Ada satu benang merah yang kerap luput dari perbincangan publik ketika membandingkan pemimpin populis lintas negara: relasi antara kekayaan, kekuasaan, dan gaya kepemimpinan. Dalam konteks inilah, perbandingan antara Prabowo Subianto dan Donald Trump menjadi relevan—bahkan mengkhawatirkan.
Tom Pepinsky, profesor ilmu pemerintahan dan kebijakan publik dari Cornell University, dalam wawancaranya menempatkan Prabowo dan Trump dalam satu spektrum kepemimpinan yang serupa. Bukan karena latar belakang ideologi yang identik, melainkan karena cara mereka memahami dan menikmati kekuasaan. Demokrasi Indonesia, menurut Pepinsky, berada dalam kondisi “sebelas-dua belas” dengan Amerika Serikat di era Trump: sama-sama berada dalam situasi bahaya.
Pertama, kekayaan. Baik Prabowo maupun Trump adalah figur yang tidak pernah hidup dalam kekurangan. Kekayaan bukan sekadar status ekonomi, tetapi juga membentuk cara pandang mereka terhadap negara. Kekuasaan diperlakukan layaknya aset: sesuatu yang bisa dikendalikan, diperintah, dan digunakan untuk memastikan loyalitas. Dalam logika ini, negara bukan ruang deliberasi publik, melainkan organisasi besar yang harus patuh pada satu komandan.
Kedua, gaya kepemimpinan komando. Trump dikenal gemar memberi perintah, memotong prosedur, dan meremehkan mekanisme checks and balances. Prabowo menunjukkan kecenderungan serupa: bahasa tubuh yang militeristik, narasi ketertiban, serta penekanan pada stabilitas di atas kebebasan. Dalam gaya ini, kritik dianggap gangguan, oposisi diposisikan sebagai ancaman, dan demokrasi direduksi menjadi sekadar hasil elektoral—bukan proses yang hidup.
Pepinsky menyoroti satu kesamaan penting lainnya: kenikmatan terhadap kekuasaan itu sendiri. Trump menikmati sorotan, kontroversi, dan kemampuan menakut-nakuti lawan politik. Prabowo, meski tampil lebih tertib secara retorika, juga memperlihatkan kenyamanan berada di pusat kendali. Ketakutan—baik dalam bentuk stigma, tekanan, maupun pembungkaman halus—menjadi instrumen politik yang sah.
Di sinilah demokrasi mulai retak. Ketika pemimpin merasa berhak memerintah tanpa perlu mendengar, ketika kekayaan memberi rasa kebal, dan ketika ketakutan dijadikan alat tata kelola, maka kebebasan sipil berada di ujung tanduk. Persis seperti judul wawancara Pepinsky di Tempo Plus: “Kebebasan Sipil dalam Bahaya.”
Tentu, ada perbedaan. Trump adalah figur global, selebritas politik yang hidup dari sensasi media internasional. Prabowo tidak memiliki magnet global sekuat itu. Namun, perbedaan ini bersifat kosmetik, bukan substantif. Bahayanya bukan pada popularitas global, melainkan pada pola kekuasaan yang direproduksi di dalam negeri.
Pertanyaannya kemudian bukan sekadar: apakah Prabowo sama dengan Trump?
Melainkan, apakah Indonesia siap menghadapi model kepemimpinan yang memuja komando, meminggirkan kritik, dan menempatkan demokrasi sebagai formalitas belaka?
Sebelum menjawab sepakat atau tidak, seperti yang disarankan Pepinsky, publik perlu membaca, berpikir, dan waspada. Karena sejarah menunjukkan: demokrasi jarang runtuh lewat kudeta. Ia lebih sering mati perlahan—lewat tepuk tangan rakyat yang terbuai oleh ketegasan seorang komandan.
