Oleh: Radhar Tribaskoro
Oleh: Radhar TribaskoroKeputusan Indonesia untuk bergabung dalam Board of Peace (BoP) yang diprakarsai oleh Board of Peace dan digerakkan oleh visi Donald Trump menimbulkan perdeebatan di dalam negeri. Tidak kurang Dino Patti Djalal, mantan Dubes Indonesia di AS, mengomentari langkah tersebur dalam sebuah podcast yang viral.
Langkah Prabowo menerima unfangan Trump bukanlah langkah reaktif, apalagi seremonial. Itu adalah pilihan politik strategis di tengah pergeseran besar tatanan dunia—sebuah upaya menempatkan Indonesia bukan sebagai penonton, tetapi sebagai aktor yang ikut membentuk arah sejarah. Untuk memahami makna langkah ini, kita perlu melihat BoP bukan sebagai lembaga final, melainkan sebagai simpul evolusi gagasan, terutama dalam cara Trump membaca konflik global dan keterbatasan institusi lama.
Dari Deal of the Century ke Board of Peace
BoP tidak lahir dari ruang hampa. Ia adalah fase terbaru dari evolusi pemikiran Trump tentang konflik Palestina–Israel dan, lebih luas lagi, tentang bagaimana konflik global seharusnya dikelola. Pada 2020, Trump meluncurkan Deal of the Century—sebuah proposal yang secara terang-terangan menyingkirkan banyak tuntutan politik Palestina demi stabilitas geopolitik versi Amerika. Rencana itu gagal memperoleh legitimasi internasional, tetapi menyisakan satu benang merah: Trump meyakini bahwa konflik tak akan selesai lewat diplomasi normatif ala PBB, melainkan melalui deal-making langsung yang ditopang kekuatan ekonomi dan politik.
Setelah itu muncul gagasan rekonstruksi Gaza—pendekatan yang menggeser fokus dari kedaulatan politik ke pembangunan ekonomi dan infrastruktur pasca-konflik. Logikanya sederhana sekaligus problematik: kemiskinan dan kehancuran fisik dianggap sebagai akar radikalisme, sehingga solusi ditarik ke ranah investasi, pembangunan, dan tata kelola baru. Dari sini, BoP adalah lompatan berikutnya: sebuah forum elite, fleksibel, minim birokrasi, yang dirancang untuk “menyelesaikan” konflik tanpa harus terikat pada mandat, resolusi, dan prosedur berlapis.
Apa yang Trump inginkan dari BoP? Pertama, efektivitas—atau setidaknya kesan efektivitas—yang tak ia temukan dalam United Nations. Kedua, reposisi kepemimpinan global Amerika di era pasca-hegemonik: bukan lagi sebagai penjaga tatanan liberal, melainkan sebagai broker utama kesepakatan. Ketiga, pembingkaian ulang konflik global sebagai persoalan manajerial dan investasi, bukan persoalan politik dan keadilan struktural. Dalam kerangka ini, BoP secara implisit mengecilkan PBB: bukan dengan membubarkannya, melainkan dengan mem-bypass-nya—menciptakan jalur alternatif di mana keputusan penting bisa diambil tanpa harus menunggu konsensus universal.
Kepentingan Indonesia: Konkret, Moral, dan Representatif
Indonesia memasuki BoP dengan tujuan yang jauh lebih konkret dan bermuatan moral. Prioritasnya jelas: menghentikan kekerasan di Gaza, melindungi warga sipil, dan memperluas akses bantuan kemanusiaan. Tujuan-tujuan ini bukan retorika melainkan mandat konstitusional dan refleksi sejarah panjang Indonesia dalam memperjuangkan keadilan global. Bergabung dalam BoP memberi Indonesia kanal langsung untuk mendorong ceasefire, koridor kemanusiaan, dan mekanisme perlindungan sipil—di ruang di mana keputusan mulai dirumuskan.
Lebih dari itu, Indonesia membawa kepentingan representatif: menjadi suara Palestina di meja yang selama ini didominasi kekuatan besar dan aktor non-negara berpengaruh. Dalam struktur BoP yang cair, absennya aktor Global South justru akan memperkuat bias solusi ke arah kepentingan modal dan stabilitas semu. Kehadiran Indonesia menahan laju itu—setidaknya dengan memastikan bahwa isu kedaulatan, hak sipil, dan martabat manusia tidak sepenuhnya tenggelam oleh bahasa proyek dan investasi.
Di sinilah paradoks BoP menjadi ruang peluang. Meski lahir dari kegelisahan oligarki global, ia belum mengeras menjadi institusi tertutup. Indonesia dapat memanfaatkannya sebagai arena kontestasi gagasan: mendorong agenda kemanusiaan sambil menguji batas-batas pragmatisme baru yang ditawarkan Trump.
Siapa Menguat, Siapa Tersingkir?
Tatanan ekonomi liberal kapitalistik yang mendominasi dunia dalam 80 tahun terakhir ini yang sedang runtuh saat ini adalah tatanan
Oligarki global selama ini dianggap mengendalikan keputusan-keputusan publik di level nasional maupun internasional. Pergeseran menuju multipolarisme bukan slogan; ia adalah hasil akumulasi tekanan struktural yang saling bertaut. Setidaknya ada tiga lapis perubahan yang relevan.
Pertama, pergeseran kekuatan ekonomi dan keuangan. Dominasi finansial Barat—yang selama puluhan tahun menopang globalisasi neo-liberal—mulai tergerus. Krisis finansial berulang, inflasi pasca-pandemi, dan politisasi mata uang (sanksi, asset freezing) melemahkan kepercayaan pada sistem lama. Di sisi lain, muncul jalur alternatif: perdagangan bilateral non-dolar, sistem pembayaran baru, dan pendalaman pasar domestik di Asia. Kekuatan yang menguat di sini bukan lagi korporasi transnasional Barat semata, melainkan koalisi negara–pasar di Asia dan Global South yang mengombinasikan peran negara dengan mekanisme pasar.
Kedua, pergeseran kekuatan politik dan keamanan. Dunia bergerak dari satu pusat keputusan ke banyak pusat. Aliansi lama retak, konflik menjadi lebih terfragmentasi, dan intervensi militer kehilangan legitimasi. Negara-negara menengah memperoleh ruang manuver lebih besar—bukan karena mereka kuat secara absolut, tetapi karena kekuatan besar saling mengunci. Dalam kondisi ini, forum ad hoc seperti BoP muncul sebagai respons cepat, meski berisiko dangkal. Kekuatan yang tersingkir di sini adalah monopoli legitimasi Barat; yang menguat adalah issue-based coalitions yang cair dan situasional.
Ketiga, pergeseran kekuatan ide dan legitimasi. Oligarki global melemah bukan karena kehilangan kekayaan, melainkan karena kehilangan narasi. Janji globalisasi—pertumbuhan merata, stabilitas, perdamaian—tidak terwujud. Ketimpangan membesar, konflik berulang, dan kepercayaan publik runtuh. Yang menggantikan bukan satu ideologi tunggal, melainkan pluralitas pendekatan: nasionalisme ekonomi, pragmatisme pembangunan, dan pencarian stabilitas yang kontekstual. Dalam lanskap ini, legitimasi tidak lagi otomatis datang dari institusi global, melainkan dari delivery—kemampuan menghasilkan hasil nyata.
BoP berdiri tepat di persimpangan tiga pergeseran ini. Ia adalah upaya oligarki global untuk beradaptasi—mengganti institusi berat dengan mekanisme ringan, mengganti norma dengan kesepakatan, mengganti universalitas dengan efektivitas semu. Apakah ia akan berhasil? Itu masih terbuka. Tetapi justru karena sifatnya yang belum matang, ruang intervensi aktor seperti Indonesia menjadi relevan.
Prabowo: Hadir atau Disantap
Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, Indonesia memilih strategi kehadiran aktif. Prinsipnya sederhana: If you are not at the table, you are on the menu. Dalam transisi multipolar, ketidakhadiran bukan netralitas, melainkan penghilangan diri dari proses penentuan. Dengan masuk ke BoP, Indonesia memastikan dirinya berada di ruang awal perumusan—bukan sekadar di tahap implementasi yang sering kali sudah bias.
Strategi ini bukan tanpa risiko. Ada bahaya kooptasi, normalisasi solusi dangkal, dan legitimasi terhadap agenda yang menyingkirkan akar masalah. Namun alternatifnya—menolak dan menjauh—berisiko lebih besar: membiarkan keputusan dibuat tanpa suara Global South yang kredibel.
Pandangan Dino Patti Djalal dalam podcastnya tentang BoP menarik karena mencerminkan visi Eropa yang masih terikat pada tatanan unipolar normatif. Kekhawatiran terhadap legitimasi, prosedur, dan konsistensi memang valid. Namun dunia yang sedang berubah sering kali bergerak lebih cepat dari kerangka lama. BoP—dengan segala kekurangannya—adalah gejala zaman baru yang tak sepenuhnya bisa dihakimi dengan standar institusi abad ke-20.
Penutup: Di Antara Realisme dan Harapan
BoP adalah cermin kegelisahan global dan sekaligus eksperimen berisiko. Bagi Indonesia, bergabung bukan berarti menyetujui semua premisnya, melainkan memasuki arena untuk memperjuangkan tujuan konkret: menghentikan kekerasan, melindungi warga sipil, dan memastikan Palestina tidak terhapus dari peta keputusan. Dalam dunia multipolar yang belum mapan, strategi terbaik sering kali bukan menunggu kejelasan, melainkan ikut membentuknya. Indonesia memilih hadir—dan itu, dalam politik global hari ini, adalah langkah yang paling realistis sekaligus paling bertanggung jawab.===
CIMAHI, 27 JANUARI 2026
Penulis:
Berijasah asli dari Jurusan Studi Pembangunan FE-Unpad
Anggota Komite Eksekutif KAMI
Ketua Komite Kajian Ilmiah Forum Tanah Air
