Fusilatnews – Di tengah hiruk-pikuk politik Indonesia yang tak pernah sepi dari intrik, plot dan twist, Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menggelar pertemuan tertutup dengan sejumlah tokoh yang selama ini dikenal kritis terhadap pemerintahan—seperti Abraham Samad (mantan Ketua KPK), Said Didu (mantan Sekretaris Kementerian BUMN), Susno Duadji (mantan Kabareskrim Polri), dan Siti Zuhro (peneliti BRIN). Acara ini berlangsung selama 4-5 jam di kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, pada 30 Januari 2026. Pertemuan ini langsung memicu spekulasi: apakah ini langkah tulus untuk mendengar suara oposisi, atau sekadar manuver untuk membangun narasi stabilitas dan kekuasaan? Jika politik itu soal harapan—namun jika harapan itu palsu, bukankah itu justru menjadi racun bagi demokrasi?
Fakta dari Pertemuan: Presentasi Kebijakan dan Diskusi “Dinamis”
Menurut para peserta, Prabowo secara pribadi mempresentasikan berbagai kebijakan strategis pemerintahannya, termasuk upaya percepatan perbaikan bangsa. Said Didu mengungkapkan bahwa diskusi berlangsung dinamis, membahas isu-isu sensitif seperti reformasi Polri, pemberantasan korupsi, dan bahkan isu internasional seperti Boarding of Peace (BoP) di Gaza. Abraham Samad menambahkan bahwa Prabowo mengundang mereka sebagai “tokoh-tokoh kritis,” dan pertemuan ini dihadiri juga oleh menteri-menteri seperti Sjafrie Sjamsoeddin (Menhan) dan Sugiono (Menlu), menunjukkan ini bukan obrolan santai tapi forum semi-resmi.
Pemerintah, melalui Mensesneg Prasetyo Hadi, menekankan bahwa para tokoh ini bukan “oposisi” sejati, melainkan “tokoh nasional” dengan kepedulian tinggi di bidangnya masing-masing. Prasetyo bahkan membantah adanya pembahasan spesifik seperti pengembalian UU KPK, yang sempat dispekulasikan. Said Didu menyatakan ada kesepakatan untuk memprioritaskan agenda rakyat dan antikorupsi, sementara Abraham Samad mengapresiasi kesempatan untuk menyampaikan kritik langsung. Secara permukaan, ini terlihat seperti upaya inklusif: bahwa Prabowo mendengar, diskusi terbuka, dan harapan perubahan muncul.
Apakah ini Harapan atau Tameng?
Politik memang sering kali bergantung pada “harapan”—harapan bahwa kritik akan didengar, lalu perubahan datang, dan optimisme tumbuh. Namun, dalam konteks Prabowo yang telah mengonsolidasikan koalisi permanen KIM Plus (yang menguasai 80% kursi DPR), pertemuan ini bisa menjadi strategi cerdas untuk meredam potensi konflik. Mengumpulkan tokoh kritis seperti ini bukan hal baru; ini mirip dengan taktik “merangkul oposisi” untuk menetralkan ancaman, bukan untuk mengubah kebijakan secara radikal.
Pertama, timingnya mencurigakan. Pertemuan ini datang di tengah banyaknya kritik terhadap kebijakan awal Prabowo-Gibran, seperti program makan siang gratis yang sarat kepentingan dan masalah atau isu oligarki yang masih menghantui. Dengan mengundang oposisi, Prabowo bisa membangun narasi bahwa pemerintahannya terbuka terhadap kritik, sehingga mengurangi tekanan dari luar. Ini seperti membangun “tameng” yang disebut: bukan untuk perubahan sejati, tapi untuk legitimasi. Abraham Samad sendiri awalnya ragu, tapi akhirnya hadir—mungkin karena undangan dari Sjafrie Sjamsoeddin, yang menekankan peran mereka sebagai kelompok yang “kritis.”
Kedua, komposisi peserta: Selain tokoh kritis, ada menteri-menteri inti Prabowo. Ini menunjukkan pertemuan bukan forum oposisi murni, tapi lebih ke arah co-optation—yakni menarik suara kritis ke dalam lingkaran pengaruh. Said Didu, yang pernah vokal melawan oligarki, kini berbicara tentang “kesepakatan” dengan Prabowo. Apakah ini tanda oposisi dilemahkan, atau justru kesempatan untuk mempengaruhi dari dalam? Jika berpikiran skeptis, maka akan bilang: ini cara halus untuk “menjinakkan” banteng oposisi, mengingat PDIP masih ambigu sebagai oposisi formal.
Ketiga, risiko erosi demokrasi. Tanpa oposisi kuat di parlemen, pertemuan seperti ini bisa jadi pengganti palsu untuk checks and balances. Jika Prabowo benar-benar ingin perubahan, mengapa tidak mengundang lebih banyak kelompok masyarakat sipil atau oposisi parlementer? Ini bisa jadi bagian dari strategi jangka panjang menuju 2029, dimana Prabowo ingin tampak inklusif untuk mempertahankan dukungan luas disatu sisi, sementara ketegangan dengan Jokowi-Gibran masih mengintai sebagai bom waktu.
Jadi, ini Optimisme yang Harus Diuji
Tujuan utama Prabowo tampaknya adalah membuka dialog untuk masukan kebijakan, seperti yang diungkap para peserta—tapi dengan nuansa strategis untuk membangun narasi pemerintahan yang “mendengar rakyat.” Apakah ini harapan sejati atau tameng? Waktu akan membuktikan melalui aksi nyata, seperti reformasi antikorupsi yang lebih tegas. Jika hanya berhenti di pertemuan, maka benar bahwa ini sekadar alat untuk memperkuat kekuasaan, bukan untuk perubahan. Politik Indonesia tetap cair, tapi tanpa kewaspadaan, harapan bisa berubah jadi ilusi.
