Apakah Identitas Selalu Menjadi Faktor Penyelamat?

By Paman BED

Ada satu keyakinan yang belakangan kerap mengemuka dalam diskusi publik—terutama ketika sejarah kelam kekerasan antar-kelompok kembali diangkat: bahwa identitas yang ditegaskan adalah benteng keselamatan, sementara identitas yang melebur justru mengundang petaka.
Sekilas, keyakinan ini terdengar masuk akal.

Sejarah memang mencatat banyak tragedi yang menimpa kelompok tertentu ketika kekuasaan berganti dan garis “kami” serta “mereka” ditarik secara brutal. Namun, apakah kesimpulan bahwa identitas selalu menjadi faktor penyelamat benar secara historis? Ataukah justru menyesatkan jika diterima tanpa kehati-hatian?

Pertanyaan ini tidak sederhana. Karena itu pula, ia layak direnungkan dengan kepala dingin.

Ketika Identitas Tidak Menyelamatkan

Mari kita mulai dari fakta yang sering luput dibicarakan.

Di Bosnia pada awal 1990-an, identitas Muslim Bosnia (Bosniak) sangat jelas—secara administratif maupun etnis—meskipun praktik keagamaannya relatif moderat. Namun kejelasan itu tidak menyelamatkan mereka. Di Srebrenica, ribuan laki-laki Muslim dibunuh bukan karena identitas mereka kabur, melainkan justru karena identitas itu tercatat, terdaftar, dan dikenali dengan sangat rapi.

Tragedi Rwanda 1994 bahkan lebih telanjang. Identitas Hutu dan Tutsi bukan hanya jelas, tetapi dilembagakan melalui kartu identitas negara. Hasilnya bukan perlindungan, melainkan pembantaian sistematis yang menewaskan sekitar 800.000 jiwa hanya dalam hitungan bulan.

Dalam dua kasus ini, identitas bukan benteng. Ia berubah menjadi alat seleksi korban.

Ketika Asimilasi Juga Tidak Menyelamatkan

Di sisi lain, sejarah juga mencatat tragedi yang menimpa kelompok yang telah lama berasimilasi.

Muslim Andalusia—yang berbicara bahasa Spanyol, berpakaian seperti warga setempat, bahkan sebagian menyembunyikan keyakinannya—tetap diburu pasca-Reconquista. Inkuisisi Spanyol tidak menanyakan seberapa cair identitas seseorang. Yang ditanya hanya satu hal: asal-usul.

Hal serupa dialami Muslim Rohingya. Meski hidup turun-temurun di Arakan dan menyerap budaya lokal, mereka tetap dicap “asing” ketika nasionalisme etno-religius Buddha menguat. Asimilasi tidak memberi perlindungan, karena yang dipersoalkan bukan perilaku, melainkan keberadaan itu sendiri.

Dari sini kita belajar satu pelajaran penting:
baik identitas yang tegas maupun identitas yang cair sama-sama tidak otomatis menyelamatkan.

Jadi, Apa yang Sebenarnya Menyelamatkan?

Jika identitas bukan jawaban tunggal, maka pertanyaannya bergeser: apa yang benar-benar menentukan keselamatan suatu kelompok?

Sejarah menunjukkan pola yang lebih konsisten pada tiga faktor berikut.

Pertama, kekuatan institusi dan negara hukum.
Kelompok minoritas relatif lebih aman di negara yang memiliki supremasi hukum, perlindungan kewarganegaraan, dan institusi yang bekerja. Muslim di India, misalnya, tetap bertahan meski menghadapi diskriminasi, karena masih ada konstitusi, pengadilan, dan ruang politik—meski jauh dari sempurna.

Kedua, distribusi kekuasaan—bukan sekadar identitas.
Konflik berdarah hampir selalu didahului oleh perebutan sumber daya, krisis ekonomi, atau runtuhnya negara. Identitas lalu dipakai sebagai alat mobilisasi, bukan sebagai sebab awal. Bosnia runtuh karena Yugoslavia pecah. Ambon terbakar karena negara melemah pasca-1998. Rwanda hancur karena manipulasi elite di tengah krisis struktural.

Ketiga, solidaritas sipil lintas identitas.
Dalam banyak tragedi, yang menyelamatkan nyawa justru mereka yang berani melampaui garis identitas sempit: tetangga yang bersembunyi bersama, aparat yang menolak perintah, warga biasa yang melindungi “yang lain”. Kisah-kisah ini jarang diangkat, tetapi nyata dalam laporan-laporan lapangan.

Bahaya Menyederhanakan Sejarah

Masalah muncul ketika sejarah direduksi menjadi satu pesan tunggal: pertegas identitas atau binasa. Pesan ini berbahaya—bukan karena niatnya selalu jahat, melainkan karena ia menutup ruang berpikir.

Jika identitas dianggap satu-satunya penyelamat, maka:

negara hukum menjadi sekunder,

keadilan sosial dikesampingkan,

dialog dicurigai,

dan segregasi perlahan dinormalisasi.

Padahal sejarah juga menunjukkan hal sebaliknya: masyarakat yang terjebak dalam politik identitas sempit sering kali lebih cepat terjerumus ke konflik, bukan menjadi lebih aman.

Refleksi yang Lebih Jujur

Identitas memang penting. Ia memberi makna, solidaritas, dan orientasi moral. Namun sejarah tidak pernah membuktikan bahwa identitas saja cukup untuk menyelamatkan.

Yang menyelamatkan suatu komunitas bukan semata siapa kita, melainkan:

bagaimana negara dikelola,

bagaimana hukum ditegakkan,

bagaimana kekuasaan dibatasi,

dan bagaimana kemanusiaan dijaga saat krisis datang.

Dalam keadaan normal, identitas terasa seperti jangkar.
Namun ketika tatanan runtuh, yang paling menentukan justru kualitas institusi dan keberanian moral manusia—bukan sekadar label yang kita pakai.

Penutup

Pertanyaan “apakah identitas selalu menjadi faktor penyelamat?” tidak layak dijawab dengan ya atau tidak yang sederhana.

Jawaban yang lebih jujur adalah ini:
identitas bisa menjadi sumber kekuatan, tetapi juga bisa menjadi sasaran.

Ia bukan jaminan keselamatan, dan tidak pernah berdiri sendiri.
Sejarah tidak meminta kita memilih antara identitas atau toleransi.
Sejarah menantang kita untuk berpikir lebih dalam, lebih adil, dan lebih bertanggung jawab—agar tragedi tidak terus diulang dengan dalih yang sama.

Referensi

Power, Samantha. A Problem from Hell: America and the Age of Genocide. Basic Books, 2002.

Mann, Michael. The Dark Side of Democracy. Cambridge University Press, 2005.

United Nations. Report of the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar, 2018.

ICTY. Judgement in the Case of Prosecutor v. Radislav Krstić (Srebrenica), 2001.

Anderson, Benedict. Imagined Communities. Verso, 1983.

Varshney, Ashutosh. Ethnic Conflict and Civic Life. Yale University Press, 2002.