Jakarta -Fusilatnews— Komisi IX DPR RI mengungkap temuan mencengangkan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebanyak 5.000 titik dapur fiktif tercatat dalam sistem program tersebut, namun setelah diverifikasi, dapur-dapur itu tidak memiliki wujud fisik di lapangan.
Temuan ini muncul setelah Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan pemulihan sistem internal bersama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selaku pelaksana teknis. Dari hasil pengecekan, ribuan dapur itu tetap muncul dalam database resmi, seolah benar-benar beroperasi, padahal tidak ditemukan di lokasi yang seharusnya.
Anggota Komisi IX DPR, Nurhadi, menegaskan bahwa kasus ini berpotensi membuka ruang penyimpangan dana publik. Menurutnya, jika tidak segera diatasi, program yang seharusnya menjamin gizi anak-anak sekolah justru akan menjadi ladang percaloan.
“Kami mendesak BGN segera memublikasikan data rinci terkait lokasi, status pembangunan, hingga jadwal operasional seluruh dapur MBG. Tanpa transparansi, sulit bagi publik untuk memastikan dana besar yang digunakan benar-benar sampai pada sasaran,” kata Nurhadi dalam rapat kerja bersama BGN, Kamis (2/10).
Selain itu, DPR meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera melakukan audit kinerja menyeluruh terhadap program MBG. Audit dianggap penting untuk mengukur sejauh mana penyimpangan terjadi dan menilai efektivitas penggunaan anggaran negara dalam program prioritas tersebut.
Program MBG sendiri merupakan salah satu inisiatif besar pemerintah yang diluncurkan pada 2024 dengan tujuan memperbaiki kualitas gizi anak-anak Indonesia, terutama di sekolah-sekolah dasar dan menengah. Pemerintah mengalokasikan dana triliunan rupiah untuk mendukung operasional dapur umum, distribusi makanan bergizi, serta peningkatan infrastruktur penunjang.
Namun, keberadaan ribuan dapur fiktif membuat publik meragukan integritas pelaksanaan program. Kementerian Keuangan sebelumnya mencatat bahwa anggaran MBG menjadi salah satu komponen belanja prioritas dalam APBN 2024, dengan alokasi mencapai puluhan triliun rupiah. Dengan jumlah anggaran sebesar itu, dugaan adanya manipulasi data dan potensi penyelewengan dinilai sangat merugikan negara.
Nurhadi menekankan, DPR tidak ingin program dengan niat baik ini kehilangan arah hanya karena praktik curang segelintir pihak. Ia mengingatkan bahwa kegagalan program MBG akan berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.
“Gizi adalah hak dasar. Jika sejak kecil anak-anak kita tidak mendapatkan asupan layak, maka yang dirugikan adalah generasi mendatang. Negara tidak boleh main-main dalam urusan ini,” tegasnya.
Hingga kini, BGN belum merilis daftar resmi lokasi 5.000 dapur yang dinyatakan fiktif tersebut. Publik menunggu langkah lanjutan berupa klarifikasi terbuka, sanksi terhadap pihak yang terlibat, serta langkah korektif agar permasalahan serupa tidak terulang.
Dengan terbongkarnya ribuan dapur fiktif, kredibilitas program Makan Bergizi Gratis kini berada dalam sorotan. DPR menegaskan akan terus mengawal hingga persoalan ini tuntas, sementara masyarakat berharap dana besar yang digelontorkan benar-benar kembali ke tujuan awal: memastikan anak-anak Indonesia tidak lagi belajar dalam keadaan lapar.
