Oleh: Radhar Tribaskoro
Oleh: Radhar TribaskoroI. Pendahuluan
Dunia hari ini menyaksikan sebuah anomali sosiopolitik yang getir: sebuah bangsa yang memenangkan hati dunia melalui gelombang budaya Hallyu, justru sedang mempertaruhkan legitimasinya akibat kegagalan mengelola ego rasial. Konflik antara K-Nets dan gabungan warganet ASEAN (SEAblings) bukan sekadar perselisihan digital antar-penggemar, melainkan sebuah benturan peradaban antara “etnosentrisme yang gagap” melawan “kosmopolitanisme baru”.
Korea Selatan, yang melakukan lompatan kuantum dari puing perang menuju puncak teknologi, tampaknya terjebak dalam “penjara kesuksesannya” sendiri. Di balik gemerlap estetika porselen yang sempurna, tersisa residu hierarki Neo-Konfusianisme yang kaku—sebuah mentalitas yang membagi dunia dalam kasta “Kakak–Adik” berdasarkan kecerahan kulit dan angka PDB. Jika Jepang membutuhkan bom atom untuk mendekonstruksi mitos superioritas rasialnya pada 1945, mungkinkah boikot massal dari pasar ASEAN akan menjadi “terapi kejut” serupa bagi kesadaran kolektif Korea?
Pemantiknya, ironisnya, banal: insiden konser DAY6 di Kuala Lumpur pada 31 Januari 2026. Sejumlah penggemar dari Korea (dalam istilah fandom disebut homma, “home master”) terekam berdebat karena membawa kamera telefoto yang dilarang. Video itu menyebar; kritik tentang etika konser berubah menjadi perang reputasi lintas bangsa.
Lalu lahirlah satu kata yang terdengar hangat tapi menyimpan bara: #SEAbling—gabungan Southeast Asia dan siblings. Ia bukan nama organisasi; ia lebih mirip “bendera darurat” yang dikibarkan warganet ASEAN sebagai bentuk solidaritas.
Yang membuatnya tidak biasa adalah skala eskalasinya. Ini bukan lagi keributan regional. Media internasional ikut meliput; gaungnya merambat ke perbincangan lintas negara, termasuk Jepang, bahkan menjalar ke ruang-ruang warganet non-Asia. Dalam titik tertentu, ini berubah menjadi cermin: orang-orang tidak lagi membicarakan “satu video,” tetapi membicarakan watak sebuah masyarakat—dan bagaimana watak itu memantul ketika lampu panggung global menyala.
Di sinilah tesis artikel ini berdiri: kesuksesan ekonomi Korea yang tampak instan belum sepenuhnya dibarengi transformasi nilai sosial yang sepadan. Ketika status naik cepat, selalu ada godaan menciptakan “hierarki baru” untuk menandai siapa yang berhak merasa di atas. Dan di era digital, hierarki itu sering mengambil bentuk paling murah—paling cepat viral—paling merusak: rasisme.
Namun catatan penting: yang dipersoalkan di sini bukan “orang Korea” sebagai keseluruhan. Yang mengemuka dalam konflik ini adalah pola ujaran dan kebiasaan sebagian netizen yang kebetulan cukup lantang, cukup kreatif, dan cukup algoritmik untuk terlihat mewakili. Algoritma memang sering memilih provokasi, bukan kebijaksanaan.
II. Mengapa Korea Menjadi Rasis?
Ada cara yang berguna untuk membaca ini: bukan sebagai “kebencian bawaan,” melainkan sebagai “mekanisme sosial” yang menemukan medium paling efektifnya. Korea modern adalah negara yang menakjubkan dalam hal mobilitas status: dari negara yang luluh-lantak perang menjadi raksasa teknologi dan budaya pop. Dalam lintasan seperti itu, masyarakat sering mengembangkan sesuatu yang bisa disebut hierarki kompensatoris: kebutuhan memberi nama pada “siapa yang pantas dihormati”—dan siapa yang harus “diletakkan” agar tangga sosial terasa nyata.
1) Hierarki Neo-Konfusianisme Modern
Neo-Konfusianisme memberi Korea (juga sebagian Asia Timur) kosakata relasional: kakak–adik, senior–junior, urutan, tata krama, dan kewajiban. Dalam keluarga dan sekolah, itu bisa menjadi instrumen disiplin. Tetapi ketika dunia menjadi pasar, kakak–adik mudah bermetamorfosis menjadi maju–berkembang. Dan ketika dunia menjadi panggung visual, ia menyelip menjadi putih–gelap. Bukan sebagai doktrin resmi, melainkan sebagai intuisi sosial yang menetes di komentar, meme, candaan, dan stereotip.
Di dalam konflik #SEAblings, kita melihat metamorfosis itu bekerja. Kritik soal etika konser semestinya bisa selesai dengan permintaan maaf. Tetapi ketika status dibawa-bawa—soal ekonomi, budaya, “kelas bangsa”—maka diskusi berubah menjadi pertarungan martabat.
2) Trauma dan Validasi
Korea punya sejarah traumatik: penjajahan Jepang, perang, lalu ketegangan geopolitik panjang. Trauma semacam itu sering melahirkan dua respons ekstrem: (a) dorongan untuk membuktikan diri, dan (b) ketakutan dianggap “lebih rendah.” Dalam psikologi kolektif, pembuktian diri kadang mencari jalan pintas: merendahkan pihak lain agar kemenangan diri terasa sah.
Kita tidak harus sepakat dengan respons itu untuk mengakui logikanya: ketika sebuah bangsa merasa lama dipandang rendah, lalu tiba-tiba dielu-elukan dunia, ia bisa tergoda untuk membalas penghinaan masa lalu—bukan kepada pelaku sejarahnya, tetapi kepada siapa pun yang tersedia sebagai “target aman.” ASEAN, dengan kedekatan budaya sekaligus ketimpangan persepsi status, menjadi sasaran yang “mudah” bagi sebagian orang. Peristiwa ini memperlihatkan bagaimana validasi status bisa berubah menjadi rasisme ekonomistik: “kami berhasil, maka kami berhak meremehkan.”
3) Homogenitas Etnis. Masyarakat yang relatif homogen sering lebih lambat berlatih menghadapi perbedaan fisik, bahasa, dan kebiasaan. Ini bukan kutukan; ini sekadar kondisi. Korea semakin multikultural, tetapi pengalaman hidup sehari-hari tentang keberagaman tidak setua Indonesia atau India—dua masyarakat yang, sejak awal, terbiasa mengelola perbedaan sebagai “normalitas sehari-hari.”
Data pengalaman diskriminasi juga memberi sinyal bahwa problem ini bukan ilusi warganet semata. Beberapa survei dan laporan menunjukkan adanya pengalaman diskriminasi di kalangan penduduk asing di Korea, meski angka dan metodologi bervariasi.
III. Belajar dari Jepang dan China
Di sini, perbandingan berguna bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menunjukkan satu hal: kemajuan ekonomi tidak otomatis menghasilkan kematangan sosial. Tetapi kematangan sosial bisa “diusahakan” melalui koreksi budaya yang disengaja.
Jepang: Kekalahan Total dan Dekonstruksi. Jepang pasca-1945 mengalami sesuatu yang ekstrem: kekalahan total, pendudukan, demiliterisasi, dan reformasi sosial-politik yang masif. Dalam periode pendudukan 1945–1952, otoritas pendudukan mendorong perubahan besar, termasuk revisi sistem pendidikan dan upaya menanamkan nilai-nilai demokratis; bahkan pelajaran “moral training” ala militerisme dihapus dan kurikulum dirombak. Poinnya bukan “Jepang jadi suci.” Jepang tetap bergulat dengan nasionalisme, memori perang, dan isu minoritas. Tetapi Jepang memberi contoh bahwa mitos superioritas bisa dipaksa runtuh ketika negara dan masyarakat dipaksa menatap aibnya sendiri—melalui kekalahan, reformasi, dan pendidikan ulang.
China: Nasionalisme Politik, Bukan Rasisme Estetika. China punya tradisi sinosentris yang panjang: pusat–pinggiran, “tatanan” peradaban, dan nasionalisme politik yang kuat. Tetapi ia tidak selalu tampil sebagai rasisme estetika yang obsesif pada kulit atau “porselen” visual. Ini bukan berarti China bebas rasisme; tidak ada masyarakat yang sepenuhnya steril. Namun perbedaannya penting: nasionalisme China cenderung berorientasi pada kedaulatan, sejarah, dan kebanggaan peradaban—sementara sebagian rasisme yang muncul dalam kasus Korea–ASEAN terasa lebih dekat pada hierarki status plus estetika: cantik–jelek, putih–gelap, maju–terbelakang.
Poin utamanya: kalau Jepang bisa dipaksa melakukan dekonstruksi, dan China bisa mengekspresikan nasionalisme tanpa selalu memusat pada estetika rasial, maka kemajuan ekonomi tidak harus berujung pada rasisme sistemik—asal ada koreksi budaya yang serius.
IV. Boikot sebagai “Terapi Kejut”
Di era Hallyu, budaya pop Korea bukan sekadar hiburan. Ia adalah industri strategis: konser, drama, kosmetik, gawai, pariwisata, restoran, dan reputasi merek. Ketika konflik #SEAblings melahirkan seruan boikot, itu bukan cuma “marah di internet.” Itu menyentuh urat ekonomi simbolik: siapa yang berhak menjual mimpi, dan kepada siapa mimpi itu dijual.
a) Ancaman Ekonomi. ASEAN adalah pasar besar bagi produk budaya Korea, dan sebagian warganet secara eksplisit menyebut boikot K-pop, K-drama, serta produk seperti ponsel dan kosmetik. Tentu boikot warganet tidak selalu berbanding lurus dengan angka penjualan. Tetapi dalam industri reputasi, persepsi bisa menjadi kerugian nyata: sponsor ragu, promotor berhitung ulang, dan merek takut dicap.
b) Diplomasi Digital. Yang menarik: aktor baru politik luar negeri kini bukan hanya diplomat dan kementerian, melainkan warganet kolektif. Mereka membentuk tekanan tanpa protokol: cepat, bising, dan sering tak terprediksi. Ini mirip “serikat konsumen” spontan—tanpa kartu anggota—yang hanya butuh satu hashtag untuk menyatu. Fenomena ini juga dibandingkan dengan gelombang solidaritas digital lain di Asia, menunjukkan bahwa identitas regional bisa terbentuk lewat pengalaman bersama di platform.
c) Mengapa Korea Sulit Self-Correction? Self-correction butuh dua hal: (a) pengakuan masalah, (b) ruang sosial yang memberi insentif pada pengakuan. Di internet, pengakuan sering dianggap kalah; permintaan maaf sering dianggap lemah. Ditambah lagi, jika sebagian masyarakat merasa “kita sudah sukses,” maka kritik dari “pihak yang dianggap lebih rendah” mudah ditolak sebagai iri atau tidak tahu diri.
Karena itu, guncangan eksternal—seperti boikot—sering menjadi pemicu koreksi. Ia memaksa pertanyaan yang tak nyaman: Apakah reputasi kami bisa runtuh bukan karena teknologi kami kalah, tetapi karena moral sosial kami pincang?
V. Pelajaran bagi Indonesia
Bagi Indonesia—dan ASEAN—pelajarannya bukan untuk membalas rasisme dengan rasisme. Itu hanya mengganti pelaku, bukan menyembuhkan penyakit. Pelajarannya adalah soal posisi tawar dan martabat. Jika selama ini Asia Tenggara sering diperlakukan sebagai “adik” dalam imajinasi hierarki pembangunan, maka momen #SEAblings menunjukkan sesuatu: adik pun punya pasar, punya suara, punya daya tekan.
Sebagai aktivis (dan sebagai bangsa), Indonesia perlu memosisikan diri bukan sebagai pengemis pengakuan, tetapi sebagai mitra yang setara. Setara artinya dua hal: kita menghargai prestasi bangsa lain tanpa menelan hinaannya, kita mengoreksi diri tanpa harus menunggu validasi dari pusat-pusat “estetika global.”
Jika Korea adalah cermin tentang bagaimana sukses bisa memabukkan, maka Indonesia harus bertanya: jangan-jangan kita juga punya versi lokal dari “hierarki baru”—yang menyamar sebagai kelas sosial, asal daerah, warna kulit, atau label modern-tradisional? Kematangan bukan sekadar kemampuan menuding orang lain; ia kemampuan mengaudit diri sendiri.
Pesan Penutup
Pada akhirnya, kedewasaan sebuah bangsa tidak diukur dari PDB, bukan pula dari viralitas budaya popnya. Ia diukur dari kemampuan memanusiakan manusia lain—bahkan ketika algoritma menawarkan jalan pintas berupa ejekan rasial. Boikot #SEAblings, dalam arti tertentu, adalah bom atom budaya: bukan karena daya hancurnya, melainkan karena ia memaksa satu pertanyaan telanjang—apakah kita benar-benar sudah modern, atau baru sekadar kaya dan terkenal?
Dan di pertanyaan itu, Korea Selatan—seperti bangsa-bangsa lain—sedang diuji. Bukan oleh musuh tradisionalnya, bukan oleh tank atau misil, tetapi oleh sesuatu yang lebih halus dan lebih sulit ditangkal: cermin moral yang dipegang oleh publik global.===
CIKARANG, 24 FEBRUARI 2026
Penulis:
Pendiri Forum Aktivis Bandung
Anggota Komite Eksekutif KAMI
Ketua Komite Kajian Ilmiah Forum Tanah Air
