Oleh : Malika Dwi Ana
Oleh : Malika Dwi AnaAda satu hal yang seolah menjadi keniscayaan pahit dalam sejarah politik Indonesia kontemporer: dua presiden berturut-turut, Jokowi dan Prabowo, sama-sama berperan sebagai akselerator kehancuran — hanya saja dengan gaya yang berbeda, tapi tujuannya sama: mempercepat proses kehilangan kedaulatan, melemahkan fondasi negara, dan menggadaikan masa depan rakyat demi kepentingan segelintir elite dan kekuatan asing.
Jokowi “mempercepat kehancuran” dengan cara halus, sistematis, dan berbalut jargon pembangunan.
– Omnibus Law Cipta Kerja: buruh dipotong haknya, investor asing dikasih karpet merah, lingkungan dibabat demi proyek.
– IKN Nusantara: hutan Kalimantan digunduli, utang negara membengkak, demi “kota masa depan”, katanya.
– Hilirisasi nikel: smelter China merajalela, nikel kita diekspor mentah-mentah, limbah menumpuk, masyarakat adat digusur.
Semua dikemas sebagai “percepatan pembangunan”, tapi yang dipercepat sebenarnya adalah kehancuran ekologi, ketimpangan sosial, dan ketergantungan pada modal asing.
Lalu berganti era rezim MBG Prabowo — yang dulu menulis buku Paradoks Indonesia — memperingatkan bahwa negara kaya SDA tapi lemah hukum dan rapuh persatuan bisa bubar jika tidak dibenahi.
Tapi begitu duduk di kursi presiden, apa yang dia lakukan?
Justru mempercepat kehancuran dengan cara yang lebih brutal dan terang-terangan:
– Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Trump: barter kedaulatan SDA, energi, data, regulasi halal, hanya demi diskon tarif 19% yang masih kalah saing dengan Vietnam.
– Freeport diperpanjang sampai 2061, ExxonMobil nego bagi hasil lebih “ramah” (55-45), impor energi AS US$15 miliar/tahun, padahal minyak kita sendiri yang diekspor dulu lalu dibeli lagi dengan harga mahal.
– Smelter nikel dibatasi produksi agar tidak mengganggu kepentingan AS, mineral kritis diserahkan ke rantai pasok Washington.
Semua ini dikemas sebagai “kemenangan diplomasi” dan “New Golden Age”. Golden buat siapa? Buat kantong segelintir konglomerat importir dan kroni yang dapat komisi, bukan buat rakyat.
Jadi, jika Jokowi mempercepat kehancuran lewat pembangunan yang timpang dan obral izin,
Prabowo mempercepatnya lewat diplomasi capitulation dan penggadaian kedaulatan secara terang-terangan.
Dua gaya berbeda, satu tujuan sama: mempercepat proses di mana Indonesia bukan lagi tuan rumah di rumah sendiri, melainkan penyewa jangka panjang dengan kontrak yang sangat mahal — dan kontrak itu baru saja diperpanjang sampai 2061.
Apa yang tersirat dari semua ini?
Bahwa keniscayaan politik Indonesia saat ini adalah dua presiden yang sama-sama mempercepat kehancuran, hanya saja yang satu menggunakan jargon infrastruktur, yang satu pakai jargon diplomasi.
Yang satu membabat hutan demi IKN dan merusak ekosistem demi hilirisasi, yang satu membuka pintu belakang bagi AS demi tarif murah.
Hasil akhirnya pun sama: rakyat merana, gigit jari, SDA habis, kedaulatan ludes, anak-cucu dapat warisan utang, kerusakan lingkungan, dan cerita sebelum tidur bahwa “dahulu kala negeri kita pernah kaya raya”.
Jadi, kalau ada yang bilang “Prabowo presiden terakhir karena Indonesia bubar 2030”, itu bukan prediksi fiksi lagi.
Itu sudah menjadi self-fulfilling prophecy yang sedang ditulis sendiri oleh orang yang dulu memperingatkannya.
Ironi terbesar abad ini:
Buku Paradoks Indonesia yang dulu dijadikan senjata kritiknya terhadap sistem sekarang menjadi bukti bahwa dia sendiri adalah bagian dari paradoks yang paling dalam — dan yang paling mematikan. 💀🇮🇩
