Fusilatnews – Hari ini, kantor kami kembali mati lampu. Bukan sebentar—berjam-jam. Operasional lumpuh. Rapat tertunda. Sistem terganggu. Kerugian tak terhindarkan. Dan ini bukan kejadian pertama.
Pertanyaan sederhana pun muncul: ini zaman kapan?
Di negara asal saya, pemadaman listrik berjam-jam di kawasan bisnis nyaris tak pernah terjadi. Kalau pun ada gangguan, penjelasan cepat, kompensasi jelas, dan tanggung jawab tegas. Listrik bukan sekadar fasilitas teknis, melainkan fondasi kepercayaan dalam dunia usaha.
Kami, para investor asing, datang ke Indonesia bukan tanpa komitmen. Kami taat membayar pajak setiap tahun. Itu tidak mudah. Prosesnya panjang, aturannya kompleks, dan biayanya tidak kecil. Namun kami jalani karena percaya: pajak adalah kontribusi untuk negara, dan negara—melalui institusinya—memberikan layanan yang layak sebagai imbal balik.
Di titik inilah masalah muncul.
BUMN seperti PLN seharusnya memikul tanggung jawab penuh atas kualitas layanan publiknya. Listrik bukan barang mewah. Ia adalah urat nadi ekonomi. Ketika listrik padam tanpa kepastian, yang terganggu bukan hanya aktivitas harian, tetapi juga iklim investasi.
Dalam dunia bisnis, prinsipnya sederhana dan kejam: jika kami gagal melayani pelanggan dengan baik, kami bangkrut. Tidak ada toleransi. Tidak ada alasan. Pasar akan menghukum. Standar profesionalisme bukan pilihan, melainkan keharusan untuk bertahan hidup.
Maka wajar jika kami berharap BUMN bekerja dengan standar yang sama—bahkan lebih tinggi. Karena BUMN membawa nama negara. Setiap gangguan layanan bukan hanya soal teknis, tetapi juga reputasi nasional.
Saya tahu, dan saya percaya, banyak orang baik, pekerja keras, dan tulus di tubuh BUMN. Kritik ini bukan ditujukan pada individu. Masalahnya ada pada standar sistemik: manajemen risiko, kesiapan infrastruktur, akuntabilitas, dan budaya profesionalisme.
Jika standar ini tidak diperbaiki, pertanyaan besar akan terus menggantung: kapan Indonesia benar-benar menjadi negara maju? Negara maju bukan hanya soal gedung tinggi atau angka pertumbuhan ekonomi, tetapi soal keandalan layanan publik yang bisa dipercaya tanpa perlu diminta.
Kritik ini saya sampaikan bukan karena benci. Justru sebaliknya. Saya mengkritik karena saya peduli. Saya mencintai Indonesia. Saya ingin negeri ini bukan hanya ramah bagi investasi, tetapi juga tangguh, profesional, dan bermartabat di mata dunia.
Karena pada akhirnya, investasi bukan hanya soal modal yang masuk—tetapi soal kepercayaan yang bertahan. 🇮🇩❤️
