Iiyama- Janji adalah utang politik. Ia bukan sekadar kalimat kampanye, melainkan kontrak moral antara penguasa dan rakyat. Ketika Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjanjikan pembukaan 19 juta lapangan kerja, publik tidak sedang mendengar retorika—mereka sedang menggenggam harapan.
Namun kini, harapan itu mulai retak.
Alih-alih ekspansi lapangan kerja, realitas justru menunjukkan gejala sebaliknya: efisiensi anggaran, pengetatan fiskal, dan bahkan ancaman pemutusan kerja di sektor publik seperti PPPK. Negara yang dijanjikan sebagai pencipta pekerjaan, perlahan berubah menjadi entitas yang justru mengurangi ruang kerja itu sendiri.
Janji Besar, Fondasi Rapuh
Sejak awal, target 19 juta lapangan kerja bukanlah angka kecil. Ia membutuhkan pertumbuhan ekonomi tinggi, investasi masif, stabilitas regulasi, serta kepercayaan pasar yang kuat. Sayangnya, fondasi menuju ke sana tampak rapuh.
Efisiensi anggaran yang kini dijalankan justru mempersempit ruang gerak ekonomi. Pemotongan belanja negara—yang semestinya menjadi stimulus—berubah menjadi rem bagi perputaran ekonomi. Ketika belanja pemerintah turun, sektor riil ikut melambat. Dan ketika sektor riil melambat, lapangan kerja menjadi korban pertama.
Di titik ini, janji 19 juta pekerjaan mulai terdengar seperti angka tanpa pijakan.
Kontradiksi Kebijakan
Yang lebih problematik adalah kontradiksi dalam arah kebijakan. Di satu sisi, pemerintah menggaungkan penciptaan lapangan kerja. Di sisi lain, kebijakan yang diambil justru berpotensi menghilangkan pekerjaan yang sudah ada.
Kasus ancaman pemecatan PPPK menjadi simbol nyata. Negara bukan hanya gagal menambah pekerjaan, tetapi juga berpotensi mengurangi tenaga kerja yang sudah terserap dalam sistem.
Ini bukan sekadar soal angka. Ini soal konsistensi.
Bagaimana mungkin sebuah pemerintahan berbicara tentang ekspansi kerja, sementara pada saat yang sama melakukan rasionalisasi tenaga kerja?
Tantangan yang Kian Menumpuk
Ke depan, pemerintahan Prabowo Subianto akan menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dari sekadar memenuhi janji kampanye.
Pertama, tekanan fiskal. Keterbatasan anggaran membuat ruang untuk intervensi ekonomi semakin sempit.
Kedua, beban program populis. Program-program besar seperti makan gratis membutuhkan dana luar biasa besar, yang pada akhirnya menyedot kapasitas negara untuk berinvestasi di sektor produktif.
Ketiga, kepercayaan publik. Ketika janji tidak terealisasi, yang tergerus bukan hanya reputasi politik, tetapi juga legitimasi kekuasaan.
Dan keempat, kondisi global yang tidak menentu—perlambatan ekonomi dunia, ketegangan geopolitik, hingga disrupsi teknologi—semuanya mempersempit peluang penciptaan kerja dalam skala besar.
Dari Harapan ke Skeptisisme
Rakyat tidak menuntut keajaiban. Mereka hanya menuntut konsistensi dan kejujuran. Jika janji 19 juta lapangan kerja memang sulit direalisasikan, maka yang dibutuhkan adalah transparansi, bukan pembiaran hingga janji itu menguap menjadi omon-omon.
Karena dalam politik, yang paling berbahaya bukanlah kegagalan.
Melainkan janji yang sejak awal tidak pernah benar-benar dirancang untuk ditepati.
Dan jika arah kebijakan tidak segera dikoreksi, maka pemerintahan ini bukan hanya akan kesulitan menciptakan lapangan kerja—tetapi juga berpotensi kehilangan kepercayaan sebagai pengelola masa depan bangsa.
