Oleh: Ali Syarief
Oleh: Ali SyariefUcapan itu hanya berlangsung beberapa detik. Di hadapan publik, Presiden Prabowo Subianto melontarkan istilah “londo ireng” kepada wartawan. Kalimat itu segera beredar luas, dipotong menjadi video pendek, diperdebatkan di ruang redaksi, media sosial, hingga forum-forum diskusi politik. Sebagian menganggapnya sekadar guyonan khas Prabowo. Sebagian lain melihatnya sebagai sinyal yang lebih serius: berubahnya cara seorang presiden memandang pers.
Bagi wartawan, persoalannya bukan sekadar pilihan kata. Sejarah menunjukkan, hubungan antara penguasa dan media sering menjadi indikator kesehatan sebuah demokrasi. Hampir setiap kali seorang pemimpin mulai melihat pers sebagai lawan, bukan sebagai mitra kritis dalam sistem demokrasi, persoalannya tidak pernah berhenti pada perang kata-kata. Ia berkembang menjadi upaya mendeligitimasi kritik, mempertanyakan motif jurnalis, bahkan dalam banyak kasus berujung pada pembatasan kebebasan pers.
Ironisnya, sejarah juga memperlihatkan satu pola yang berulang. Tidak ada presiden yang jatuh karena pemberitaan media semata. Yang menjatuhkan mereka adalah penyalahgunaan kekuasaan yang lebih dahulu terjadi. Pers hanya membuka tirai agar publik melihat apa yang selama ini disembunyikan.
Dari Washington hingga Seoul, dari Manila hingga Lima, kisahnya hampir selalu sama.
Nixon: Ketika Pers Menolak Berhenti Bertanya
Pada awal dekade 1970-an, Richard Nixon adalah presiden yang nyaris tak tersentuh. Ia baru saja memenangkan pemilu dengan kemenangan telak. Mesin politiknya begitu kuat. Popularitasnya tinggi.
Lalu lima orang tertangkap membobol kantor Partai Demokrat di kompleks Watergate.
Peristiwa itu semula tampak sebagai kriminalitas biasa. Namun dua wartawan muda The Washington Post, Bob Woodward dan Carl Bernstein, menemukan benang yang mengarah semakin dekat ke Gedung Putih. Mereka tidak memiliki kewenangan menangkap siapa pun. Mereka hanya memiliki dua senjata: dokumen dan pertanyaan.
Setiap kali pemerintah menyangkal, mereka mencari bukti baru. Setiap kali pintu ditutup, mereka menemukan sumber lain.
Yang akhirnya menjatuhkan Nixon bukan artikel surat kabar. Melainkan fakta bahwa pemerintah berusaha menutup-nutupi keterlibatan lingkaran dalam presiden. Ketika rekaman percakapan Oval Office dibuka atas perintah Mahkamah Agung, kebohongan itu runtuh. Nixon memilih mengundurkan diri pada Agustus 1974 sebelum dimakzulkan.
Pelajaran dari Watergate sederhana tetapi penting: pers tidak menggulingkan presiden. Pers membuka fakta; hukum dan politiklah yang kemudian bekerja.
Marcos: Sensor Tidak Pernah Mengubur Kebenaran
Ferdinand Marcos memilih jalan yang berbeda.
Setelah memberlakukan darurat militer di Filipina, media-media kritis ditutup. Izin penerbitan dicabut. Wartawan ditangkap. Ruang publik dipenuhi narasi resmi pemerintah.
Namun informasi tidak pernah benar-benar bisa dipenjara.
Media internasional, organisasi masyarakat sipil, dan wartawan Filipina di pengasingan terus mengungkap dugaan korupsi, kekayaan keluarga Marcos, serta pelanggaran hak asasi manusia. Ketika krisis ekonomi melanda dan kemarahan rakyat mencapai puncaknya, jutaan warga turun ke jalan dalam Revolusi People Power 1986.
Marcos jatuh bukan karena koran-koran menulis kritik. Ia jatuh karena realitas akhirnya lebih kuat daripada propaganda.
Fujimori: Ketika Rekaman Berbicara Lebih Keras daripada Pidato
Alberto Fujimori pernah menikmati citra sebagai penyelamat Peru.
Namun di balik stabilitas yang dibanggakan, pemerintahannya dituduh membangun jaringan korupsi yang melibatkan orang-orang terdekatnya.
Media independen terus menelusuri dugaan tersebut, meski berulang kali mendapat tekanan.
Puncaknya terjadi ketika sebuah rekaman video memperlihatkan tangan kanan Fujimori, Vladimiro Montesinos, menyuap seorang anggota parlemen.
Video itu menyebar.
Tidak ada editorial yang lebih kuat daripada gambar bergerak itu.
Kepercayaan publik runtuh dalam hitungan minggu. Fujimori akhirnya mengirim surat pengunduran diri dari Jepang.
Bukan media yang menciptakan skandal. Media hanya menunjukkan apa yang terekam kamera.
Jacob Zuma: Menyerang Media Tidak Menghapus Fakta
Di Afrika Selatan, Jacob Zuma berkali-kali menuduh media memiliki agenda politik.
Namun tudingan itu tidak menghentikan investigasi.
Sejumlah media, termasuk organisasi jurnalisme investigasi, membongkar praktik state capture—dugaan penguasaan kebijakan negara oleh kepentingan bisnis tertentu. Laporan demi laporan kemudian diperkuat oleh komisi penyelidikan resmi.
Tekanan datang bukan hanya dari oposisi, tetapi juga dari partai yang selama ini menopang kekuasaan Zuma sendiri.
Ketika ia akhirnya mundur pada 2018, penyebabnya bukan kritik media, melainkan akumulasi bukti yang tak lagi bisa dibantah.
Park Geun-hye: Sebuah Tablet, Sebuah Negara Berubah
Semula hanya sebuah tablet komputer.
Perangkat itu ditemukan oleh media Korea Selatan dan diduga berisi dokumen-dokumen kenegaraan yang dapat diakses oleh Choi Soon-sil, sahabat dekat Presiden Park Geun-hye yang tidak memiliki jabatan resmi.
Temuan itu memicu investigasi lanjutan.
Jutaan warga turun ke jalan membawa lilin.
Parlemen memakzulkan Park. Mahkamah Konstitusi menguatkan keputusan tersebut.
Satu temuan jurnalistik berkembang menjadi krisis konstitusi.
Sekali lagi, media bukan hakim. Media hanya membuka pintu agar publik mengetahui apa yang sedang terjadi.
Cermin bagi Istana
Hubungan pemerintah dengan pers memang tidak pernah sepenuhnya harmonis. Wartawan bertugas mengajukan pertanyaan yang sering kali tidak nyaman. Pemerintah berkewajiban menjawabnya, bukan menyukainya.
Karena itu, ketika seorang presiden mulai memberi label kepada wartawan—apapun istilah yang dipilih—persoalannya tidak berhenti pada retorika. Ucapan seorang kepala negara memiliki daya pengaruh yang jauh melampaui percakapan biasa. Ia dapat membentuk persepsi publik terhadap profesi jurnalistik, bahkan memengaruhi cara aparat maupun pendukung pemerintah memperlakukan media.
Presiden Prabowo Subianto masih memiliki modal politik yang sangat besar. Justru karena itu, sejarah memberi peringatan yang layak direnungkan.
Richard Nixon, Ferdinand Marcos, Alberto Fujimori, Jacob Zuma, dan Park Geun-hye tidak kehilangan kekuasaan karena wartawan membenci mereka. Mereka kehilangan kekuasaan karena fakta akhirnya mengalahkan upaya menutupinya.
Pers bukan ancaman bagi negara. Dalam negara demokrasi, pers adalah sistem peringatan dini. Ia mungkin keras, kadang keliru, bahkan bisa bias. Tetapi ketika penguasa mulai memandang kritik sebagai permusuhan, sejarah menunjukkan bahwa yang sedang dipertaruhkan bukan lagi citra seorang presiden, melainkan kualitas demokrasi itu sendiri.
Dan sejarah, berkali-kali, berpihak kepada fakta.
