APAKAH PUBLIK BISA BIJAK?

Oleh: Radhar Tribaskoro

Ada perubahan besar dalam cara kekuasaan bekerja pada zaman kita. Dulu, kekuasaan cenderung bersembunyi di balik tembok kantor. Teguran terjadi di ruang tertutup. Evaluasi beredar sebagai nota. Kesalahan diperiksa oleh atasan, lalu ditangani melalui jalur administrasi. Publik hanya mendengar desas-desus, atau paling jauh hasil akhirnya. Pada model itu, yang dijaga pertama-tama adalah martabat jabatan dan kerapian prosedur.

Kini, kamera masuk ke ruang pemerintahan.

Ia tidak hanya merekam pidato resmi. Ia masuk ke lorong sekolah, ke jalan rusak, ke puskesmas, ke kantor kecamatan, ke ruang kelas. Kamera lalu bertemu media sosial. Dan media sosial mengubah semua itu menjadi rezim baru: rezim visibilitas. Sesuatu yang terlihat akan dinilai. Sesuatu yang dinilai akan diperdebatkan. Sesuatu yang diperdebatkan akan memberi tekanan. Dalam rezim ini, pemerintah tidak cukup hanya bekerja; ia juga harus tampak bekerja. Dan bila tampak gagal, ia akan segera diadili oleh ruang publik.

Kasus Dedi Mulyadi dengan kepala sekolah di Subang memperlihatkan pergeseran itu secara telanjang. Dalam video yang beredar luas, KDM mendatangi SMAN 2 Subang, menyoroti kondisi sekolah yang dinilai kumuh, lalu tersulut ketika kepala sekolah memberi penjelasan yang ia anggap sebagai bantahan. Dalam peliputan lanjutan, sejumlah media menekankan kalimat-kalimat seperti “jangan bantah”, serta penegasan KDM bahwa kondisi sekolah harus diakui apa adanya sebelum dicari jalan keluar.

Lalu datang reaksi keras dari LPG IKA UPI. Organisasi itu menyatakan bahwa teguran terbuka yang dijadikan komoditas konten media sosial bukanlah bentuk pembinaan ASN yang profesional. Mereka menyebut tindakan itu mencederai martabat tenaga kependidikan, bertentangan dengan etika kepemimpinan edukatif, bahkan mengandung masalah etika digital dan indikasi orientasi popularitas. Pokok-pokok keberatan itu tampil konsisten dalam sejumlah pemberitaan yang mengutip pernyataan sikap mereka.

Dari titik ini, pertanyaan penting muncul: ketika persoalan tata kelola dibawa ke publik, apakah publik bisa bijak? Jawabannya: bisa, tetapi tidak otomatis.

Publik bukan malaikat. Ia tidak otomatis adil hanya karena diberi akses untuk melihat. Tetapi publik juga bukan kerumunan bodoh yang pasti salah. Publik adalah arena pembentukan. Ia bisa matang. Ia bisa juga liar. Ia bisa menjadi ruang deliberasi. Ia bisa juga berubah menjadi pasar hukuman. Karena itu, pertanyaan tentang “kebijaksanaan publik” tidak bisa dijawab dengan ya atau tidak. Ia harus dijawab dengan pertanyaan lain yang lebih dalam: bagaimana masalah itu dibawa ke publik? dalam bentuk apa? Dengan tujuan apa? Dan dengan etika seperti apa?

Di sinilah saya kira kita perlu adil kepada kedua pihak.

KDM mewakili satu kebenaran besar zaman ini: birokrasi yang terlalu tertutup sering membusuk. Banyak persoalan publik bertahan lama bukan karena tak diketahui oleh pejabat, melainkan karena tidak pernah dipaksa menjadi persoalan publik. Sekolah kumuh bisa dibiarkan. Jalan rusak bisa ditunda. Pungli bisa dianggap biasa. Semua aman selama masalah itu berhenti di memo, rapat, dan kalimat “sedang dikoordinasikan.” Dalam konteks seperti ini, membawa persoalan ke depan kamera bisa menjadi tindakan korektif. Ia memindahkan akuntabilitas dari ruang administrasi ke ruang publik.

Dan secara normatif, memang ada dasar kuat bagi keterbukaan itu. Komisi Informasi Pusat menegaskan bahwa akses terhadap informasi adalah bagian dari hak asasi manusia yang dijamin konstitusi, dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Mereka juga menekankan bahwa keterbukaan merupakan sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara.

Jadi, kalau seorang gubernur menampilkan keadaan sekolah yang kotor, secara prinsip kita tidak bisa buru-buru mengatakan itu salah. Justru ada semangat demokratis di situ: publik berhak tahu bagaimana lembaga yang dibiayai uang rakyat sesungguhnya dikelola. Publik berhak melihat problem yang selama ini mungkin hanya dibungkus laporan indah. Dalam arti ini, transparansi bukan kemewahan. Ia kebutuhan.

Tetapi LPG IKA UPI juga mewakili satu kebenaran lain yang tak kalah penting: visibilitas tidak selalu melahirkan kebijaksanaan. Kamera bisa membuka kebenaran, tetapi juga bisa menyederhanakan kebenaran. Video bisa menjadi bukti, tetapi juga bisa menjadi teater. Media sosial bisa memperkuat pengawasan, tetapi juga bisa mempercepat penghukuman. Dalam dunia digital, orang cenderung menilai apa yang paling mencolok, bukan apa yang paling struktural. Mereka cepat menunjuk wajah yang salah, tetapi lambat memahami sistem yang salah.

Di sinilah saya kira pusat persoalannya. Publik bisa bijak kalau yang dibawa ke ruang publik adalah masalah tata kelola. Publik menjadi tidak bijak kalau yang dibawa terutama adalah drama personal.

Perbedaan ini halus, tetapi sangat menentukan.

Bila yang ditampilkan adalah sekolah yang kotor, toilet yang rusak, halaman yang tak terurus, proses pengambilan keputusan yang buruk, dan ketiadaan tindak lanjut dari dinas, maka publik diajak melihat penyakit sistem. Ia bisa bertanya: mengapa ini terjadi? siapa bertanggung jawab? berapa anggarannya? apa hambatan kelembagaannya? Kapan diperbaiki? Dalam situasi seperti itu, keterbukaan mendidik publik.

Tetapi bila yang paling disorot adalah suara tinggi, raut tersinggung, kepala sekolah yang bungkam, gubernur yang murka, maka publik mudah bergeser dari evaluasi ke kenikmatan menghukum. Yang dicari bukan lagi jalan keluar, melainkan tokoh untuk dipermalukan. Yang tumbuh bukan kecerdasan politik, melainkan adrenalin moral.

Ini bukan kelemahan rakyat semata. Ini adalah logika medium. Media sosial memang menyukai simplifikasi. Ia tidak sabar terhadap penjelasan yang panjang. Ia menyukai kontras: siapa yang baik, siapa yang buruk; siapa yang tegas, siapa yang defensif; siapa yang pahlawan, siapa yang pesakitan. Masalah tata kelola yang sejatinya kompleks, berlapis, dan kelembagaan dengan mudah dipaksa menjadi kisah dua orang dalam tiga menit. Akibatnya, publik sering tidak mengadili sistem, melainkan tokoh.

Karena itu, saya tidak sepakat jika semua kritik terhadap KDM dipatahkan dengan dalih “publik harus tahu.” Ya, publik harus tahu. Tetapi tahu apa? Fakta? Konteks? Struktur? Atau hanya letupan emosi? Di situlah bedanya keterbukaan yang mendidik dan keterbukaan yang mengeksploitasi.

Sebaliknya, saya juga tidak sepakat jika semua pembelaan terhadap martabat ASN dijadikan alasan untuk kembali ke kultur birokrasi tertutup. Dalam negara yang demokratis, tidak semua pembinaan harus disembunyikan. Terlebih bila masalahnya nyata dan menyangkut kepentingan publik. Justru salah satu penyakit birokrasi kita adalah kecenderungan terlalu banyak menutupi atas nama sopan santun, padahal hasil kerjanya buruk. Maka masalahnya bukan memilih antara kamera dan kantor. Masalahnya adalah membangun etika keterbukaan.

Etika itu, menurut saya, setidaknya memiliki empat unsur.

Pertama, tampilkan fakta, jangan hanya adegan. Yang utama haruslah problemnya: kondisi sekolah, fakta lapangan, kegagalan tata kelola, dan akibatnya bagi publik. Konflik personal jangan menjadi pusat kenikmatan visual.

Kedua, beri konteks kelembagaan. Masalah publik jarang berpusat pada satu orang. Kepala sekolah mungkin salah, tetapi bisa juga ada masalah anggaran, kebijakan dinas, rantai komando, atau kultur kerja yang lebih luas. Kalau konteks tidak diberikan, publik akan terlalu cepat menghukum individu dan gagal membaca sistem.

Ketiga, pisahkan pengawasan publik dari penghukuman administratif. Dalam urusan ASN, mekanisme formal tetap penting. Sekretariat Kabinet, saat menjelaskan PP Nomor 94 Tahun 2021, menegaskan bahwa aturan itu memuat kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin PNS. Di antara kewajiban PNS adalah melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan menunjukkan integritas; di antara larangan adalah bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan. Artinya, negara memang menempatkan disiplin ASN dalam kerangka prosedural yang jelas. Ruang publik boleh memberi tekanan, tetapi tidak boleh menggantikan seluruh proses.

Keempat, harus ada tindak lanjut yang dapat diperiksa. Ini yang sering hilang dalam politik konten. Video viral, emosi memuncak, publik bersorak, lalu selesai. Padahal ukuran tata kelola bukan pada seberapa keras teguran itu terdengar, melainkan pada apa yang berubah setelahnya. Apakah sekolah dibenahi? Apakah dinas dievaluasi?
Apakah ada audit fasilitas? Apakah prosedur perawatan diperbaiki? Tanpa itu, keterbukaan hanya menjadi koreografi kuasa.

Pada titik ini, kita sampai pada inti pertanyaan di atas: apakah publik bisa bijak?

Saya akan menjawab lebih tegas: publik bisa bijak bila diperlakukan sebagai warga, bukan sebagai penonton.

Warga membutuhkan informasi. Warga membutuhkan konteks. Warga membutuhkan data dan tindak lanjut. Penonton hanya membutuhkan adegan. Kalau seorang pemimpin membawa tata kelola ke publik dengan cara yang membuat rakyat berpikir, membandingkan, dan memeriksa, ia sedang membentuk warga. Tetapi jika ia membawa tata kelola ke publik terutama sebagai tontonan emosi, ia sedang membentuk penonton.

Perbedaan ini sangat besar. Sebab demokrasi tidak hidup dari penonton. Demokrasi hidup dari warga yang belajar menilai.

Di sinilah saya kira kasus KDM harus dibaca secara lebih cermat. Ia tidak cukup dibaca sebagai soal “Dedi Mulyadi benar” atau “Dedi Mulyadi salah.” Ia adalah laboratorium bagi pertanyaan yang lebih dalam: bagaimana negara bekerja di era platform? Apa jadinya bila inspeksi, pembinaan, teguran, dan akuntabilitas semua bersatu dalam satu video? Apa yang terjadi ketika pengawasan administratif berjumpa ekonomi perhatian? Dan seberapa jauh publik bisa membedakan antara koreksi yang perlu dan penghinaan yang berlebihan?

Kita belum punya jawaban mapan untuk itu. Tetapi justru karena itu, kita tidak boleh mundur ke paradigma lama yang tertutup. Yang kita perlukan bukan penolakan terhadap keterbukaan, melainkan kenaikan mutu keterbukaan itu sendiri.

Saya kira masa depan tata kelola memang akan makin visual. Makin digital. Making real time. Itu tak terhindarkan. Para pejabat akan makin sering bekerja di bawah kamera. Warga akan makin terbiasa menilai langsung. Institusi akan makin sulit bersembunyi. Semua ini baik, sejauh ia membuat negara lebih akuntabel.

Tetapi semua ini juga berbahaya, bila tidak disertai pendidikan politik yang memadai. Sebab publik yang lapar akan fakta bisa dengan mudah disuguhi sensasi. Dan sensasi yang berulang-ulang akan melatih satu kebiasaan buruk: menikmati penghukuman tanpa memahami masalah.

Karena itu, kebijaksanaan publik bukan sesuatu yang kita tunggu. Ia sesuatu yang harus dibangun.

Ia dibangun oleh pemimpin yang tahu batas etika kamera. Ia dibangun oleh media yang tidak hanya menjual ledakan emosi. Ia dibangun oleh institusi yang bersedia membuka data, bukan hanya membuka konflik. Ia dibangun oleh warga yang mau menunda penghakiman sampai konteks jelas. Dan ia dibangun oleh keberanian untuk terus bertanya: yang sedang kita lihat ini, apakah benar masalah tata kelola, atau hanya drama yang meminjam bahasa tata kelola?

Pada akhirnya, saya sampai pada kesimpulan ini: membawa masalah tata kelola ke publik adalah langkah yang perlu. Tetapi keterbukaan saja tidak cukup. Demokrasi digital memerlukan sesuatu yang lebih sulit dari sekadar transparansi, yakni disiplin moral dalam menampilkan masalah dan kedewasaan intelektual dalam menilainya.

Tanpa itu, kamera hanya akan membuat negara lebih bising. Dengan itu, kamera bisa membantu membuat negara lebih jujur.===

BEKASI, 8 April 2026

Penulis:
Pendiri Forum Aktivis Bandung
Anggota Komite Eksekutif KAMI
Presidium KAPPAK
Ketua Komite Kajian Ilmiah Forum Tanah Air