Oleh: Entang Sastraatmadja
Oleh: Entang SastraatmadjaArogansi kekuasaan adalah penyakit laten dalam kehidupan bernegara. Ia muncul ketika seseorang merasa paling berkuasa, paling benar, dan tidak lagi membutuhkan pandangan orang lain. Dalam kondisi seperti itu, kekuasaan tidak lagi dipandang sebagai amanah, melainkan sebagai alat untuk menekan, mengatur, bahkan memaksakan kehendak.
Fenomena ini bukan sekadar konsep teoritis. Ia hadir nyata di tengah kehidupan kita hari ini. Kita menyaksikan bagaimana sebagian pejabat publik semakin menunjukkan jarak dengan rakyatnya. Ada yang baru kembali dari perjalanan, dijemput kendaraan mewah di ruang eksklusif, enggan berbaur dengan masyarakat. Sekilas tampak biasa, tetapi sesungguhnya menyimpan pesan simbolik: ada jarak yang kian menganga antara penguasa dan rakyat.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arogan berarti sombong, congkak, angkuh, serta merasa superior dan cenderung memaksakan kehendak. Sementara itu, Miriam Budiardjo (2002) mendefinisikan kekuasaan sebagai kewenangan yang dimiliki seseorang atau kelompok untuk memengaruhi perilaku pihak lain. Ramlan Surbakti (1992) pun menegaskan bahwa kekuasaan adalah kemampuan memengaruhi orang lain agar berpikir dan bertindak sesuai kehendak pemegang kekuasaan.
Namun, kekuasaan memiliki batas moral. Ia tidak boleh dijalankan melampaui kewenangan, apalagi digunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Di sinilah letak bahaya arogansi: ketika kekuasaan kehilangan kendali etika.
Seorang penguasa sejatinya adalah pelayan rakyat, bukan penguasa dalam makna feodal yang menuntut penghormatan berlebihan. Ia tidak boleh sombong, tidak boleh pongah, dan tidak boleh menciptakan sekat dengan rakyat. Sebaliknya, ia harus hadir dengan kesahajaan, dengan empati, dan dengan kesungguhan untuk mendengar suara rakyat.
Kekuasaan yang diberikan rakyat harus ditebus dengan kerja nyata untuk kesejahteraan rakyat—bukan untuk memperkaya diri, keluarga, atau lingkaran pertemanan semata. Penguasa yang amanah akan membangun hubungan yang tulus dengan rakyatnya, tanpa memandang apakah mereka memilihnya atau tidak dalam pemilu.
Namun realitas berkata lain. Kita masih sering menyaksikan penguasa yang terjebak dalam gemerlap kekuasaan. Dengan sikap pongah, mereka memainkan kewenangan demi kepentingan pribadi. Bahkan, dalam praktik yang lebih memprihatinkan, kekuasaan kerap diperjualbelikan.
Ironisnya, jalan menuju kekuasaan di negeri ini semakin mahal. Untuk meraih posisi eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kekuasaan seolah menjadi komoditas yang hanya dapat dijangkau oleh mereka yang memiliki kapital besar.
Akibatnya, ruang demokrasi menjadi timpang. Mereka yang memiliki kapasitas intelektual tinggi, tetapi minim sumber daya finansial, sering kali tersingkir. Sebaliknya, mereka yang memiliki kekuatan modal lebih besar justru lebih mudah menembus panggung kekuasaan. Tidak mengherankan jika banyak pejabat publik saat ini berasal dari kalangan pengusaha.
Padahal, hakikat kekuasaan adalah pengabdian. Penguasa wajib mendengar, memahami, dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Ada ungkapan yang sangat kuat: suara rakyat adalah suara Tuhan. Ungkapan ini bukan sekadar retorika, melainkan pengingat moral bagi setiap pemegang kekuasaan.
Karena itu, arogansi adalah pengkhianatan terhadap amanah. Ketika penguasa merasa memiliki segalanya, di situlah awal kehancuran dimulai. Kekuasaan yang tidak dibingkai dengan kerendahan hati akan menjauhkan pemimpinnya dari realitas rakyat.
Sudah saatnya para penguasa kembali menyadari: jabatan bukanlah kehormatan pribadi, melainkan titipan rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. Kesahajaan bukan kelemahan, melainkan kekuatan moral. Kedekatan dengan rakyat bukan pencitraan, melainkan kewajiban.
Jika tidak, maka kekuasaan hanya akan melahirkan jarak, ketidakadilan, dan pada akhirnya—kehilangan kepercayaan.
Semoga para penguasa di negeri ini mampu menjauhkan diri dari jebakan arogansi, dan kembali menempatkan rakyat sebagai pusat dari setiap kebijakan.
(Penulis, Anggota Dewan Pakar DPD HKTI)
