Fusilatnews – Hal begini adalah semakin fenomenal. Bahwa kehidupan pejabat dan rakyat kini benar-benar jauh berbanding antara tanah dan langit. Di satu sisi, rakyat kecil berjuang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya di tengah harga pangan yang terus merangkak naik. Di sisi lain, para pejabat hidup dalam ruang kerja yang menyerupai istana mini — berlantai parket, berfurnitur Jepara, dan berpendingin udara tiga lapis. Puncak dari kontras ini mencapai titik kulminasi pada gelombang demonstrasi 25–28 Agustus 2025, ketika kemarahan rakyat tumpah. Amok massa meledak, bukan sekadar karena ekonomi yang terjepit, tetapi karena rasa keadilan yang terkoyak.
Peristiwa kecil di Wisma Mandiri 2, Jakarta, Selasa (14/10/2025), menjadi gambaran sempurna dari ironi ini. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, melontarkan sindiran tajam kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait (Ara), saat berkunjung ke kantornya. Dengan nada setengah bercanda, Purbaya berkata, “Lihat ruang kerja Anda, ya? Anda kasih apartemen ukuran berapa? Enggak adil ini.” Sebuah kalimat yang mengguncang nalar publik — karena justru diucapkan oleh sesama pejabat negara, di ruang mewah yang dikelilingi sofa biru toska, meja kayu berlapis kaca, dan pigura foto raksasa bersama presiden.
Sindiran itu menyentuh inti persoalan: standar kemanusiaan yang retak di tengah birokrasi yang berlebihan glamor. Sementara pejabat menikmati ruang kerja seluas aula, rakyat hanya mendapat hunian bersubsidi seluas 36 meter persegi — rumah mungil yang dipaksa memuat harapan, kehangatan, dan masa depan. Ironi ini bukan sekadar soal estetika ruang, tetapi tentang cara negara memperlakukan martabat warganya.
Purbaya kemudian menegaskan perlunya revisi standar hunian rakyat. Ia menyebut bahwa ukuran 36 meter persegi untuk rumah tapak dan 45 meter persegi untuk apartemen sudah tak manusiawi. Ara, yang menjadi sasaran sindiran, berusaha menangkis dengan mengatakan bahwa ruang kerjanya juga berfungsi sebagai ruang rapat dan aspirasi. Ia menambahkan bahwa program perumahan subsidi kini mempertimbangkan lokasi kerja rakyat agar mereka tidak terpaksa tinggal jauh dari tempat mencari nafkah. Namun, argumentasi itu terasa hambar di tengah kenyataan bahwa kemewahan dan kesederhanaan kini terpisah oleh sekat yang makin tebal.
Jika pejabat harus diingatkan soal keadilan oleh pejabat lain, itu artinya negara sedang kehilangan kepekaan. Negara bukan lagi cermin dari penderitaan rakyatnya, melainkan bayangan panjang dari kekuasaan yang mulai kehilangan arah moral. Demonstrasi besar yang terjadi Agustus lalu adalah alarm keras bahwa rakyat tidak lagi ingin menjadi penonton dalam drama kemewahan elite. Mereka menuntut kesetaraan yang nyata — bukan sekadar slogan, bukan pula sekadar candaan yang diselipkan dalam pertemuan formal.
Mungkin, peristiwa di Wisma Mandiri 2 hanyalah secuil potret dari sistem yang bobrok. Tapi di balik “candaan” Purbaya, terselip pesan moral yang dalam: bahwa keadilan sosial tidak bisa lahir dari ruang-ruang ber-AC dengan meja kayu berukir Jepara, melainkan dari empati yang lahir ketika pejabat mau turun dan merasakan sesak hidup di ruang 36 meter persegi yang mereka tetapkan sendiri untuk rakyat.
