Dalam negara demokrasi, kritik adalah napas kehidupan berbangsa. Ia bukan hanya hak, tapi juga kewajiban warga negara terhadap para pemegang kuasa yang diberi amanat untuk menjalankan roda pemerintahan. Namun belakangan ini, atmosfer demokrasi Indonesia terasa semakin pengap. Rakyat yang menyuarakan pendapatnya, baik melalui tulisan, video, atau media sosial, kerap kali dipolisikan atas tuduhan pencemaran nama baik. Lebih ironis lagi jika laporan itu datang dari lingkar kekuasaan, termasuk dari Presiden atau para pejabat negara lainnya.
Dalam konteks ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 menjadi sangat relevan dan mendesak untuk diingat kembali. MK secara tegas menyatakan bahwa pejabat publik tidak boleh mengkriminalisasi warga negara atas kritik yang disampaikan terhadapnya, apalagi dengan menggunakan pasal-pasal karet seperti pencemaran nama baik dalam KUHP atau UU ITE. Putusan ini mengandung makna konstitusional yang sangat dalam: rakyat tidak boleh dibungkam hanya karena suara mereka mengusik kenyamanan para penguasa.
Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa jabatan publik adalah konsekuensi dari pilihan sadar seseorang untuk berada di ruang publik. Dengan kata lain, mereka yang memilih menjadi pejabat negara otomatis menyetujui adanya kontrol dari rakyat. Kritik, bahkan yang tajam sekalipun, adalah bentuk pengawasan publik yang sah dan dilindungi oleh konstitusi, yakni Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945.
Maka bila Presiden Jokowi atau pejabat negara lainnya merasa tidak nyaman atau tersinggung atas kritik warga, jalan yang seharusnya diambil adalah menjawab kritik itu melalui dialog publik atau penjelasan kebijakan, bukan melalui laporan polisi yang beraroma intimidatif. Setiap laporan pejabat negara terhadap warga sipil atas dasar kritik publik seharusnya ditolak oleh aparat kepolisian, karena secara konstitusional, laporan semacam itu batal demi hukum.
Lebih jauh, pembiaran terhadap laporan-laporan seperti ini akan menjadi preseden buruk. Ini bisa menciptakan efek gentar (chilling effect) yang membuat publik enggan berbicara, takut menyampaikan pendapat, dan akhirnya merusak prinsip keterbukaan dalam demokrasi. Negara yang represif bukan hanya ditandai oleh suara tembakan atau sepatu tentara, tapi juga oleh sunyinya ruang publik karena rakyat dibungkam secara halus melalui jalur hukum yang dipelintir.
Sudah saatnya institusi-institusi hukum—terutama kepolisian—berani berdiri di atas konstitusi, bukan di bawah bayang-bayang kekuasaan. Putusan MK bersifat final dan mengikat. Artinya, kepolisian wajib menaatinya. Menolak laporan seorang presiden sekalipun—jika hanya terkait kritik warga negara—bukanlah bentuk pembangkangan, melainkan bentuk tertinggi dari kesetiaan pada hukum.
Kritik bukan kejahatan. Ia adalah tanda bahwa rakyat masih peduli. Dan jika negara memilih untuk membungkamnya, maka yang sedang dibunuh bukan sekadar kebebasan berbicara, tapi semangat demokrasi itu sendiri.
Isi Keputusan MK
Dalam Putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006, Mahkamah menyatakan bahwa:
“Pejabat publik tidak bisa mengkriminalisasi warga negara atas kritik terhadapnya dengan menggunakan pasal pencemaran nama baik dalam KUHP.”
Artinya:
Kritik terhadap pejabat negara adalah bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi (Pasal 28E dan Pasal 28F UUD 1945).
Pejabat publik yang menjalankan tugasnya dalam kerangka negara demokratis harus bersikap terbuka terhadap kritik dan tidak boleh menggunakan kekuasaan hukum untuk membungkam kritik rakyat.
Konteks dan Implikasi:
MK menegaskan bahwa pejabat publik bukan pribadi biasa, melainkan sosok yang bertanggung jawab kepada rakyat. Maka, kritik terhadap mereka harus dilindungi, kecuali bila sudah masuk ranah fitnah atau ujaran kebencian yang memenuhi unsur pidana secara spesifik.
Dengan demikian, laporan pidana dengan pasal pencemaran nama baik atau UU ITE oleh pejabat publik terhadap kritik warga seharusnya ditolak oleh aparat penegak hukum, jika semata menyangkut ekspresi kritik atas kinerja atau kebijakan.
Contoh Dampak:
Pejabat negara seperti presiden, menteri, gubernur, atau kepala lembaga negara tidak bisa seenaknya melaporkan warga yang mengkritik mereka di media sosial atau forum publik, sepanjang kritik itu masuk dalam kategori wajar dan tidak mengandung unsur kebohongan atau hasutan kekerasan.
Catatan:
Meski begitu, bukan berarti kritik boleh berisi fitnah atau hoaks. Jika seseorang menyebarkan informasi palsu yang merusak reputasi dengan niat jahat, tetap bisa dijerat hukum — tapi bukan atas dasar dia seorang pejabat negara yang merasa dihina, melainkan karena perbuatannya secara objektif melanggar hukum.
