Fusilatnews – Ketika PAN dengan lantang menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto untuk dua periode, publik seharusnya tidak buru-buru bertepuk tangan. Sebab dukungan itu bukan sekadar pernyataan loyalitas politik, melainkan sinyal keras bahwa politik Indonesia kembali dipercepat ke masa depan, sementara masalah hari ini sengaja dilambatkan.
PAN tidak bicara soal evaluasi pemerintahan. Tidak juga soal janji yang belum lunas kepada rakyat. Yang muncul justru deklarasi dini: Prabowo lanjut. Titik. Soal siapa wakilnya? Itu urusan nanti. Bahkan posisi Gibran Rakabuming Raka, yang saat ini sah sebagai Wakil Presiden, diperlakukan seperti variabel bebas—bisa dipakai, bisa dibuang, bisa diganti sesuai kebutuhan transaksi politik.
Di sinilah politik kehilangan rasa malunya.
Respons Gibran sendiri terdengar normatif, bahkan nyaris klise: fokus bekerja, tidak memikirkan 2029, mengutamakan rakyat. Kalimat yang terdengar bijak, tapi justru mengundang pertanyaan lebih tajam: apakah seorang wakil presiden memang harus selalu “diam elegan” ketika eksistensinya diperlakukan seperti barang tawar-menawar politik?
Ketika partai berbicara soal 2029, sementara rakyat masih berjibaku dengan 2025 yang mahal, sempit, dan penuh ketidakpastian, maka jelas ada jarak moral yang makin melebar antara elite dan publik. PAN, seperti partai-partai lain, tampak tak sabar menancapkan bendera di masa depan, seolah kekuasaan adalah lomba estafet yang harus diamankan sejak jauh hari—apa pun risikonya bagi demokrasi.
Lebih ironis lagi, dukungan itu dibungkus dengan narasi “satu napas perjuangan”. Padahal publik tahu, dalam politik Indonesia, satu napas sering kali berarti satu kepentingan. Bukan kepentingan rakyat, melainkan kepentingan bertahan di lingkar kekuasaan. Kursi menteri, akses anggaran, pengaruh kebijakan—itulah oksigen sebenarnya.
Lalu di mana posisi Gibran dalam peta ini?
Gibran berada dalam posisi paradoks: cukup kuat secara simbolik, tapi rapuh secara politik. Ia adalah wakil presiden, namun masa depannya sepenuhnya berada di tangan elite partai. Ia diminta bekerja maksimal hari ini, tapi keberlanjutannya esok hari ditentukan oleh kalkulasi yang tidak pernah transparan. Inilah wajah politik kita: bekerja keras tidak otomatis berarti dihargai, yang penting adalah cocok dalam skema kekuasaan.
Deklarasi PAN ini juga membuka tabir yang lebih besar: demokrasi elektoral kita makin kehilangan substansi. Pemilu belum lama usai, pemerintahan baru berjalan, tapi elite sudah berbicara soal periode berikutnya. Rakyat dijadikan latar belakang, bukan subjek utama. Seolah mandat pemilih adalah cek kosong yang bisa dicairkan kapan saja untuk kepentingan politik jangka panjang.
Jika Gibran benar ingin dikenang sebagai pemimpin, bukan sekadar produk kompromi, maka diam dan bekerja saja tidak cukup. Politik yang tidak dilawan akan membusuk. Dan kebusukan itu selalu dimulai dari normalisasi: normalisasi dukungan dini, normalisasi transaksi, normalisasi pengabaian suara rakyat.
Pada akhirnya, dukungan PAN kepada Prabowo dua periode bukan soal Prabowo semata. Ini adalah soal elite yang terlalu cepat menghitung kekuasaan, dan terlalu lambat mendengar rakyat. Soal Gibran? Ia hanya satu bab dalam cerita besar tentang demokrasi yang kian dikelola sebagai proyek elite—bukan amanah publik.
Dan pertanyaan paling jujur tetap menggantung di udara:
yang sedang diperjuangkan ini, masa depan bangsa—atau sekadar keberlanjutan kekuasaan?
