak dalam beberapa tahun terakhir.
Di kalangan pekerja formal berkembang kecemasan bahwa pada akhirnya rakyat sendiri yang akan membiayai program tersebut melalui berbagai pungutan baru. Pengalaman polemik tentang Tapera, kenaikan PPN, BPJS, dan berbagai iuran lain membuat sebagian buruh memandang MBG dengan rasa waswas fiskal.
Mereka takut negara sedang membangun program populis berskala raksasa yang pada akhirnya dibebankan kembali kepada kelas pekerja melalui pajak tidak langsung atau potongan pendapatan. Dalam logika rumah tangga buruh, persoalannya sederhana: bila take-home pay berkurang, maka makan gratis di sekolah tidak otomatis membuat keluarga lebih sejahtera.
Karena itu muncul kritik: negara jangan memberi dengan tangan kanan sambil mengambil lebih banyak dengan tangan kiri.
Kritik lain datang dari soal prioritas pembangunan pendidikan.
Banyak masyarakat menilai masalah pendidikan Indonesia tidak berhenti pada isu gizi. Di banyak daerah, sekolah rusak, laboratorium minim, akses internet buruk, dan kesejahteraan guru masih rendah. Dalam perspektif ini, MBG dianggap terlalu menonjol sebagai program simbolik, sementara problem fundamental pendidikan belum terselesaikan.
Ada ketakutan bahwa anggaran sangat besar untuk MBG akan “memakan” ruang fiskal sektor pendidikan lain. Buruh dan kelas bawah sering berpikir pragmatis: apa gunanya anak kenyang bila kualitas sekolah tetap buruk dan peluang kerja masa depannya tetap sempit?
Pertanyaan itu penting karena rakyat miskin memandang pendidikan terutama sebagai alat mobilitas sosial. Jika pendidikan gagal mengangkat derajat ekonomi, maka makan gratis di sekolah terasa seperti solusi parsial.
Belum lagi persoalan korupsi dan efisiensi logistik.
Di negara dengan sejarah panjang kebocoran anggaran, skeptisisme publik bukan hal aneh. Skala MBG yang sangat besar otomatis memunculkan pertanyaan tentang vendor, distribusi, pengadaan bahan pangan, hingga potensi rente politik.
Sebagian buruh khawatir program ini akhirnya lebih menguntungkan perusahaan besar penyedia pangan dibanding petani kecil dan UMKM lokal. Mereka takut MBG berubah menjadi proyek korporatisasi pangan: uang negara mengalir ke jaringan kontraktor besar, sementara rakyat hanya menerima sisa efisiensinya.
Kekhawatiran ini bukan sekadar paranoia. Dalam banyak proyek publik di Indonesia, persoalan kualitas dan mark-up memang terus berulang. Karena itu publik bertanya: apakah makanan yang sampai ke anak-anak benar-benar bergizi, atau hanya memenuhi target administratif?
Dimensi lain yang jarang dibahas adalah soal kedaulatan pangan.
Program makan sekolah dalam skala nasional membutuhkan rantai pasok sangat besar: beras, telur, susu, ayam, daging, sayur, dan bahan pangan lainnya. Bila kebutuhan itu dipenuhi melalui impor, maka MBG justru dianggap memperbesar ketergantungan Indonesia pada pasar global.
Di sinilah sebagian kelompok tani dan buruh industri pangan mulai bersikap kritis. Mereka khawatir program ini tidak dibangun berbasis produksi lokal, melainkan menjadi pasar raksasa bagi impor susu, daging, atau bahan baku pangan tertentu.
Bila itu terjadi, maka MBG memang memberi makan anak-anak, tetapi pada saat yang sama melemahkan petani dan produsen domestik. Program sosial akhirnya justru menciptakan paradoks ekonomi nasional.
Karena itu banyak kritik sebenarnya tidak diarahkan pada tujuan MBG, melainkan pada desain ekonominya: siapa yang diuntungkan dalam rantai pasok sebesar itu?
Namun ada dimensi yang lebih filosofis lagi: soal otonomi keluarga.
Sebagian rakyat merasa negara mulai terlalu jauh masuk ke ruang domestik keluarga. Mereka tidak menolak bantuan, tetapi ingin negara hadir dengan cara berbeda: menjaga harga pangan tetap murah, menciptakan pekerjaan stabil, memperkuat layanan kesehatan, dan memastikan penghasilan cukup.
Dalam pandangan ini, tugas negara bukan menggantikan fungsi keluarga, melainkan memperkuat kemampuan keluarga menjalankan fungsinya sendiri.
Karena itu muncul kritik bahwa negara seolah lebih sibuk menentukan menu makan anak sekolah dibanding memastikan ayah-ibunya memiliki penghasilan layak. Ada pula kekhawatiran budaya: menu seragam nasional mungkin tidak sesuai dengan kebiasaan makan lokal atau kebutuhan spesifik anak tertentu.
Di titik ini, MBG menyentuh persoalan yang lebih besar daripada gizi: hubungan antara negara dan masyarakat.
Negara modern memang cenderung makin dalam masuk ke kehidupan sehari-hari warga, dari pendidikan hingga pola konsumsi. Tetapi bila intervensi itu tidak dibarengi rasa percaya, publik akan melihatnya sebagai kontrol, bukan perlindungan.
Meski demikian, kritik terhadap MBG juga perlu ditempatkan secara proporsional.
Banyak negara menjalankan program makan sekolah dan berhasil meningkatkan kesehatan, konsentrasi belajar, serta kualitas sumber daya manusia. Brasil memiliki program makan sekolah nasional yang melibatkan petani lokal. India menjalankan Midday Meal Scheme untuk jutaan siswa. Bahkan Jepang menjadikan makan sekolah sebagai bagian pendidikan sosial dan kedisiplinan.
Masalahnya, keberhasilan program seperti itu sangat tergantung pada konteks sosial-politik.
Jika rakyat percaya bahwa negara bekerja untuk mereka secara keseluruhan, program makan sekolah diterima sebagai investasi kolektif. Tetapi bila rakyat merasa negara gagal menghadirkan keadilan ekonomi, program serupa bisa dibaca sebagai kosmetik politik.
Karena itu tantangan terbesar MBG bukan sekadar logistik atau anggaran, melainkan legitimasi sosial.
Pemerintah harus mampu meyakinkan rakyat bahwa MBG bukan pengganti pembangunan ekonomi produktif. Program itu harus terhubung dengan penciptaan lapangan kerja, penguatan petani, koperasi pangan, UMKM lokal, dan industri domestik. Bila tidak, MBG akan terus dipersepsikan sebagai kebijakan konsumsi jangka pendek.
Sebaliknya, bila MBG mampu menciptakan rantai ekonomi baru—petani lokal memasok bahan pangan, koperasi mengelola distribusi, UMKM memasok dapur sekolah, industri pangan nasional tumbuh—maka program itu dapat berubah dari sekadar bantuan menjadi mesin konsolidasi ekonomi rakyat.
Di sinilah sebenarnya visi yang lebih besar mulai terlihat.
MBG mungkin tidak dimaksudkan sekadar memberi makan anak sekolah. Program itu tampaknya dirancang sebagai instrumen geoekonomi domestik: mengkonsolidasikan sektor pangan nasional, membangun jaringan distribusi, dan menciptakan stabilitas sosial di tengah dunia yang semakin tidak pasti.
Tetapi visi sebesar itu memerlukan satu syarat utama: kepercayaan publik.
Tanpa kepercayaan, bahkan nasi gratis pun bisa dianggap ancaman.
Dan sejarah politik modern menunjukkan, rakyat jarang menolak makanan. Yang mereka tolak adalah ketika makanan dipakai untuk menggantikan keadilan.===
BANDUNG, 7 Mei 2026
*Penulis:
*Pendiri Forum Aktivis Bandung
Anggota Komite Eksekutif KAMI
Presidium KAPPAK
Ketua Komite Kajian Ilmiah Forum Tanah Air
