Nilai rupiah kini telah menyentuh Rp17.600 per USD — level terlemah baru sepanjang sejarah Republik Indonesia, melampaui puncak Krisis Moneter 1998. Pelemahan tajam yang berlanjut sejak akhir 2024 ini menempatkan rupiah di jajaran lima mata uang terlemah dunia terhadap dolar AS. Belum terlihat tanda-tanda pembalikan tren yang kuat.
Sementara itu, asumsi kurs dalam APBN 2026 hanya Rp16.500 per USD. Selisihnya kini sudah mencapai lebih dari 6%. Baru berjalan beberapa bulan, postur anggaran negara sudah melenceng signifikan. Tekanan ini akan semakin terlihat saat APBN-P dibahas pada Juni–Agustus 2026.
Presiden Prabowo Subianto merespons pelemahan ini dengan nada tenang. Dalam sambutannya di Nganjuk (16 Mei 2026), beliau menyatakan masyarakat desa “tidak pakai dolar”, sehingga tidak perlu terlalu khawatir. Pernyataan ini sekaligus menanggapi narasi yang menyebut Indonesia berisiko collapse atau chaos. Meski dimaksudkan menenangkan, komentar tersebut menuai kritik karena dianggap meremehkan dampak riil pelemahan rupiah terhadap ekonomi secara keseluruhan.
Bukan Hanya Kurs: Fondasi Ekonomi 2026 vs 1998
Pelemahan rupiah memang mencetak rekor memalukan, tetapi kurs bukan satu-satunya ukuran kekuatan ekonomi. Indonesia saat ini jauh lebih resilien dibandingkan 1998:
- PDB nominal: Dari ~US$90 miliar (1998) menjadi ~US$1,55 triliun (2026) — naik puluhan kali lipat.
- Cadangan devisa: Dari US$14,4 miliar menjadi sekitar US$148 miliar.
- Pendapatan per kapita: Dari US$463 menjadi sekitar US$5.520.
- Utang luar negeri: Membengkak menjadi ~US$438 miliar, tetapi rasio terhadap PDB masih terkendali.
Fondasi makro yang lebih besar, perbankan yang lebih kuat, dan cadangan devisa yang tebal memberikan ruang manuver yang jauh lebih lebar daripada era krismon. Ini yang membuat pelemahan saat ini belum berubah menjadi krisis sistemik.
Namun, risiko tetap nyata dan tidak boleh disepelekan.
Efek Domino yang Mengintai
Pelemahan rupiah ke level ini langsung berdampak luas:
– Biaya impor naik → inflasi imported semakin terasa.
– Perusahaan dengan utang valas dan margin tipis tertekan berat → ancaman PHK massal dan perlambatan investasi.
– Subsidi energi berpotensi membengkak ketika APBN-P direvisi.
Revisi APBN-P Juni–Agustus mendatang akan menjadi ujian sesungguhnya. Asumsi kurs dan harga minyak yang terlalu optimis harus disesuaikan ke realitas yang lebih pahit. Tanpa penyesuaian kebijakan yang tegas, risiko stagflasi (pertumbuhan lambat + inflasi tinggi) semakin mendekat.
Pernyataan presiden yang menekankan “orang desa tidak pakai dolar” memang benar secara harfiah. Namun, rupiah yang lemah tetap memengaruhi harga pupuk, bahan baku, obat-obatan, suku cadang, hingga biaya transportasi — hal-hal yang langsung dirasakan petani, UMKM, dan masyarakat pedesaan sekalipun mereka tidak pernah memegang dolar.
Kesimpulan:
Ekonomi Indonesia 2026 bukan ekonomi 1998. Fondasi yang lebih kuat memberikan optimisme jangka menengah. Namun, pelemahan rupiah ke rekor terburuk sepanjang sejarah adalah sinyal serius yang mencerminkan akumulasi tekanan kebijakan fiskal, ketergantungan impor, dan sentimen pasar.
Bagi pemerintahan Prabowo, tantangan utamanya jelas: menjaga rupiah tetap terkendali di kisaran Rp17.000–18.000. Melewati batas itu lampu kuning. Jika tembus Rp20.000, lampu merah akan menyala terang — dan dampak sosial-ekonominya tidak lagi bisa dianggap remeh dengan kalimat “orang desa tidak pakai dolar”.
Rupiah memang bukan segalanya.
Tapi ketika rupiah ambruk separah ini, daya beli dan beban hidup rakyat kecil yang paling cepat tergerus.
