Fusilatnews – Di ruang-ruang resmi kekuasaan, ekonomi Indonesia kerap dipotret sebagai kisah keberhasilan. Pertumbuhan dijaga, stabilitas dirayakan, dan angka-angka makro dijadikan etalase keberhasilan rezim. Namun di luar gedung-gedung berpendingin udara itu, rakyat menghadapi kenyataan yang jauh lebih getir: ekonomi yang tak lagi menghidupi, melainkan mencekik.
Keluhan warga hari ini terdengar sederhana, bahkan klise: harga bahan pokok mahal, pekerjaan sulit, dan hidup makin berat. Tapi justru di situlah letak masalahnya. Ketika keluhan yang sama terus berulang dari tahun ke tahun, itu bukan lagi soal persepsi—melainkan kegagalan kebijakan.
Harga pangan yang tak terkendali menunjukkan rapuhnya tata kelola kebutuhan dasar. Negara tampak sibuk mengurusi proyek-proyek besar dan simbolik, sementara urusan paling mendasar—memastikan rakyat bisa makan dengan layak—justru terabaikan. Kenaikan harga beras, minyak goreng, dan bahan pokok lain seolah diterima sebagai keniscayaan, bukan sebagai alarm kegagalan negara dalam mengelola rantai pasok dan perlindungan konsumsi rakyat.
Daya beli pun tergerus perlahan. Pendapatan tidak tumbuh seiring kenaikan harga, dan tabungan masyarakat menyusut. Ini bukan perilaku konsumtif yang berlebihan, melainkan refleksi dari ekonomi rumah tangga yang terdesak. Ketika tabungan dipakai untuk menutup kebutuhan harian, artinya rakyat sedang mengorbankan masa depan demi bertahan hari ini.
Masalah ketenagakerjaan memperparah situasi. Rezim kerap membanggakan penciptaan lapangan kerja, tetapi di lapangan, banyak sektor justru melakukan efisiensi dengan mengorbankan tenaga kerja. PHK menjadi fenomena yang terus berulang, sementara penciptaan pekerjaan baru berjalan tertatih. Pasar kerja menjadi semakin tidak ramah, terutama bagi generasi muda yang memasuki usia produktif tanpa jaminan masa depan.
Ironisnya, kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah lebih banyak berpihak pada stabilitas makro dan kenyamanan investor, ketimbang perlindungan rakyat pekerja. Fleksibilitas pasar tenaga kerja dikedepankan, tetapi perlindungan sosial tertinggal. Negara hadir untuk menjaga angka, bukan menjaga manusia.
Di sisi fiskal, pemerintah terus berupaya menampilkan wajah disiplin dengan menjaga defisit anggaran di bawah ambang batas. Namun disiplin ini dibayar mahal oleh rakyat. Ruang fiskal yang sempit membuat negara lebih sibuk menambal gejolak jangka pendek dengan bantuan sosial sesaat, ketimbang membangun fondasi ekonomi rakyat yang berkelanjutan. Bantuan hadir sebagai penenang, bukan sebagai solusi struktural.
Di sinilah paradoks kebijakan rezim tampak jelas. Pertumbuhan ekonomi dijadikan mantra, tetapi distribusi hasil pertumbuhan diabaikan. Proyek-proyek mercusuar dirayakan, sementara ekonomi rumah tangga dibiarkan berjuang sendiri. Negara tampil megah di atas kertas, tetapi rapuh di tingkat dapur.
Ketika rakyat berbicara tentang harga dan pekerjaan, rezim menjawab dengan grafik dan persentase. Ketika rakyat mengeluh tentang hidup yang makin sempit, negara menawarkan optimisme. Jurang antara narasi kekuasaan dan pengalaman warga semakin menganga—dan jurang ini berbahaya.
Sebab ekonomi yang mencekik tidak hanya melahirkan kesulitan hidup, tetapi juga ketidakpercayaan. Rakyat mulai mempertanyakan arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan keberpihakan negara. Dalam jangka panjang, ketidakpercayaan ini jauh lebih mahal daripada defisit anggaran mana pun.
Ekonomi seharusnya menjadi alat untuk memuliakan hidup rakyat, bukan sekadar menjaga citra rezim. Selama kebijakan lebih sibuk mengamankan stabilitas angka daripada kesejahteraan manusia, selama negara lebih bangga pada pertumbuhan daripada keadilan ekonomi, maka keluhan rakyat akan terus bergema.
Dan selama itu pula, ekonomi Indonesia akan tetap tumbuh—namun rakyatnya tercekik.
