Jakarta-Fusilatnews.—Kali ini yang menyampaikan jumlah utang RI adalah salah seorang anggota DPR RI. Anggota Komisi XI DPR RI Fauzi Amro dari Fraksi NasDem menyebut utang Indonesia mencapai Rp 20.750 triliun. Angka tersebut berasal dari utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta gaji ASN dan TNI-Polri.
“Jadi kalau saya hitung-hitung total utang di negara kita hampir Rp 20.750 triliun,” katanya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (13/6/2023).
Fauzi mengatakan, utang yang terkait dengan pembiayaan Rp 7.900 triliun. Lalu ada utang BUMN Rp 6.710 triliun pada 2021, dan bertambah Rp 1.640 triliun pada 2022. Sementara utang terkait gaji ASN TNI-Polri sebesar Rp 4.500 triliun.
“Masalah utang ini mohon diseriusi sebagai bendahara umum negara, pencatatan utang kita yang pembiayaan kurang lebih Rp 7.900 triliun. Plus utang di BUMN, punya utang itu Rp 6.710 pada tahun 2021. Ditambah 1.640 di 2022,” lanjutnya.
RI Ajukan Utang Luar Negeri Rp 29 T Tahun Depan, dari Jepang hingga Kanada.
Ia kemudian mempertanyakan soal pencatatan utang di BUMN, apakah dilakukan di Kemenkeu atau tidak. Menanggapi ini, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (PPR) Kementerian Keuangan, Suminto menyebut posisi utang pemerintah saat ini 7.787 triliun per 31 Mei 2023.
“Terkait dengan pak Fauzi, kami sampaikan terkait posisi utang pemerintah per 31 Mei, itu sebesar Rp 7.787 triliun. Itu memang utang pemerintah yang berasal dari berbagai sumber, baik pinjaman maupun sekuritas,” bebernya.
Terkait dengan BUMN, ia menyebut perusahaan pelat merah merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Namun, pemerintah tetap mencermati utang yang dimiliki BUMN.
“Berkenaan dengan BUMN, itu adalah kekayaan negara yang dipisahkan. Dia melakukan utang secara kooperasi, dan tentu itu bukan uangnya pemerintah. Meskipun kita mencermati juga utang yang dimiliki BUMN.
Meski ada pinjaman BUMN yang mendapatkan penjaminan pemerintah, Suminto menyebut jumlahnya kecil. “Pinjaman BUMN yang mendapatkan penjaminan pemerintah nominalnya sangat kecil,” tutupnya.
