…seorang Presiden yang masih merasa “berutang” pada pendahulunya akan kesulitan menjadi dirinya sendiri.
Fusilatnews – Ada satu penyakit laten dalam budaya politik Indonesia yang sering tak disadari, namun efeknya bisa melumpuhkan kepemimpinan: ewuh pakewuh. Rasa sungkan, rasa tidak enak hati, rasa berutang budi—yang dalam dunia kekuasaan bisa menjelma menjadi belenggu tak kasat mata. Dalam konteks transisi kekuasaan pasca Pilpres 2024, penyakit ini kini banyak dilekatkan pada relasi Prabowo Subianto dan Joko Widodo.
Pakar politik Eep Saefulloh Fatah mengingatkan bahwa Presiden Prabowo, dalam posisinya hari ini, sejatinya tidak lagi memiliki utang apa pun kepada Jokowi. Jika perasaan berutang budi itu dibiarkan tumbuh, ia akan berubah menjadi beban. Beban yang membuat Prabowo tidak bisa memimpin Indonesia dengan maksimal. Kalimat Eep sederhana, tapi tajam: seorang Presiden yang masih merasa “berutang” pada pendahulunya akan kesulitan menjadi dirinya sendiri.
Di sinilah letak problem ewuh pakewuh. Prabowo bukan pejabat yang diangkat Jokowi. Ia dipilih rakyat melalui kontestasi politik terbuka. Mandatnya datang dari suara publik, bukan dari restu pribadi. Maka, jika ia tetap memelihara rasa sungkan berlebihan terhadap Jokowi, yang terancam bukan sekadar citra kepemimpinannya, melainkan arah masa depan republik.
Eep bahkan menyebut, jika Prabowo ingin dikenang dengan “tinta emas” dalam sejarah Indonesia, ia harus menjadi sosok pengubah—bukan penerus otomatis. Kalimat ini penting. Sebab negara hari ini menghadapi masalah besar: pelemahan institusi hukum, pembengkakan utang, ketimpangan ekonomi, nepotisme politik, dan pragmatisme kekuasaan yang makin vulgar. Dalam situasi seperti itu, meneruskan pola lama bukanlah stabilitas, melainkan stagnasi.
Publik kini melihat tanda-tanda ketergantungan itu. Susunan kabinet, kompromi politik, hingga kehati-hatian ekstrem terhadap warisan kebijakan Jokowi. Namun Eep masih memberi harapan: mungkin ini hanya fase transisi. Enam bulan setelah April 2025, kata dia, Prabowo harus menjadi dirinya sendiri. Pernyataan ini bukan ramalan, melainkan peringatan halus: waktu toleransi publik ada batasnya.
Yang lebih menarik, Eep memakai metafora hujan buatan dan irigasi. Hujan buatan memberi basah sesaat—seperti bansos menjelang pemilu, kebijakan populis instan, atau proyek mercusuar yang tampak megah namun cepat kering. Sementara irigasi adalah kerja sunyi, panjang, melelahkan, tapi memberi air berkelanjutan. Sayangnya, kata Eep, masyarakat kita sering lebih suka hujan buatan. Dan politisi pun tergoda memanjakan selera itu.
Jika Prabowo terus memanjakan pragmatisme semacam ini, ia tak akan pernah melakukan perubahan mendasar. Ia hanya akan menjadi operator dari sistem lama—bukan arsitek tatanan baru. Dan di titik itu, ewuh pakewuh bukan lagi soal etika personal, melainkan tragedi kepemimpinan nasional.
Sejarah selalu kejam kepada pemimpin yang gagal memutus bayang-bayang pendahulunya. Mereka dikenang bukan sebagai pembaru, tetapi sebagai catatan kaki. Prabowo kini berdiri di persimpangan: menjadi Presiden yang berdiri tegak di atas mandat rakyat, atau Presiden yang berjalan tertatih di bawah bayang-bayang Jokowi.
Negara ini tidak kekurangan hujan buatan. Yang kita butuhkan adalah irigasi. Dan irigasi hanya bisa dibangun oleh pemimpin yang berani memutus ewuh pakewuh.
