Bekasi, Fusilatnews — Puluhan ribu buruh dari berbagai konfederasi siap mengguncang Bekasi, Rabu (15/10/2025). Di bawah terik dan ketegangan politik, mereka menuntut satu hal: DPR segera membahas RUU Ketenagakerjaan yang dianggap terlalu lama dibungkam di gedung parlemen. Dari Lapangan Jababeka Botanical, suara serikat buruh akan menggema, menuntut keadilan upah dan menolak pemberangusan serikat pekerja.
Namun, bukan hanya jumlah massa yang membuat pemerintah waspada — sosok besar yang disebut-sebut akan hadir di tengah apel kebangsaan itu menjadi misteri yang siap mengguncang peta politik ketenagakerjaan nasional.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menyebut sedikitnya 50.000 buruh akan turun dalam apel akbar tersebut.
“Apel ini bertujuan mendorong agar RUU Ketenagakerjaan benar-benar berpihak kepada para pekerja, bukan kepada korporasi,” ujar Andi Gani dalam keterangan tertulisnya, Selasa (14/10/2025).
Kegiatan yang berlangsung dari pukul 14.00 hingga 17.30 WIB itu akan dihadiri gabungan massa dari KSPSI dan KSPI. Menariknya, Andi Gani mengungkapkan bahwa apel kali ini akan menghadirkan “seorang tokoh penting bangsa” yang identitasnya masih dirahasiakan.
“Beliau akan hadir sekitar pukul 15.30 WIB. Nanti kami semua akan menyampaikan orasi, pendapat, dan membacakan Deklarasi Kebangsaan Buruh Indonesia,” tambahnya.
Lebih lanjut, Andi Gani menegaskan bahwa isu utama yang akan digemakan para buruh adalah desakan agar RUU Ketenagakerjaan segera disahkan, penolakan terhadap upah murah, serta penentangan atas pemberangusan serikat pekerja.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut apel besar tersebut juga menjadi bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai berpihak pada masyarakat kecil.
“Program seperti kenaikan upah minimum, penghapusan utang UMKM, pembentukan koperasi desa, hingga makan bergizi gratis menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap kelas pekerja,” jelas Said.
Ia menambahkan, momentum Apel Besar Kebangsaan juga menjadi wujud dukungan terbuka terhadap arah kebijakan pemerintahan menjelang satu tahun masa jabatan Presiden Prabowo.
“Dukungan ini harus disampaikan secara terbuka, agar pemerintah tahu buruh tidak hanya menuntut, tapi juga siap mengawal kebijakan pro-rakyat,” pungkasnya.
