Target sosialisasi Pancasila seharusnya adalah para penyelenggara negara, yang kini banyak menjadi pelaku korupsi. Mereka harus mengimplementasikan Pancasila dalam praktik pelayanan publik yang bermoral dan berintegritas. Selain itu, mereka juga harus mampu membuat undang-undang, kebijakan, dan aturan yang melahirkan produk masyarakat yang semakin kental dengan nilai-nilai Pancasila.
Berita di Kompas yang mengungkapkan bahwa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 100 miliar untuk tahun 2025, dengan Rp 45 miliar dialokasikan untuk sosialisasi Pancasila oleh influencer dan content creator, telah memicu berbagai reaksi di masyarakat. Dalam rapat Komisi II DPR RI, Kepala BPIP Yudian Wahyudi menjelaskan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila melalui platform digital seperti YouTube, TikTok, dan media sosial lainnya.
Namun, menurut saya, fokus sosialisasi ini tampaknya menyimpang dari esensi utama tujuan pembinaan ideologi Pancasila. Target utama sosialisasi dan pemahaman mendalam tentang Pancasila seharusnya adalah para penyelenggara negara. Mereka adalah pihak yang memiliki tanggung jawab besar dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan dan pelayanan publik sehari-hari.
Mengapa Penyelenggara Negara Harus Menjadi Target Utama
Pancasila, sebagai dasar negara dan panduan ideologis, harus diwujudkan dalam setiap aspek pemerintahan dan pelayanan publik. Para penyelenggara negara, mulai dari pejabat eksekutif, legislatif, hingga yudikatif, harus memahami dan mengimplementasikan Pancasila dalam tugas mereka. Tanpa pemahaman yang mendalam dari pihak-pihak ini, Pancasila hanya akan menjadi jargon tanpa penerapan yang nyata dalam kehidupan bernegara.
Realitas Sosial dan Pancasila
Rakyat Indonesia, dengan segala kekurangan dan kelebihannya, sebenarnya sudah melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai gotong royong, kemanusiaan, dan keadilan sosial sudah tercermin dalam banyak aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, upaya sosialisasi seharusnya lebih difokuskan pada bagaimana para penyelenggara negara dapat membuat kebijakan yang mendukung dan memperkuat praktik-praktik baik ini, bukannya hanya sekadar mengedukasi melalui influencer.
Penggunaan Influencer: Efektifkah?
Penggunaan influencer dan content creator untuk sosialisasi Pancasila memang bisa menarik perhatian generasi muda. Namun, efektivitasnya dalam menanamkan pemahaman mendalam dan berkelanjutan tentang Pancasila patut dipertanyakan. Influencer mungkin bisa menyampaikan pesan dengan cara yang menarik, tetapi apakah pesan tersebut akan benar-benar dipahami dan diinternalisasi oleh audiens?
Lebih dari itu, pengalokasian dana sebesar Rp 45 miliar untuk tujuan ini tampak berlebihan jika dibandingkan dengan kebutuhan lain yang lebih mendesak. Misalnya, penguatan jaringan relawan Pancasila atau penyelenggaraan diklat bimbingan ideologi Pancasila yang lebih fokus pada pembinaan dan pendidikan langsung.
Rekomendasi Strategi Sosialisasi yang Lebih Efektif
- Pelatihan dan Pendidikan untuk Penyelenggara Negara: Alokasikan anggaran untuk program pelatihan intensif bagi pejabat publik di semua tingkatan. Program ini harus dirancang untuk mengajarkan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan dan pelayanan publik.
Penguatan Jaringan Relawan Pancasila: Membentuk dan menguatkan jaringan relawan yang bisa langsung terjun ke masyarakat untuk mengedukasi tentang Pancasila. Relawan ini bisa berasal dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa, profesional, dan aktivis.
Pengembangan Materi Pembinaan Ideologi: Investasikan dalam penelitian dan pengembangan materi pembinaan ideologi Pancasila yang sesuai dengan konteks kekinian dan kebutuhan masyarakat.
Pengawasan dan Evaluasi: Melakukan pengawasan dan evaluasi ketat terhadap implementasi program sosialisasi Pancasila untuk memastikan dana yang dialokasikan digunakan dengan efektif dan efisien.
Penutup
Pancasila adalah dasar dan ideologi negara yang harus dipahami dan diterapkan oleh semua elemen bangsa, terutama oleh para penyelenggara negara. Pengajuan tambahan anggaran oleh BPIP untuk sosialisasi melalui influencer harus ditinjau kembali untuk memastikan bahwa dana tersebut benar-benar digunakan untuk tujuan yang tepat dan efektif. Fokus utama seharusnya adalah meningkatkan pemahaman dan implementasi Pancasila di kalangan penyelenggara negara agar nilai-nilai luhur Pancasila benar-benar terwujud dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
