Oleh: Entang Sastraatmadja
Oleh: Entang SastraatmadjaPresiden adalah pemimpin tertinggi dalam sistem pemerintahan republik. Dalam konteks Indonesia, presiden memegang dua peran sekaligus: sebagai kepala negara, simbol kedaulatan dan persatuan bangsa; serta kepala pemerintahan, pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi dalam menjalankan roda administrasi negara.
Merujuk UUD 1945, posisi presiden bukan sekadar jabatan administratif, melainkan amanah konstitusional yang menentukan arah bangsa. Bahkan secara etimologis, istilah presiden berasal dari bahasa Latin prae (di depan) dan sedere (duduk), yang bermakna “mereka yang duduk di depan”—memimpin, bukan sekadar hadir.
Ironisnya, meskipun Pemilihan Presiden NKRI periode 2029–2034 masih relatif jauh, aroma dukung-mendukung sudah mulai menguat di ruang publik. Setidaknya, dua partai politik—Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)—secara terbuka telah menyatakan dukungan agar Prabowo Subianto kembali memimpin Indonesia untuk periode kedua.
Sinyal ini tentu tidak bisa dianggap angin lalu. PAN dan PKB, yang saat ini berada dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo, memiliki kalkulasi politik sendiri. Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, secara tegas menyatakan partainya akan tetap setia mendukung Prabowo pada Pilpres 2029, dengan alasan keberlanjutan pembangunan yang dinilai tidak cukup hanya satu periode. Bahkan, Wakil Ketua Umum PAN Edi Suparno menyebut ambisi PAN untuk mengusulkan kader internal—termasuk Zulhas sendiri—sebagai calon wakil presiden.
Hal serupa disampaikan PKB. Partai ini menyatakan kesiapan untuk mendukung Prabowo dua periode, bahkan kabarnya telah disampaikan langsung di Istana Negara sebagai bentuk komitmen politik. Menariknya, PKB sempat menilai dukungan dini semacam ini terkesan “tergesa-gesa”. Namun, seiring waktu, mereka justru ikut menguatkan barisan pendukung petahana untuk 2029.
Menanggapi dinamika tersebut, Presiden Prabowo mengambil sikap yang relatif menenangkan. Ia meminta semua pihak fokus bekerja terlebih dahulu untuk rakyat, mengingat masa jabatan periode pertama baru saja dimulai. Sikap ini patut diapresiasi, karena mengingatkan bahwa kerja nyata lebih mendesak daripada manuver elektoral dini. Sementara itu, partai-partai lain seperti PKS dan NasDem menyatakan belum secara resmi membahas sikap politik mereka untuk Pilpres 2029.
Namun, berbicara tentang Presiden NKRI 2029–2034 memang tidak semata soal siapa yang didukung. Yang jauh lebih penting adalah soal kualitas kepemimpinan itu sendiri.
Periode 2029–2034 adalah fase krusial. Ini merupakan jendela terakhir bagi Indonesia untuk memaksimalkan bonus demografi, sebelum memasuki era populasi menua menuju 2045. Karena itu, presiden pada periode tersebut harus memenuhi sejumlah kriteria strategis.
Pertama, visi taktis menuju Indonesia Emas 2045. Presiden 2029 harus mampu menerjemahkan visi besar menjadi langkah konkret, terutama dalam mentransformasi ekonomi agar Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income trap).
Kedua, fokus pada kualitas SDM dan penguasaan teknologi. Pendidikan, kesehatan, riset, literasi digital, dan penguatan kompetensi generasi muda harus menjadi prioritas utama agar bangsa ini adaptif terhadap perubahan teknologi yang masif.
Ketiga, ketahanan terhadap krisis global dan kemampuan adaptasi. Dinamika geopolitik, perubahan iklim, dan ketidakpastian ekonomi global menuntut presiden yang mampu menjaga keberlanjutan lingkungan, mempercepat transisi energi, sekaligus memainkan diplomasi strategis demi stabilitas nasional.
Keempat, integritas dan kepastian hukum. Pemimpin masa depan harus memiliki kecerdasan emosional dan integritas tinggi, guna menjamin penegakan hukum yang adil, pemerintahan yang bersih, serta iklim investasi yang berkeadilan.
Kelima, inklusivitas dan persatuan nasional. Di tengah kemajemukan sosial dan politik, presiden 2029–2034 harus mampu merangkul semua golongan, menjadi jembatan kepentingan, serta menjaga stabilitas nasional selama masa transisi pembangunan. Tentu saja, seluruhnya tetap harus memenuhi syarat konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Pemilu, termasuk rekam jejak yang tidak pernah mengkhianati negara.
Pemilihan Presiden 2029 memang masih cukup lama. Namun, membahas kualitas kepemimpinan sejak dini adalah keniscayaan. Seorang sahabat pernah mengingatkan bahwa daripada tergesa mengusulkan nama, jauh lebih relevan jika kita lebih dulu mendalami kualitas presiden yang kita butuhkan.
Sebuah pengingat yang layak direnungkan bersama.
(Penulis, Anggota Dewan Pakar DPN HKTI)
