Oleh: Entang Sastraatmadja
Oleh: Entang SastraatmadjaGini Rasio adalah ukuran statistik yang digunakan untuk membaca tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau pengeluaran penduduk suatu negara. Nilainya berada pada rentang 0 hingga 1. Angka 0 mencerminkan kesetaraan sempurna—semua orang memiliki pendapatan yang sama—sementara angka 1 menunjukkan ketimpangan sempurna, di mana seluruh pendapatan dikuasai oleh satu pihak. Semakin tinggi Gini Rasio, semakin parah ketimpangan ekonomi yang terjadi.
Per Maret 2025, Gini Rasio Indonesia tercatat sebesar 0,375. Angka ini terlihat relatif stagnan dalam lima tahun terakhir. Namun, sejumlah pakar mengingatkan bahwa kondisi ketimpangan ekonomi sesungguhnya bisa jauh lebih serius dibandingkan gambaran data resmi. Pasalnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur ketimpangan berbasis pengeluaran, bukan pendapatan, sehingga akumulasi kekayaan kelompok atas kerap luput dari penghitungan.
Tingginya Gini Rasio di Indonesia tidak lahir tanpa sebab. Ketimpangan pendapatan antara kelompok kaya dan miskin terus melebar. Akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan masih timpang. Lapangan kerja dan kesempatan ekonomi belum merata. Distribusi aset dan sumber daya dikuasai oleh segelintir pihak, sementara kesenjangan pembangunan antarwilayah tetap menjadi masalah kronis.
Secara historis, pada era Orde Baru (1966–1998), Gini Rasio Indonesia relatif lebih rendah, berada pada kisaran 0,30–0,35. Pertumbuhan ekonomi kala itu ditopang oleh kebijakan pembangunan yang relatif berorientasi pada pemerataan. Memasuki era Reformasi (1998–sekarang), Gini Rasio cenderung meningkat ke kisaran 0,35–0,40, seiring melemahnya kontrol negara terhadap distribusi ekonomi dan makin lebarnya jurang pendapatan.
Idealnya, sebuah negara berkembang seperti Indonesia memiliki Gini Rasio di kisaran 0,20–0,30, yang mencerminkan kesetaraan pendapatan yang lebih sehat. Namun, pemerintah justru menetapkan target Gini Rasio 0,36 pada tahun 2025—sebuah angka yang patut dipertanyakan ambisi keadilannya.
Gini Rasio memiliki keterkaitan erat dengan kemiskinan. Ketimpangan yang tinggi hampir selalu berjalan seiring dengan tingginya angka kemiskinan, karena kelompok masyarakat berpenghasilan rendah terjebak dalam keterbatasan akses terhadap sumber daya dan kesempatan ekonomi.
Pemerintah memang telah mengambil sejumlah langkah untuk menekan Gini Rasio. Pembangunan infrastruktur strategis—seperti pelabuhan, bandara, dan jalan—ditujukan untuk meningkatkan konektivitas dan mengurangi kesenjangan antarwilayah. Program bantuan sosial seperti Rastra, jaminan kesehatan, dan Program Keluarga Harapan digulirkan untuk menopang kelompok miskin. Di sektor sumber daya manusia, akses pendidikan dan pelatihan vokasi diperluas. Reforma agraria juga diupayakan untuk memperkuat kepemilikan aset rakyat kecil. Selain itu, pengembangan industri manufaktur, pariwisata, dan perikanan diarahkan untuk membuka lapangan kerja baru.
Langkah-langkah tersebut tentu penting. Namun, bila pengendalian ketimpangan ini dilakukan setengah hati, Gini Rasio yang tak terkendali bisa menjelma menjadi masalah yang mencemaskan. Ketimpangan ekonomi yang tinggi adalah bom waktu bagi pembangunan nasional—memicu instabilitas sosial, menghambat pertumbuhan ekonomi, memperluas kemiskinan, bahkan mengancam keutuhan sosial dan politik.
Pengalaman negara lain memberi pelajaran berharga. Afrika Selatan, dengan Gini Rasio sekitar 0,63, menghadapi kemiskinan akut dan ketimpangan rasial yang berkepanjangan. Brasil, dengan Gini Rasio 0,54, kerap dilanda gejolak sosial akibat jurang pendapatan yang lebar. Sebaliknya, Norwegia mampu menjaga Gini Rasio di kisaran 0,26, berkat sistem kesejahteraan sosial yang kuat. Singapura, meski bertumpu pada pertumbuhan ekonomi cepat, menjaga Gini Rasio sekitar 0,38 dengan tata kelola yang relatif efektif.
Indonesia, sebagai bangsa yang bercita-cita membangun keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan, seharusnya mampu menjaga Gini Rasio pada tingkat yang aman bagi keberlanjutan pembangunan nasional. Karena itu, para pengambil kebijakan wajib diingatkan agar tidak terjebak pada obsesi mengejar angka pertumbuhan semata, seraya mengabaikan keadilan distribusi hasil pembangunan.
Tanpa pemerataan, pertumbuhan hanyalah angka. Dan Gini Rasio yang dibiarkan membengkak adalah peringatan keras bahwa pembangunan bisa kehilangan arah.
(Penulis, Anggota Dewan Pakar DPN HKTI)
