Jakarta – FusilatNews –Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mengecam tindakan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang merampas alat kerja jurnalis.
Pada Kamis (9/7/2026), anggota TNI merampas telepon genggam jurnalis Tempo dan memaksa menghapus foto personel tentara yang berjaga di kompleks Gedung Kejaksaan Agung di Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Peristiwa ini bermula saat dua anggota TNI berpangkat Prajurit Kepala (Praka) menghampiri jurnalis Tempo setelah pengambilan gambar di kawasan gedung Korps Adhyaksa. Keduanya meminta telepon genggam reporter, memeriksa isi galeri, lalu meminta seluruh foto yang memuat personel TNI dihapus, termasuk dari folder sampah.
Jurnalis Tempo kemudian menghapus foto-foto tersebut setelah mendapat tekanan dari kedua prajurit. Mereka juga meminta reporter membuka folder sampah telepon genggam untuk memastikan seluruh gambar telah terhapus.
Langkah anggota TNI yang mengintimidasi jurnalis merupakan perbuatan melawan hukum. “Jurnalis merupakan profesi yang dilindungi konstitusi, termasuk Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,” kata Ketua AJI Jakarta Irsyan Hashim dalam rilisnya, Kamis (9/7/2026).
Tindakan perampasan alat kerja, penghapusan rekaman, serta tekanan terhadap media, kata Irsyan, merupakan bentuk penghalang-halangan terhadap kerja jurnalistik dan bertentangan dengan UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers. “Pasal 4 UU Pers antara lain menyatakan tidak diperkenankan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran; untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh; dan dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak,” jelasnya.
Selain itu, kata Irsyan, setiap orang yang melawan hukum dengan menghalangi kerja jurnalistik juga bisa dipidana. “Pasal 18 UU Pers menyatakan, ‘Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) UU Pers dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)’,” paparnya.
Peristiwa ini, lanjut Irsyan, menambah daftar panjang kekerasan jurnalis yang terjadi di Tanah Air yang salah satu pelakunya adalah TNI.
AJI mencatat kekerasan jurnalis terus meningkat dari 73 kasus pada 2024 menjadi 89 kasus pada 2025. Hingga Juli 2026, AJI mencatat ada 19 kasus kekerasan yang dialami jurnalis.
Direktur LBH Pers Mustofa Layong menambahkan, atas peristiwa tersebut AJI Jakarta dan LBH Pers menyatakan sikap sebagai berikut.
Pertama, mengecam dan mengutuk setiap perbuatan yang mengarah kepada kekerasan jurnalistik atau tindakan yang bertentangan dengan spirit, nilai-nilai dan prinsip kebebasan pers, sebagai bentuk penghormatan atas kebebasan pers sebagai pilar keempat demokrasi di Indonesia.
Kedua, mendesak aparat keamanan dan semua pihak menghormati setiap kerja jurnalistik demi tegaknya kebebasan pers.
Ketiga, mendesak Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk memproses hukum anggotanya yang telah melanggar hukum dan UU Pers.
