FusilatNews – Dalam sejarah pembangunan nasional, jarang sekali kita melihat ambisi politik yang begitu menggebu seperti proyek pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur. Di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, rencana ini dijalankan dengan penuh desakan, seolah tak bisa ditawar. Aparatur Sipil Negara (ASN) pun menjadi bagian dari pengorbanan yang harus segera menyesuaikan diri, dipaksa meninggalkan zona nyaman demi sebuah “mimpi besar”. Namun kini, angin politik berubah. Di tangan pemerintahan Prabowo Subianto yang tengah mengambil alih tampuk kekuasaan, rencana pemindahan ASN ke IKN akhirnya batal. Bukan karena tekanan publik semata, tapi karena ada kesadaran baru: bahwa membangun kehidupan bukan sekadar membangun gedung.
Jokowi pernah mendesak agar ASN segera dipindahkan ke IKN, bahkan menargetkan ribuan pegawai pemerintahan harus mulai bekerja dari tanah baru itu paling lambat pertengahan 2024. Namun, rencana itu sejak awal tak berakar pada perencanaan yang matang. Di tengah ketidakpastian infrastruktur dasar, keterbatasan fasilitas publik, hingga minimnya daya dukung sosial di IKN, keputusan itu seolah dibuat oleh mereka yang tak benar-benar paham bagaimana kehidupan dibangun. IKN bukan sekadar pusat administrasi; ia adalah lingkungan baru yang menuntut ekosistem sosial, ekonomi, dan budaya yang hidup. Dan semua itu jelas belum tersedia.
Kini, keputusan untuk membatalkan pemindahan ASN ke IKN bisa dibaca sebagai bentuk koreksi terhadap kekeliruan masa lalu. Pemerintahan Prabowo tampaknya memilih jalan yang lebih masuk akal. Ia menunjukkan bahwa pembangunan tak bisa melulu dikejar deadline politik, tapi harus berdasar pada asas keberlanjutan dan kebermanfaatan. Akal sehat mulai memandu arah kebijakan.
Pro dan kontra di kalangan ASN pun terjawab sudah. Banyak di antara mereka yang sempat cemas, galau, bahkan menyiapkan diri untuk hidup di lokasi yang asing dan masih berupa proyek besar tak rampung. Kini, umumnya mereka merasa lega. Batalnya rencana pindah ini bukan hanya menyelamatkan karier dan kehidupan keluarga mereka dari ketidakpastian, tetapi juga menunjukkan bahwa suara mereka yang selama ini tenggelam dalam euforia pembangunan, akhirnya didengar.
Keputusan ini membuka ruang refleksi: bahwa pembangunan sejatinya adalah proses partisipatif, bukan instruksi top-down yang bersandar pada mimpi sepihak. Gagalnya pemindahan ASN bukanlah kegagalan bangsa, melainkan kemenangan akal sehat atas kesewenang-wenangan arah pembangunan.
