Di awal Februari 2026, Presiden Prabowo Subianto kembali memamerkan citra “orang kuat” yang tak kenal lelah. Deklarasi swasembada pangan beras pada 7 Januari, program Gentengisasi yang diluncurkan di Rakornas 2 Februari—mengganti atap seng rumah rakyat dengan genteng tanah liat demi “estetika dan kenyamanan”—serta penyitaan lahan ilegal ribuan hektar, semuanya dikemas sebagai bukti komitmen state capitalism ala Tiongkok yang ia idolakan dalam buku Paradoks Indonesia dan Solusinya (2022). Prabowo bilang ini untuk mengembalikan kedaulatan ekonomi ke tangan negara dan rakyat, bukan pasar bebas yang ia anggap racun Pasal 33 UUD 1945 pasca-amendemen.
Namun di balik gemerlap pencitraan itu, paradoksnya semakin menganga lebar. Sejak naik ke takhta kepresidenan pada Oktober 2024, Prabowo seolah tak pernah benar-benar berhitung untuk kebaikan negara dan rakyat jangka panjang. Yang ia hitung—dan ia utamakan—adalah bagaimana mempertahankan kekuasaan hingga periode mendatang. Program demi program yang digulirkan selalu bertolak belakang dengan kepentingan rakyat. Rakyat butuh kesehatan dan pendidikan yang memadai? Yang muncul justru MBG (Makan Bergizi Gratis) dan Gentengisasi—program populis yang terlihat pro-rakyat di permukaan, tapi menggerogoti fondasi bangsa di bawahnya.
Anggaran yang “Dipotong” untuk Rakyat
Total anggaran pendidikan APBN 2026 mencapai Rp769,1 triliun—klaim terbesar sepanjang sejarah. Tapi Rp335 triliun (44%) langsung disedot untuk MBG di bawah Badan Gizi Nasional. Sisanya hanya Rp 434 triliun untuk pendidikan murni: guru, sekolah, riset, dan KIP Kuliah. Angka itu jauh di bawah amanat konstitusi Pasal 31 ayat 4 yang mewajibkan minimal 20% APBN untuk pendidikan. Kesehatan pun tak jauh beda: Rp244 triliun, tapi banyak tersedot oleh belanja pegawai, subsidi energi, dan program instan.
Sementara belanja pegawai (ASN, Polri, TNI, pensiunan) tetap “memakan” 15-16% dari total belanja negara—Rp580-600 triliun. Kritik publik di medsos tepat: “Bangsa Indonesia hanya bertahan hidup.” Dari APBN hipotetis Rp100 triliun yang “tersisa untuk rakyat”, hanya sekitar 37% yang benar-benar sampai ke kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan langsung. Sisanya untuk gaji birokrasi dan militer yang membengkak demi “stabilitas”—alias mempertahankan kekuasaan.
Koperasi Merah Putih: Gentengisasi Versi Ekonomi Desa
Gentengisasi kini terintegrasi dengan Koperasi Merah Putih (KMP). Target 80.000 koperasi desa/kelurahan mulai operasi Maret-April 2026, lengkap dengan gudang, cold storage, gerai, farmasi, klinik, hingga pabrik genteng. Pemerintah guyur Rp90 triliun di triwulan I 2026. Tapi dana itu diambil dari pemangkasan Dana Desa hingga 58-70% (Rp34,57 triliun dari Rp60,57 triliun). Kepala desa protes keras: “Kami trauma dengan model top-down seperti ini.” Ditambah rencana impor 105.000 pikap/truk dari India senilai Rp24,66 triliun—meski Kadin dan DPR memperingatkan akan mematikan industri otomotif lokal. Lagi-lagi: populisme terlihat pro rakyat, tapi dana desa dirampas, impor menguntungkan pihak luar, dan koperasi berpotensi menjadi ladang baru patronase.
Deforestasi dan “Cuan” yang Mengalir ke Oligarki
Paradoks paling menyakitkan tetap di sektor SDA. Janji hilirisasi dan food estate berujung pada ekspansi masif di Papua Selatan: hutan lindung ditebas, dua juta hektar lebih direncanakan dibabat untuk “energy estate” berbasis sawit. WALHI dan Jubi Papua menyebut ini menerabas hutan lindung yang mengancam masyarakat adat. Banjir Sumatra 2025 yang menewaskan ribuan orang hanyalah salah satu akibatnya.
Kerugian aset negara tak pernah dihitung: penebangan hutan dicatat sebagai pendapatan GDP, tapi hilangnya karbon, air, dan biodiversitas? Nol. Royalti SDA rendah demi menarik investor asing, sehingga PNBP dari tambang dan sawit hanya 14% dari pendapatan negara. “Cuan besar” tetap mengalir ke oligarki. Pertemuan dengan lima taipan di Hambalang 10 Februari lalu (Prajogo Pangestu, Anthony Salim, Franky Widjaja, Boy Thohir, Sugianto Kusuma) menuai kritik tajam—ini sangat kontradiktif dengan semangat anti-oligarki yang digembar-gemborkan dalam pidatonya. Izin 28 perusahaan dicabut, tapi izin perusahaan-perusahaan yang besar tetap aman.
Paradoks Diplomasi & Ekonomi Global: ART dan Board of Peace
Belum lagi kebijakan luar negeri yang semakin mempertegas pola survival kekuasaan. Pada 19 Februari 2026, Prabowo menandatangani Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Trump di Washington, yang isinya: Indonesia menghapus tarif pada 99% produk AS (agri, otomotif, digital, farmasi), sementara ekspor Indonesia ke AS dikenai tarif 19% (turun dari 32%). Plus komitmen untuk membeli US$33-38 miliar produk AS (Boeing, energi, pertanian). Prabowo menyebut “win-win”, namun kritik menyebut ini “submission” dan “coercive procurement pact” yang melemahkan posisi Indonesia.
Di hari yang sama, ia juga menghadiri inaugural Board of Peace (BoP)—inisiatif Trump. Indonesia bergabung, menandatangani piagam, mendukung 20 poin rencana Gaza, siap mengirim pasukan perdamaian, dan membayar iuran besar. Prabowo menyebut ini sebagai “peluang perdamaian” dan politik “bebas aktif”. Realitasnya? Indonesia mengikuti agenda yang dipimpin Trump dengan hak veto mutlak, di tengah kritik bahwa BoP lebih mirip “Peace through Strength” yang pro-AS-Israel. Lagi-lagi ini paradoks: dia berjanji kedaulatan dan anti-pasar bebas di bukunya, tapi justru membuka pintu lebar-lebar bagi AS demi “akses pasar” dan “stabilitas global”.
Prioritas Kekuasaan, Bukan Rakyat
Semua ini bukan kebetulan. Ini kalkulasi kekuasaan murni. Prabowo butuh program visible dan cepat untuk menjaga approval rate yang sudah turun ke 78%. Ia butuh militer dan birokrasi setia untuk “stabilitas”—maka revisi UU TNI dan belanja pegawai membengkak. Ia butuh dukungan oligarki dan akses global untuk biaya politik—maka SDA menjadi ladang cuan, ART dibuka lebar, dan bergabung dengan BoP. Sementara rakyat? Hanya variabel: diberi makan siang gratis, genteng baru, dan koperasi desa—tapi masa depan pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan kedaulatan ekonomi dikorbankan. Rakyat hanya dibutuhkan untuk dipanen suaranya empat tahun mendatang.
Di bukunya, Prabowo pernah menulis: “Sabda pandito ratu—ucapan harus dipegang.” Hari ini janji anti-pasar bebas dan anti-oligarki berubah jadi “jam dua tahu, jam empatnya tempe”, esuk dele, sore tempe. Paradoks Indonesia yang ia kritik kini menjadi paradoks dirinya sendiri: negara kaya SDA, tapi rakyat dibiarkan bertahan hidup di tengah deforestasi, defisit APBN 2,68%, impor massal, dan oligarki yang semakin kokoh.
Tahun 2026 bukan lagi tahun ujian—ini tahun pembuktian. Jika Prabowo terus memilih kekuasaan di atas rakyat, maka “Man of Paradox” bukan lagi julukan, melainkan vonis sejarah. Rakyat yang memberi mandat 58% pada 2024 harusnya bertanya: apakah benefit of the doubt (kepercayaan awal) sudah benar-benar habis?
Malika Dwi Ana
26 Februari 2026
