Fusilatnews – Dalam sejarah republik ini, jarang sekali seorang presiden berani menanggalkan selubung kenegarawanan di depan publik. Tapi Joko Widodo, dalam pidatonya yang menyatakan akan “memimpin langsung PSI”, justru melakukan hal itu dengan kepala tegak dan senyum percaya diri. Ia tidak sedang menunjukkan kebijaksanaan seorang pemimpin, melainkan memperlihatkan ambisi seorang ayah yang mabuk kuasa dan terperangkap dalam ilusi dinasti.
Pidato itu menandai babak baru dalam drama politik Jokowi—drama yang semakin kehilangan makna kenegaraan dan berubah menjadi sandiwara keluarga. Dengan mengatakan dirinya akan turun tangan memimpin PSI demi “membimbing anak-anak muda”, Jokowi sebetulnya sedang berkata terang-terangan: “Saya akan memastikan Gibran dan Kaesang tetap punya panggung.”
Ini bukan lagi soal strategi politik, melainkan tentang seseorang yang menolak pensiun dari kekuasaan. Jokowi tak rela panggung negara ditutup baginya. Ia membangun kerajaan kecil dengan PSI sebagai instrumen, Kaesang sebagai simbol, dan Gibran sebagai pelapis kekuasaan di tingkat nasional.
Namun publik bukanlah penonton yang buta. Rakyat tahu, dua anak Jokowi itu bukanlah figur yang lahir dari prestasi atau kapasitas. Mereka tumbuh di atas relasi kuasa, bukan kompetensi. Gibran menjadi wali kota bukan karena keunggulan intelektual atau visi kebangsaan, melainkan karena nama belakangnya. Kaesang pun serupa, melesat dari pengusaha pisang goreng menjadi ketua partai politik, seolah negeri ini kekurangan kader cerdas dan berintegritas.
Pidato Jokowi hanya mempertegas apa yang selama ini dicurigai publik: bahwa di balik citra sederhana dan tutur merakyatnya, bersemayam ambisi besar untuk menanam dinasti politik. Ia bukan negarawan yang menyiapkan generasi baru untuk bangsa, tetapi seorang patriark yang menyiapkan kursi bagi darah dagingnya.
Negarawan sejati tahu kapan harus mundur. Mereka menanam nilai, bukan garis keturunan. Mereka melahirkan penerus ide, bukan penerus nama. Jokowi sebaliknya—ia menukar nilai-nilai itu dengan kepentingan keluarga. Dalam dirinya, kata “pengabdian” telah bergeser menjadi “pemeliharaan kekuasaan”.
Kekuasaan, kata Lord Acton, cenderung korup, dan kekuasaan absolut korup secara absolut. Jokowi kini bukan sekadar korup dalam arti kekuasaan, tetapi juga dalam makna moral: ia mengkhianati harapan rakyat yang dulu memilihnya karena percaya ia berbeda.
Kini, perbedaan itu telah sirna. Ia bukan lagi simbol kesederhanaan yang datang dari rakyat, tapi contoh paling vulgar dari nepotisme di era modern. Dari Istana Negara hingga markas PSI, aroma keluarga makin menyengat—dan dengan pidatonya sendiri, Jokowi telah menegaskan satu hal: bahwa ia bukan lagi milik bangsa, melainkan milik dinasti kecil bernama keluarga Widodo.
Dan dengan demikian, sejarah mencatat: pidato Jokowi bukan sekadar pernyataan politik, melainkan pengakuan tanpa malu—bahwa ia tak lagi seorang negarawan. Ia hanyalah bapak yang haus kuasa, yang menolak berhenti bahkan setelah tirai kekuasaan seharusnya turun.
