Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik Konsultan & Survei Indonesia (KSI)
Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik Konsultan & Survei Indonesia (KSI)Jakarta – Entah apa yang berkecamuk dalam benak Sutan Bachtiar Najamudin, sehingga Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI ini menyatakan bahwa demi harga diri maka Indonesia tidak menerima bantuan asing terkait bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang telah menewaskan ribuan orang itu.
Apa yang disampaikan Najamudin ini sejalan dengan keengganan Presiden Prabowo Subianto menetapkan status bencana di tiga provinsi di Pulau Sumatera ini sebagai bencana nasional.
Harga diri? Apakah bangsa ini masih punya harga diri? Harga diri semacam apa yang dimaksud Najamudin?
Bantuan asing bagi korban bencana alam di Sumatera adalah sah, tanpa syarat dan ikatan apa pun dari negara-negara yang membantunya. Kedaulatan kita masih tetap utuh dan terjaga. Lantas, mengapa harga diri kita sebagai bangsa harus merasa terhina?
Kita mestinya merasa terhina ketika tidak mumpuni dalam mengatasi bencana dan membantu korban bencana. Gegara itu, para korban bencana di Aceh mengibarkan bendera putih supaya mendapat bantuan internasional. Sebab bantuan dari pemerintah sendiri tidak mumpuni.
Harga diri kita sebagai bangsa mestinya justru terhina ketika banyak pejabat berdusta. Bahlil Lahadalia, misalnya. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu menyatakan listrik di Aceh sudah normal. Padahal faktanya zonk. Prabowo pun kena prank.
Kita mestinya justru merasa malu dan terhina ketika negara ini terus menumpuk utang luar negerinya. Akibatnya, kedaulatan ekonomi negeri ini tergadaikan. Terjajah.
Kita mestinya justru merasa terhina ketika banyak tenaga kerja asing, terutama dari China, membanjiri wilayah Indonesia dengan dalih investasi. Teranyar bahkan ada 15 TKA asal China yang bersenjata dan menyerang aparat keamanan Indonesia, termasuk TNI. Lantas, di manakah kedaulatan kita sebagai bangsa? Di mana harga diri kita sebagai bangsa? Mestinya Prabowo, dan Sutan Najamudin yang asal Sumatera itu malu.
Bantuan bagi korban bencana di suatu negara lazim diberikan negara-negara asing sebagai wujud solidaritas kemanusiaan. Mengapa kita harus merasa terhina?
Apakah merasa terhina itu sekadar kamuflase saja, karena ada yang ditutup-turupi ketika Presiden enggan menetapkan bencana Sumatera sebagai bencana nasional, karena ada konsekuensi yang membahayakan bagi pemerintah?
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan tersedot ke Sumatera. Lembaga-lembaga internasional boleh masuk ke wilayah bencana. Konsekuensinya, kedok para pejabat bisa terbongkar. Misalnya Prabowo yang disebut punya perusahaan yang beroperasi di wilayah bencana. Pun, Titiek Soeharto, mantan istri Prabowo yang kini menjadi anggota DPR RI dari Partai Gerindra, yang juga putri mendiang mantan Presiden Soeharto.
Betapa pongahnya kita. Betapa hipokritnya kita ketika tidak sudi menerima bantuan asing untuk korban bencana dengan dalih harga diri terinjak-injak.
Mestinya kita justru malu ketika banyak pejabat yang melakukan korupsi. Mestinya kita justru malu ketika banyak pejabat melakukan pencitraan di tengah bencana. Zulkifli Hasan, misalnya.
Mestinya kita justru malu ketika ada pejabat berdusta di tengah bencana. Bahlil Lahadalia, misalnya.
DPD tak terlihat bahkan tak terdengar perannya dalam mitigasi bencana di Sumatera. Sekali-kalinya muncul, Ketua DPD Sutan Najamudin justru mengaku merasa terhina jika Indonesia menerima bantuan asing untuk korban bencana. Ironis, bukan?
Wahai para pejabat, rasa malumu ternyata sekadar topeng belaka!
