Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik Konsultan & Survei Indonesia (KSI)
Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik Konsultan & Survei Indonesia (KSI)Jakarta – Haruskah seorang pengamat memiliki spesialisasi sesuai latar belakang pendidikan atau pekerjaannya?
Pengamat perberasan harus punya latar belakang pendidikan ilmu pertanian, misalnya. Pengamat politik harus punya latar belakang pendidikan ilmu politik, misalnya. Pengamat ekonomi harus punya latar belakang pendidikan ilmu ekonomi, misalnya. Pengamat sepakbola harus punya latar belakang pendidikan ilmu olahraga atau bahkan sepakbola, dan seterusnya.
Pertanyaan tersebut perlu dilontarkan untuk merespons pernyataan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Dalam pernyataannya kepada wartawan, Jumat (10/4/2026), mantan ajudan Prabowo Subianto semasa menjabat Menteri Pertahanan RI ini mengkritik para pengamat yang ia nilai bicara tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan atau pekerjaannya, dan tidak sesuai pula dengan fakta. Menurut Teddy, kini ada fenomena inflasi pengamat.
Inflasi dalam istilah ekonomi berarti mengalami penurunan nilai.
Teddy lalu merujuk contoh prediksi pengamat bahwa Indonesia akan mengalami chaos atau kekacauan yang ternyata hingga kini Indonesia masih baik-baik saja.
Teddy juga mengambil contoh pengamat yang menggiring opini publik sejak sebelum Pemilihan Presiden 2024, tapi ternyata 94 juta rakyat Indonesia memberikan kepercayaan kepada Prabowo.
Angka 96 juta itu barangkali merujuk pada jumlah pemilih Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 yang mencapai 96 juta atau 58 persen suara.
Pertanyaannya, sejak kapan ada kewajiban seorang pengamat bidang tertentu harus ada latar belakang pendidikan atau pengalaman kerja di bidang tertentu tersebut?
Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur sama sekali tidak punya latar belakang pendidikan olahraga, apalagi spesialisasi sepakbola, dan bukan pula pemain atau pelatih sepakbola profesional.
Akan tetapi ketika Gus Dur bicara soal sepakbola, keahliannya jauh melebihi mereka yang menjadi pengamat sepakbola atau bahkan pemain atau pelatih sepakbola profesional. Ini sekadar contoh.
Tapi baiklah. Mungkin begitulah cara pejabat karbitan berbicara. Mungkin ia bangga bahkan jemawa, bagaimana bisa seorang perwira menengah atau tentara dengan pangkat letnan kolonel menjadi Sekretaris Kabinet. Ibarat buah, Teddy matang setelah dikarbit. Mungkin karena itulah Teddy mengalami apa yang disebut sebagai “shock culture” atau gegar budaya.
Apalagi kenaikan pangkatnya dari mayor menjadi letkol tidak sesuai kelaziman. Kenaikan pangkatnya menjadi letkol menimbulkan kontroversi karena ia diangkat tanpa melalui pendidikan di Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia (Sesko TNI) yang diatur dalam Peraturan Panglima TNI Nomor 40 Tahun 2018.
Bahkan untuk mengangkat Teddy sebagai Seskab, Presiden Prabowo Subianto sampai-sampai membuat aturan tersendiri agar sesuai prosedur dan kriteria.
Inflasi Pejabat
Para pengamat justru menilai sebaliknya. Para pejabat negaralah yang mengalami inflasi. Misalnya, bagaimana bisa Bahlil Lahadalia yang seorang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengajak masyarakat hemat energi dengan mengambil contoh mematikan kompor gas setelah selesai memasak.
Tanpa disuruh pun ibu-ibu rumah tangga akan mematikan kompor gasnya setelah selesai memasak. Sebab kalau tidak dimatikan akan menimbulkan kerugian bagi diri sendiri karena gas akan cepat habis. Bahkan bisa menimbulkan kerugian bagi diri sendiri, keluarga dan orang lain manakala kompor gas yang tidak dimatikan itu menimbulkan kebakaran atau meledak.
Artinya, pernyataan Bahlil tidak ada gunanya. Bagaimana bisa seorang pejabat tinggi negara mengeluarkan pernyataan yang sia-sia? Inilah inflasi yang nyata bagi seorang pejabat negara.
Tidak hanya Bahlil. Prabowo sendiri pun telah mengalami inflasi. Ia dikonotasikan sebagai Presiden yang hanya bisa omon-omon belaka.
Misalnya, Prabowo teriak-teriak akan mengejar koruptor sampai ke ujung dunia. Tapi pada saat yang sama ia memberikan abolisi dan amnesti bagi terdakwa dan terpidana korupsi.
Prabowo teriak-teriak soal efisiensi anggaran. Tapi pada saat yang sama banyak melakukan kunjungan luar negeri yang bahkan tidak cukup dengan satu pesawat, tetapi dengan dua pesawat, misalnya.
Bahkan saat melakukan kunjungan kerja ke Magelang, Jawa Tengah, kemarin pesawat kepresidenan Prabowo dikawal 4 jet tempur dan 2 helikopter militer.
Prabowo teriak-teriak efisiensi. Tapi pada saat yang sama ia mengangkat banyak wakil menteri.
Prabowo juga membiarkan Badan Gizi Nasional (BGN) mengimpor ratusan ribu mobil pikup dari India. Pun, membiarkan BGN membeli puluhan ribu sepeda motor.
Ironisnya, dalam pembelian puluhan ribu sepeda motor oleh BGN itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku kecolongan. Di sinilah Purbaya mengalami inflasi yang nyata.
Klaim Teddy bahwa Prabowo mendapat kepercayaan dari 96 juta rakyat Indonesia juga tidak sepenuhnya benar. Pasalnya, legitimasi Pilpres 2024 sampai saat ini masih banyak memunculkan tanda tanya besar. Terutama terkait dugaan keterlibatan aparat.
Ihwal “chaos” yang ditepis Teddy sepertinya juga hanya soal waktu saja. Lihatlah aksi-aksi demonstrasi massa akhir Agustus 2025 lalu.
Dus, silakan Teddy bangga dengan pengkarbitan dirinya. Tapi jangan nafikan pengamat. Jangan salahkan pengamat yang mengkritisi pemerintah yang justru banyak mengalami inflasi.
