Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik Konsultan & Survei Indonesia (KSI)
Jakarta – Komandan Pusat Polisi Militer TNI Mayor Jenderal Yusri Nuryanto, Rabu (18/3/2026), menyatakan telah menangkap dan menahan empat tersangka pelaku teror penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus, Kamis (12/3/2026) lalu.
Keempatnya berasal dari Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, satuannya Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU). Mereka adalah tiga perwira, satu bintara. Yang perwira adalah Kapten NDB, Lettu SL dan Lettu BHW. Adapun yang bintara adalah Serda ES.
Sejak awal insiden terjadi, penulis sudah menduga pelakunya adalah oknum TNI. Sebab merekalah yang berkepentingan untuk membungkam Andrie yang baru saja merekam podcast bertajuk, “Remiliterisasi dan Judicial Review UU TNI”. Andrie selama ini juga getol mengkritisi TNI.
Tentu kita apresiasi Puspom TNI yang kurang dari seminggu sudah berhasil menangkap tersangka pelaku teror air keras, dan berani jujur bahwa tersangkanya adalah oknum TNI.
Akan tetapi, menangkap aktor lapangan saja tidak cukup. Yang juga diperlukan adalah mengungkap siapa dalang di balik aksi teror itu dan kemudian menangkapnya. Ini bukan teror atau percobaan pembunuhan biasa. Tapi teror politik untuk membunuh demokrasi.
Mereka hanya operator lapangan. Ibarat wayang, ada dalang yang menggerakkan mereka. Dalang itulah yang juga harus ditangkap.
Para perwira dan bintara itu memang berkepentingan untuk membungkam Andrie. Tapi kepentingan mereka barangkali cuma menjalankan perintah. Siapa yang memberi perintah? Siapa lagi kalau bukan pihak yang sangat berkepentingan dengan pembungkaman Andrie. Siapa dia? Biarkan Puspom TNI dan juga Polri untuk terus bekerja.
Tanpa menangkap dalang, kasus serupa diyakini akan terulang kembali. Seperti yang pernah menimpa Novel Baswedan, saat itu penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Munir Said Thalib, saat itu Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).
Dalam dua kasus teor dan pembunuhan itu, yang tertangkap hanya aktor-aktor lapangannya. Dalangnya masih ongkang-ongkang saja.
Para pelaku juga tak akan jera. Sebab Tim Mawar yang terlibat penculikan aktivis tahun 1997-1998 kini justru banyak menduduki jabatan strategis di pemerintahan.
Melawan Kodrat
TNI, seperti kata Panglima Besar Jenderal Sudirman dan Jenderal Oerip Soemohardjo, adalah tentara rakyat. Yakni tentara yang berasal dari rakyat dan bekerja untuk rakyat. Ketika kemudian TNI justru meneror rakyat, berarti mereka melawan kodratnya sebagai tentara rakyat.
Mengapa TNI justru kerap meneror atau memata-matai rakyatnya sendiri, seolah-olah dianggap sebagai musuh negara?
Mungkin karena TNI kekurangan ajang perang. Tapi tidak. Sebab Papua juga cukup menjadi ajang perang TNI melawan milisi separatis. Sayangnya, TNI banyak mengalami kekalahan di sana, sehingga milisi separatis pun masih eksis di Papua.
Presiden Prabowo Subianto, yang berencana mengirim puluhan ribu tentara ke Gaza, untuk menjaga perdamaian di sana, mungkin benar. Sebab mungkin tentara kekurangan ajang perang, meskipun hal ini tidak sepenuhnya benar, sehingga tentara suka iseng memata-matai dan meneror rakyatnya sendiri. Rakyat yang membayar pajak untuk membayar mereka.

Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik Konsultan & Survei Indonesia (KSI)






















