Oleh: Damai Hari Lubis – Pengamat Hukum-Politik Mujahid 212
Maruarar Sirait, pembantu Presiden RI di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), dinilai telah menyakiti hati masyarakat miskin melalui pernyataannya pada Rabu, 18 Desember 2024, di Grand Sahid Hotel, Jakarta Pusat. Dalam pernyataan yang dilansir berbagai media, Maruarar menyebut masyarakat yang belum memiliki rumah pertama atau masih tinggal di rumah kontrakan sebagai “orang miskin.”
Sebagai aparatur pemerintah, Maruarar seharusnya menghindari penggunaan label “miskin,” meskipun realitasnya demikian. Sebutan seperti ini dianggap tidak pantas karena berpotensi merendahkan martabat masyarakat yang kurang mampu. Idealnya, istilah yang digunakan adalah “Masyarakat Prioritas Penerima Manfaat Rumah Tinggal (MPPMRT),” yang lebih humanis dan tidak memiliki konotasi negatif.
Selain itu, Maruarar perlu memastikan agenda yang jelas untuk membantu masyarakat kurang mampu memiliki rumah. Tidak cukup sekadar melempar gagasan seperti menggunakan tanah sitaan milik eks koruptor untuk masyarakat miskin, tanpa memberikan kejelasan mengenai uang muka, besaran cicilan, atau apakah usulan tersebut sudah mendapat persetujuan Presiden maupun DPR RI. Sayangnya, pernyataan Maruarar terlanjur menyakiti hati kelompok masyarakat yang ia sebut sebagai “tak mampu.”
Label “miskin” tidak seharusnya menjadi identitas permanen yang melekat pada KTP atau Kartu Keluarga (KK) seseorang hanya karena mereka belum mampu memiliki rumah. Sebagai menteri, Maruarar dituntut untuk lebih bijak dan berhati-hati dalam berbicara mengenai masyarakat miskin. Ia seharusnya memberikan solusi nyata dan terukur, bukan sekadar wacana tanpa arah yang jelas. Penyebutan istilah yang tidak tepat malah membuat masyarakat yang kurang mampu semakin tertekan secara psikologis dalam kehidupan sehari-hari.
Demi menjaga citra dirinya sebagai menteri sekaligus nama baik Kabinet Merah Putih di mata publik, Maruarar Sirait seharusnya meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat yang belum memiliki rumah sendiri. Jika ia enggan meminta maaf, maka tidak salah bagi Presiden Prabowo untuk segera memberhentikan Maruarar Sirait dari jabatannya.
