Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI-P, baru-baru ini mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan banyak pihak. Ia mengkritik Anies Baswedan karena enggan menjadi kader PDI-P, menyebutnya ingin “mendompleng” popularitas partai. Namun, pernyataan ini justru memicu gelombang dukungan publik bagi Anies, yang dipandang sebagai sosok yang teguh berprinsip dan sadar akan basis pendukungnya. Netizen menyebut sikap Megawati sebagai arogan, sementara Anies semakin dianggap sebagai pemimpin yang otentik.
Dalam perspektif lain, sikap Megawati dan PDI-P ini mencerminkan sisa-sisa pemikiran parlementer yang masih dianut partai tersebut. Konsep bahwa presiden adalah “petugas partai” menggambarkan keyakinan bahwa partai harus memegang kendali penuh atas jabatan eksekutif, seperti pada era Orde Baru. Namun, sistem presidensial di Indonesia, seperti di negara-negara lain, seharusnya memberi fokus pada pemilihan individu, bukan partai. Rakyat memilih pemimpin berdasarkan kredibilitas pribadi, bukan hanya afiliasi politik. Jika Megawati menginginkan partai lebih berperan, ia harus mendorong perubahan sistemik menuju model parlementer, di mana pemimpin partai pemenang otomatis menjadi kepala pemerintahan, sebagaimana berlaku di beberapa negara dengan sistem parlementer seperti Inggris atau Jepang.
Sementara itu, sistem presidensial seperti yang diadopsi di Amerika Serikat menekankan pentingnya pemisahan kekuasaan, di mana presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, terlepas dari kontrol partai politik. Anies, yang dikenal sebagai figur independen dan berpihak pada rakyat, semakin menonjol di tengah dinamika politik ini, membuktikan bahwa dukungan publik lebih penting daripada dukungan partai dalam sistem presidensial. Dalam hal ini, upaya untuk meredupkan popularitas Anies justru berbalik menjadi boomerang bagi Megawati, memperkuat posisi Anies sebagai calon pemimpin yang tidak hanya teguh berprinsip, tetapi juga semakin mengakar di hati masyarakat.
