Fusilatnews – Dalam pusaran politik global yang semakin fragmentatif, munculnya gagasan Board of Peace (BoP) yang digagas Presiden AS Donald Trump bagaikan pisau bermata dua. Di satu sisi, ia menawarkan alternatif bagi tata kelola global yang dinamis; di sisi lain, ia menjadi ujian loyalitas bagi negara-negara terhadap sistem multilateral yang telah mapan. China, dengan tegas, memilih untuk tidak bergabung. Keputusan ini bukan sekadar penolakan diplomatik biasa, melainkan sebuah pernyataan strategis yang sarat makna. Di tengah tawaran struktur baru yang digadang-gadang lebih efektif, China justru berpegang teguh pada pilar utama hubungan internasional: Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penolakan China terhadap BoP versi Trump adalah cerminan dari konsistensi prinsip, perlindungan atas pengaruh global yang telah dibangun, sekaligus tamparan halus terhadap ambisi unilateralisme AS yang dibungkus dalam jargon perdamaian.
Komitmen China terhadap sistem multilateral yang berpusat pada PBB merupakan fondasi utama dari penolakannya. Sejak lama, Beijing secara konsisten menyuarakan “multilateralisme sejati” di mana PBB, khususnya Dewan Keamanan, memegang otoritas tertinggi dalam masalah perdamaian dan keamanan internasional. Bagi China, PBB bukan sekadar organisasi, melainkan legitimasi kolektif yang lahir dari Perang Dunia II, tempat mereka duduk sebagai anggota tetap dengan hak veto. Kehadiran BoP, dengan struktur kepemimpinan yang sangat personal dan terpusat pada Trump sebagai ketua seumur hidup, secara implisit menyiratkan bahwa mekanisme PBB sudah usang dan tidak efektif. Pandangan ini jelas tidak dapat diterima China. Bergabung dengan BoP sama saja dengan mengakui bahwa ada forum yang lebih berdaulat dari PBB, sebuah langkah yang akan melemahkan posisi strategis China di panggung global yang selama ini diperjuangkan melalui jalur-jalur PBB.
Lebih dari sekadar urusan prinsip, penolakan China juga merupakan manuver cerdas untuk melindungi pengaruh globalnya dari potensi tergerus oleh inisiatif baru AS. Saat ini, China tengah gencar mempromosikan berbagai proyek ambisius seperti Belt and Road Initiative (BRI) dan Global Security Initiative (GSI). Inisiatif-inisiatif ini adalah instrumen utama China dalam membangun tata kelola global alternatif yang lebih simetris dengan kepentingannya. Ketika sejumlah mitra strategis China seperti Pakistan, Indonesia, dan Arab Saudi justru tergoda untuk bergabung dengan BoP, kekhawatiran akan terjadinya pergeseran pusat gravitasi global semakin nyata. BoP berpotensi menjadi tandingan yang efektif bagi pengaruh ekonomi dan keamanan China di kawasan. Dengan tidak bergabung, China secara implisit mengirimkan sinyal kepada mitra-mitranya bahwa komitmen terhadap platform bersama (PBB dan inisiatif China) lebih berharga daripada sekadar mengikuti proyek baru yang sarat dengan kepentingan sepihak AS.
Terakhir, struktur BoP yang timpang dan syarat keanggotaan yang kontroversial menjadi alasan rasional yang sulit dibantah. Rancangan piagam BoP yang memberikan hak veto eksklusif kepada Trump sebagai ketua seumur hidup adalah antitesis dari semangat kolektivitas dan kesetaraan yang selama ini didengungkan dalam forum multilateral. Ditambah lagi dengan tawaran keanggotaan permanen senilai USD 1 miliar, BoP terkesan lebih seperti korporasi eksklusif ketimbang forum perdamaian yang inklusif. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip yang selama ini diperjuangkan China, di mana suara negara berkembang (Global South) harus didengar setara. Dengan menolak BoP, China mengambil posisi sebagai pembela negara-negara berkembang yang mungkin tidak mampu membeli kursi di meja perdamaian, sekaligus menunjukkan bahwa perdamaian tidak bisa dihargai dengan uang.
Kesimpulannya, keputusan China untuk tidak bergabung dengan BoP-nya Trump adalah sebuah langkah diplomasi yang matang dan multidimensional. Ia bukan sekadar “tidak”, melainkan sebuah pernyataan tegas tentang masa depan tata kelola global yang diinginkan China: yang inklusif, berpusat pada PBB, dan bebas dari dominasi sepihak negara adidaya. Di saat AS mencoba membangun panggung baru dengan aturan mainnya sendiri, China memilih untuk tetap setia pada panggung lama sambil perlahan mendesain ulang propertinya. Penolakan ini adalah bukti bahwa di era persaingan global, komitmen terhadap prinsip sering kali merupakan strategi terbaik untuk melindungi kepentingan jangka panjang.
