Di republik yang lebih cepat tersinggung ketimbang berpikir, kata “bodoh” dianggap ancaman nasional. Sementara kebijakan yang bikin rakyat megap-megap cukup disebut “dinamika”. Di sinilah Tio dan Rocky Gerung masuk sebagai terdakwa tetap demokrasi: mulut mereka ribut, tapi telinga negara lebih ribut lagi.
Ketika Rocky menyebut “presiden bajingan tolol”, yang gaduh bukanlah substansi kritiknya, melainkan kamus besar bahasa Indonesia. Aparat langsung pasang kuda-kuda, buzzer menyalakan mesin diesel, dan para pecinta kekuasaan mendadak jadi ahli etika berbahasa. Negara panik. Demokrasi mimisan.
Tio bilang itu majas supaya viral. Benar. Karena di negeri ini, pesan yang tidak viral dianggap tidak penting. Kritik yang tidak keras dianggap angin lalu. Kalau mau didengar istana, jangan bisik-bisik. Harus teriak. Kadang harus maki. Kalau perlu, pakai kata yang bikin pejabat terlonjak dari kursi empuknya.
Ironisnya, rezim yang lahir dari demokrasi justru paling alergi terhadap cara demokrasi bekerja. Mereka ingin dipuji, tapi anti-kritik. Mereka meminta partisipasi rakyat, tapi hanya dalam bentuk tepuk tangan. Demokrasi versi ini seperti rapat RT: boleh ngomong asal sejalan dengan ketua.
Padahal dalam politik, bahasa sopan sering kali hanya selimut ketidakjujuran. Rakyat disuruh santun, sementara kebijakan disusun tanpa empati. Rakyat diminta beradab, sementara kekuasaan dijalankan dengan logika banal: siapa kuat, dia selamat.
Rocky tidak sedang menghina pribadi. Ia sedang menghina cara berpikir kekuasaan yang bebal terhadap kritik, tumpul terhadap penderitaan, dan licin saat dimintai tanggung jawab. Tapi karena kritik itu dibungkus dengan kata kasar, negara memilih pura-pura tuli. Lebih mudah mempidanakan mulut ketimbang membenahi otak.
Demokrasi kita akhirnya sibuk mengurus perasaan penguasa, bukan nasib warga. Kata “bodoh” dianggap berbahaya, tapi utang membengkak dianggap biasa. Umpatan dianggap merusak moral bangsa, tapi kebohongan publik dianggap strategi komunikasi.
Banyak orang pasti tertawa getir melihat ini. Dulu, satire adalah senjata orang waras melawan kekuasaan yang sok suci. Hari ini, satire dicurigai, kritik dikriminalisasi, dan humor dianggap subversif.
Maka persoalannya bukan pada kata “bodoh” atau “bajingan tolol”. Persoalannya adalah negara yang takut dikritik dan kekuasaan yang tak mau bercermin. Kalau sebuah rezim lebih sibuk membungkam lidah ketimbang menjawab argumen, maka masalahnya bukan pada bahasa rakyat—melainkan pada kualitas kepemimpinan.
Dan di titik itu, majas bukan lagi sekadar gaya bahasa. Ia berubah menjadi alarm darurat demokrasi. Sayangnya, alarmnya berbunyi, tapi yang bangun justru polisi—bukan nurani penguasa.
