IIyama – Nagano, Di tengah arus globalisasi pangan, ada satu paradoks yang layak direnungkan: mengapa beras di Jepang bisa jauh lebih mahal dibandingkan beras impor, tetapi petaninya tetap hidup, bahkan terjaga keberadaannya? Sementara di Indonesia, di mana beras relatif lebih murah, justru petani kerap terpinggirkan dan kehilangan daya tahan ekonomi.
Pertanyaan ini bukan sekadar soal harga. Ia menyentuh pilihan mendasar sebuah bangsa: apakah petani diposisikan sebagai beban pasar, atau sebagai fondasi peradaban?
Negara Hadir atau Absen dalam Pasar?
Di Jepang, negara tidak pernah benar-benar “melepaskan” pertanian ke mekanisme pasar bebas. Pemerintah secara sadar memasang tembok proteksi tinggi—tarif impor beras yang ekstrem, kuota ketat, serta subsidi langsung kepada petani. Kebijakan ini bukan tanpa konsekuensi: harga beras menjadi mahal.
Namun di balik itu, terdapat logika yang sederhana sekaligus strategis: pangan adalah kedaulatan. Ketika sebuah negara bergantung pada impor untuk makanan pokoknya, maka ia menyerahkan sebagian kedaulatannya kepada pihak luar.
Sebaliknya, Indonesia cenderung mengambil jalan yang lebih “pasaristik”. Impor dibuka ketika harga naik, dengan dalih menjaga stabilitas dan daya beli masyarakat. Dalam jangka pendek, kebijakan ini tampak rasional. Namun dalam jangka panjang, ia menciptakan efek sistemik: petani lokal harus bersaing dengan produk impor yang lebih murah, sementara mereka sendiri tidak memiliki perlindungan yang memadai.
Di titik inilah perbedaan itu menjadi nyata: Jepang melindungi petaninya dari pasar global, sementara Indonesia justru memasukkan petaninya ke dalam arena kompetisi yang timpang.
Petani: Subjek Strategis atau Objek Kebijakan?
Di Jepang, petani dipandang sebagai penjaga sistem sosial. Mereka bukan sekadar produsen beras, tetapi juga penjaga desa, lanskap, dan tradisi. Bahkan ketika banyak petani berusia lanjut, negara tetap mempertahankan mereka melalui berbagai insentif dan dukungan.
Ada kesadaran kolektif: jika petani hilang, maka desa akan mati. Jika desa mati, maka struktur sosial akan runtuh.
Di Indonesia, narasi ini sering kali terbalik. Petani diposisikan sebagai kelompok yang harus “dibantu” ketika krisis, tetapi jarang ditempatkan sebagai aktor utama dalam pembangunan. Kebijakan sering bersifat reaktif, bukan strategis.
Akibatnya, profesi petani tidak lagi menarik bagi generasi muda. Anak petani tidak ingin menjadi petani. Mereka melihat langsung bagaimana orang tuanya bekerja keras, tetapi tetap hidup dalam ketidakpastian.
Harga Murah: Siapa yang Sebenarnya Membayar?
Salah satu argumen klasik dalam kebijakan pangan adalah menjaga harga tetap murah untuk konsumen. Namun jarang disadari bahwa “murah” itu tidak pernah benar-benar gratis.
Di Indonesia, harga beras yang ditekan sering kali berarti margin petani yang semakin tipis. Dengan kata lain, konsumen membeli beras murah—tetapi petani yang menanggung selisihnya.
Di Jepang, logika ini dibalik. Konsumen membayar lebih mahal, tetapi selisih itu menjadi ruang hidup bagi petani. Ada semacam kontrak sosial yang tidak tertulis: masyarakat bersedia membayar lebih demi menjaga keberlanjutan produksi domestik.
Di sini, harga bukan sekadar angka, melainkan refleksi nilai yang dianut sebuah bangsa.
Pilihan Politik, Bukan Takdir Ekonomi
Perbedaan antara Jepang dan Indonesia bukanlah takdir geografis atau semata persoalan efisiensi. Ia adalah hasil dari pilihan politik.
Jepang memilih untuk:
- Melindungi petani
- Mengorbankan efisiensi pasar
- Menjaga kedaulatan pangan
Indonesia, sejauh ini, lebih sering:
- Menjaga stabilitas harga jangka pendek
- Membuka ruang impor
- Mengandalkan mekanisme pasar
Kedua pilihan ini memiliki konsekuensi masing-masing. Namun yang perlu digarisbawahi adalah: kondisi petani hari ini adalah cerminan dari arah kebijakan yang diambil negara.
Penutup: Siapa yang Ingin Kita Selamatkan?
Pada akhirnya, pertanyaan tentang harga beras membawa kita pada pertanyaan yang lebih mendasar: siapa yang ingin kita selamatkan?
Apakah kita ingin menyelamatkan konsumen hari ini dengan harga murah?
Ataukah kita ingin menyelamatkan petani dan memastikan bahwa kita masih memiliki mereka di masa depan?
Jepang telah memilih jalannya—beras mahal, tetapi petani tetap ada.
Indonesia masih berada di persimpangan—antara menjaga harga, atau menjaga mereka yang menanamnya.
Dan mungkin, di situlah letak persoalan sebenarnya: bukan pada berasnya, tetapi pada keberpihakan.
