Damai Hari Lubis-Pengamat Hukum & Politik Mujahid 212
Buah karya Anies Baswedan, Jakarta Internasional Stadium/ JIS. yang fantastis itu, justru akan direnovasi oleh regime yang sedang berkuasa. Info estimasi anggaran bongkar pasang JIS, ternyata tidak tanggung tanggung,konon melebihi 4 triliun, anggaran yang digunakan Anies membangun hingga JIS. rampung.
“Gencarnya serangan” yang bertubi-tubi kepada Anies, oleh KPK yang menafikan hasil data audit BPK. Bahwa provinsi DKI Jakarta dibawah kepemimpinan Anies Baswedan, faktanya, meraih Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) 5 tahun berturut-turut. Artinya ini adalah kredibiltas dan faktor leadership Anies; ber-integritas dan akuntabel.
Sehingga persepsi publik, KPK dibawah pimpinan Firli Bahuri, termasuk beberapa pejabat publik penyelenggara negara, diantaranya “orang istana”, serius ekstra mengada-ada, karena dalam praktiknya, terdapat banyak unsur perilaku diskriminatif hukum serta hantam kromo yang dilakukan terhadap Anies dibandingkan kebijakan terhadap Ahok.
Ahok yang berdasarkan hasil audit BPK justru merugikan uang negara saat menjabat Gubernur DKI. Tetapi Ahok mendapat promosi jabatan menjadi Komut Pertamina, Sementara Pertamina hasilnya rugi. Kini Ahok kembali dipromosikan sebagai Direktur Utama Pertamina. Pun Ahok pernah menjadi nominasi sebagai kandidad Kepala Daerah Otorita IKN. Ahok anak ajaib.
Fenomena penegakan hukum yang ada ditanah air menjelang pilpres 2024, nampaknya seiring dengan dinamika politik dan penegakan hukum, semakin apriori serta “sungsang”.
Sehingga perpektif publik, atas dasar data empiris dari seorang Anies sosok karakter yang “bersih” lalu, Anies dan AHY yang bakal menjadi pasangan Capres-Cawapres 2024 yang punya misi dengan agenda pembaruan terhadap berbagai sistim kontemporer, dalam makna, “Anies emoh melanjutkan banyak sistim dan diskresi politik regime Jokowi, yang lemah atau kurang sehat”, dan banyak yang irrelevan.
Publik berkeseimpulan, kemungkinan mereka yang memiliki rasa khawatir atas terpilihnya Anies, lalu melakukan koor menolak Anies. Kemudian hendak mencuri AHY dan Partai nya, sesuai pemberitaan yang banyak terdapat di berbagai media (massa) sosial, adalah para oknum yang ada keterlibatan dalam hal penyelewengan keuangan milik negara (terpapar korupsi) dan perilaku buruk lainnya atau yang ” melanggar kelaziman”.
Terlebih Anies secara tegas dalam orasinya pada sebuah kesempatan, menyatakan ; Pejabat yang saat masa bertugas memiliki permasalahan hukum, maka tidak boleh ” lenggang kangkung “dari pertanggung jawaban hukum”.
Maka bisa jadi, personal yang banyak diperbincangkan publik, adalah para subjek pejabat negara yang “terpapar atau terlibat pada sebuah peristiwa pelanggaran hukum dan moral hazard? mulai dari sosok RI.1, yang arsip bohongnya “sampai segudang lebih”. Selanjutnya ditengarai mereka adalah para tokoh publik, yang sudah “kerap disebut sebagai para tokoh bermasalah”, diantaranya Ahok, Tito, Airlangga, Muhaimin, Zulhas, Soeharso Monoarfa, LBP.
Sementara Prabowo, Gibran serta Menpora Ario Bimo Nandito Ariotedjo, S.H. alias Dito Ariotedjo, politisi yang menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga dari Partai Golongan Karya, serta bisa jadi “turut singgah ke-Moeldoko “.
