Dalam dunia perencanaan pembangunan, terdapat sebuah metode yang dikenal sebagai ZOPP (Zielorientierte Projektplanung) atau Perencanaan Proyek Berorientasi Tujuan. Metode yang dikembangkan di Jerman ini mengajarkan bahwa untuk menyelesaikan suatu masalah, kita harus terlebih dahulu menemukan akar masalahnya. Bukan gejalanya, bukan akibatnya, melainkan sumber utama yang melahirkan rangkaian persoalan.
ZOPP biasanya dimulai dengan menyusun “pohon masalah”. Cabang-cabang pohon menggambarkan dampak, sementara akar-akarnya menunjukkan penyebab. Semakin dalam akar ditemukan, semakin besar peluang penyelesaian masalah secara permanen.
Jika metode ini diterapkan untuk membaca kondisi Indonesia hari ini, maka kita akan menemukan banyak persoalan yang tampak berdiri sendiri. Penegakan hukum yang dipertanyakan. Korupsi yang terus berulang. Lemahnya meritokrasi. Beban utang negara meningkat. Menurunnya kualitas demokrasi. Politik dinasti yang menguat. Aparatur negara yang dianggap kehilangan netralitas. Hingga melemahnya fungsi kontrol lembaga-lembaga negara.
Semua itu tampak sebagai masalah yang berbeda-beda. Namun, dalam pendekatan ZOPP, pertanyaannya bukan apa masalahnya, melainkan siapa atau apa yang memungkinkan semua masalah itu terus berlangsung.
Di titik inilah perhatian tertuju kepada Presiden Prabowo Subianto.
Sebagai kepala pemerintahan, Prabowo bukan sekadar salah satu aktor dalam sistem. Ia adalah pusat pengambilan keputusan negara. Segala kebijakan strategis, arah pemerintahan, penempatan pejabat, prioritas anggaran, hingga sikap negara terhadap berbagai persoalan publik bermuara pada kepemimpinannya.
Apabila publik menganggap praktik-praktik yang diwariskan dari masa sebelumnya masih terus berlangsung, maka pertanyaan yang muncul adalah: mengapa tidak dihentikan? Jika berbagai persoalan yang dikritik selama bertahun-tahun tetap berjalan, mengapa tidak dikoreksi? Jika terdapat penyimpangan dalam tata kelola negara, siapa yang memiliki kewenangan terbesar untuk memperbaikinya?
Jawaban konstitusionalnya jelas: presiden.
Dalam logika ZOPP, ketika berbagai masalah memiliki satu titik temu yang sama, maka titik temu itulah yang harus dianalisis sebagai akar masalah. Bukan karena ia menciptakan seluruh persoalan, melainkan karena ia memiliki otoritas tertinggi untuk menghentikan atau membiarkan persoalan tersebut terus berlangsung.
Dari sudut pandang ini, perdebatan mengenai menteri, partai politik, oligarki, birokrasi, atau kelompok kepentingan lainnya hanyalah cabang-cabang pohon. Cabang dapat dipangkas, tetapi akan tumbuh kembali selama akar masih mendapatkan nutrisi.
Karena itu, apabila seseorang berpendapat bahwa sumber utama stagnasi perbaikan bangsa berada pada kepemimpinan nasional saat ini, maka dalam kerangka ZOPP, solusi yang diajukan akan sederhana: mengganti atau memundurkan pemegang otoritas tertinggi tersebut. Sebab selama pusat keputusan tidak berubah, maka perubahan pada level bawah hanya akan menghasilkan koreksi-koreksi kecil yang tidak menyentuh akar persoalan.
Tentu saja pandangan ini dapat diperdebatkan. Ada yang berpendapat bahwa masalah Indonesia jauh lebih kompleks daripada sekadar persoalan satu orang. Ada yang melihat akar masalah berada pada sistem politik, budaya birokrasi, oligarki ekonomi, atau kualitas partai-partai politik. Namun bagi mereka yang meyakini bahwa seluruh persoalan tersebut memperoleh legitimasi dan perlindungan dari kekuasaan tertinggi negara, maka kesimpulannya akan sama: akar masalah berada di puncak pemerintahan.
Dalam bahasa ZOPP, menyelesaikan masalah harus dimulai dari akar. Dan apabila akar itu diyakini berada pada kepemimpinan nasional saat ini, maka langkah pertama yang dianggap perlu adalah berakhirnya kepemimpinan tersebut.
Dengan demikian, bagi mereka yang menggunakan kerangka analisis tersebut, menyelesaikan masalah bangsa bukan sekadar mengganti menteri, merevisi kebijakan, atau merombak birokrasi. Semua itu hanyalah pemangkasan ranting. Yang diperlukan adalah mencabut akar yang diyakini menjadi sumber tumbuhnya berbagai persoalan nasional.
